PIYUNGAN ONLINE
Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan
| DPR: Banyak Aturan yang Dilanggar KPU | ||
| ||
 JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan berdasarkan temuan komisi II, ada peraturan yang dilanggar Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penyelenggaraan Pilpres 2014. Salah satunya, KPU tidak menggubris rekomendasi Bawaslu. "Juga ada dalam undang-undang yang menyatakan bahwa rekapitulasi oleh KPU dilaksanakan satu bulan setelah pencoblosan pilpres. Jadi, sudah wajar KPU menunda pengumuman hasil rekapitulasi karena belum sampai sebulan. Ada peraturan KPU yang patut disalahkan, dan kita tak boleh diam," kata Khatibul, Rabu (23/7/2014). Oleh karena itu, dia mendukung rencana pembentukan Pansus Pilpres Jilid II. Jika Pansus Pilpres menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pilpres, bukan tidak mungkin akan ada pemungutan suara ulang. "Dalam pansus nanti, bila ditemukan adanya perbedaan, bukti-bukti bukan tidak mungkin pencoblosan ulang dilakukan karena bisa terjadi perubahan jumlah suara. Selain itu, pansus ini adalah untuk perbaikan pelaksanaan pileg maupun pilpres," terang Khatibul. (okezone) |
| Sejumlah Maskapai Asing Tolak Terbang ke Tel Aviv | ||
| ||
 Lufthansa Jerman dan Air Berlin memperpanjang pembatalan penerbangan mereka ke Tel Aviv mereka sampai Kamis dan Air France mengatakan pihaknya menangguhkan penerbangan yang "sampai pemberitahuan lebih lanjut." Demikian lansir ynetnews.com (23/7/2014) Maskapai LOT Polandia juga mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah menghentikan penerbangan ke Israel dari Warsawa sampai Senin karena kepedulian terhadap keselamatan penumpang. "Hal ini disebabkan oleh situasi tegang di wilayah tersebut," tambah LOT dalam sebuah pernyataan. "Koneksi penerbangan akan dipulihkan secepat mungkin ketika kami yakin bahwa operasi perjalanan kami seratus persen aman." Badan Keselamatan Penerbangan Eropa (EASA) pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya "sangat menganjurkan" agar maskapai penerbangan menahan penerbangan dari dan ke Tel Aviv. Pihaknya mengatakan akan "memantau situasi dan memberi nasihat tentang perkembangan situasi baru." EASA bertindak setelah Adminstrasi Penerbangan Federal (FAA) yang berbasis di Amerika melarang penerbangan dari ke bandara setelah Hamas roket ledakan di dekatnya. Penerbangan Eropa lainnya, KLM, Alitalia dan Scandinavian Airlines juga membatalkan penerbangan Selasa dan Rabu, namun tidak segera mengumumkan rencana mereka untuk penerbangan Kamis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Selasa meminta Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk membantu memulihkan penerbangan komersial AS ke Israel, kata seorang pejabat Israel. Rencana Alihkan Penerbangan ke Eliat Otoritas Bandara Israel memberikan rekomendasi untuk segera membuka bandara Ovda di Eilat . Menteri Transportasi Yisrael Katz setuju dan mengatakan hari Selasa bahwa "tidak ada alasan" untuk maskapai membatalkan penerbangan ke Israel, dan mengatakan Israel "akan terus mempertahankan lalu lintas udara sipil yang normal." *Hidayatullah |
| LIPI: Tidak Tertutup Kemungkinan Pemilu Ulang | ||
| ||
 JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penyelenggaraan pemilihan ulang bukan hal mustahil. Selama kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mampu membuktikan kecurangan di 52 ribu TPS, Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini tidak akan sungkan memutuskan pemilihan ulang. "Tidak tertutup kemungkinan pemilu ulang kalau ada bukti-bukti penyimpangan. Seperti pilkada Jawa Timur, sampai tiga kali. Bisa juga pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang terbukti terjadi penyimpangan. Tergantung apa yang diusulkan. Toh, dananya tersedia karena dianggarkan sampai putaran kedua," ujarnya saat dihubungi, Rabu 23 Juli 2014. Ia menambahkan, secara administrasi, rekapitulasi suara nasional oleh KPU memang sudah selesai, namun tidak secara hukum dan politik. Secara hukum, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus segera menyerahkan bukti kecurangan ke MK. Sementara secara politik, Komisi II DPR RI berencana membentuk pansus pilpres untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Secara hukum dan politik belum selesai. Ada waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK. Untuk penyelesaian secara politik, membuat pansus pilpres yang akan memanggil penyelenggara pemilu," ungkapnya. Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta sudah melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut langsung ditanggapi Ketua DKPP, Jimly Asshiddiq. "Jimly Asshiddiq dengan tegas mengatakan, kedua kontestan harus diberikan payung hukum yang adil. KPU harus merespons itu dengan menyelidiki di titik mana saja terjadi kecurangan," ungkapnya. (ton/okezone) |