| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Ini Solusi Aher Atasi Banjir di Jabar dan Jakarta | | 7:14:15 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengungkapkan terjadinya banjir di beberapa titik di Jawa Barat hingga sampai ke Jakarta merupakan persoalan keseimbangan serta kerusakan alam yang saat ini terjadi.
Pria yang akrab disapa Aher ini menyebut persoalan banjir tak akan terjadi apabila kondisi alam yang ada di kawasan hulu dan DAS mampu menyerap air hingga 20 persen.
"Untuk menyerap di daerah kawasan hulu tidak lagi efektif, seefektif ketika hutan kita dipelihara dengan baik. Kawasan DAS harus mampu menyerap air ke dalam tanah 20 persen, dijamin tidak akan ada banjir," kata Aher, Kamis (19/2/2015).
Beberapa waktu lalu Pemprov Jabar melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional RI tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
Aher mengatakan, keseimbangan manusia yang berdampak pada kerusakan alam terjadi akibat atas nama pembangunan. Untuk itu, saat ini harus dimunculkan gerakan pembangunan dan ekonomi yang disertai dengan perhatian terhadap lingkungan.
"Kita fokuskan pada pembangunan hijau atau juga disebut green building and economy," jelas Aher.
Aher menyebut pembangunan green building perlu diterapkan agar keseimbangan alam tidak terganggu. Daya serap lahan di kawasan hulu pun akan efektif.
"Tapi harus didukung pula oleh pengelolaan yang baik terhadap situ-situ alam yang ada di sekitarnya, serta pengendalian pembangunan di kawasan hilir atau kawasan rendah," ucap dia.
Aher menyebut ada tiga krisis yang mengkhawatirkan yang terjadi saat ini yakni, krisis air, krisis pangan, krisis energi. "Tapi krisis yang paling berbahaya adalah krisis air dan pangan karena langsung menyangkut kehidupan manusia. kalau krisis energi tidak langsung terkait dengan hidup dan kehidupan manusia," kata Aher.
Guna menyerap air tersebut, Pemprov Jabar berencana membangun sumur resapan di sepanjang sungai Ciliwung dan sungai Citarum. Dalam waktu dekat Pemprov Jabar akan membuat sekitar 500 ribu sumur resapan di sepanjang sungai Ciliwung serta puluhan ribu di sungai Citarum.
Keberadaan sumur resapan tersebut guna menambah cadangan air tanah yang semakin berkurang dalam setiap waktunya.
"Sumur resapan diperlukan untuk menampung air yang tidak terserap tanah. Selain mengakibatkan banjir, air tersebut tidak terserap sehingga cadangan air dalam tanah terus berkurang," tutur Heryawan.
Menurut dia, untuk membangun sumur resapan air dibutuhkan dana Rp3-4 juta per sumurnya. Dia menyebut menyebut pembuatan sumur resapan akan maksimal jika dibantu oleh pihak swasta
"Kalau perusahaan membantu sesuai porsinya, kan hemat. Uang (pemerintah) untuk membangun sumur resapan bisa dialihkan ke yang lain, misalnya jalan dan lain-lain," ucap Aher.[jat/inilah.com]
|
| PKS: Kalau PDIP Kecewa Sama Jokowi, Buktikan! | | 7:00:06 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menganggap kekecewaan dari PDIP terhadap sikap Presiden Jokowi Widodo, yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, tidak cukup lewat pernyataan. Nasir meminta bukti.
"Kalau PDIP kecewa, ya buktikanlah kekecewaannya. Tidak cukup hanya berkomentar saja," kata Nasir saat dihubungi VIVAnews pada Kamis 19 Februari 2015.
Menurut Nasir, mudah saja bagi PDIP untuk mengambil sikap terhadap keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. Ini mengingat Jokowi masih dianggap kader mereka.
"Presiden Jokowi itu hanya seorang kader dan juga petugas partai. Sangat mudah bagi PDIP," kata anggota Komisi III DPR itu.
Politisi asal Aceh itu mengatakan, keputusan politik presiden harus juga bisa direspon oleh PDIP. "Untuk melampiaskan secara politis jika memang PDIP kecewa terhadap keputusan itu," katanya.
Awalnya PDIP yakin, pasca putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan, presiden akan melantiknya. Namun ternyata, pada Rabu 18 Februari kemarin, presiden mengambil sikap untuk mengajukan nama baru, yakni Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri ke DPR.
Ketua DPP PDIP Trimedia Panjaitan mengaku kecewa dengan keputusan Presiden itu. Juga demikian dengan Wasekjen Ahmad Basarah, mengaku kecewa. Bahkan, Basarah mengatakan kalau Fraksi PDIP di DPR susah untuk membantu presiden kalau ada yang mengusulkan interpelasi.
"Keputusan presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan poisisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR, untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri (UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri)," katanya.
Kembali kepada sikap PDIP yang kecewa, yang jika sikap PDIP hanya berkomentar saja tanpa ada sikap konkrit kepada presiden Jokowi, tentu publik bisa menilai bahwa semua hanyalah sandiwara yang sengaja di mainkan. Untuk kepentingan siapa sandiwara itu dilakukan? Yang pasti bukan untuk kepentingan rakyat.
Sumber: VIVAnews
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !