PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan PDIP: Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Bukan Rekomendasi Megawati 11:32:18 PM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, menegaskan pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri bukan rekomendasi Megawati Soekarnoputri namun melalui proses yang sesuai aturan. "Pengajuan Budi Gunawan bukan rekomendasi Megawati, namun melalui proses dari Kompolnas, presiden, lalu diajukan ke DPR," kata Trimedya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (15/1/2015), dilansir okezone. Dia mengatakan, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati merupakan fakta, namun Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan sikap dalam mengajukan calon Kapolri. Trimedya menjelaskan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Budi Gunawan menunjukkan kualitasnya sebagai calon Kapolri. "Beliau sampaikan visi dan misinya serta delapan program yang akan dijalankan jika menjadi Kapolri. Lalu saat pleno Komisi III DPR, 43 anggota merasa cocok dengan kemampuan beliau," ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, Budi Gunawan menjawab dengan baik pertanyaan anggota Komisi III dalam uji kelayakan dan kepatutan. Karena itu menurut dia, Budi dinilai layak menjadi Kapolri terlepas dari kasus yang dihadapinya. "Sembilan fraksi aklamasi memberi persetujuan kepada beliau, lalu tergantung rapat paripurna untuk mengambil keputusan," ujarnya. Menurutnya, terkait status Budi Gunawan menjadi tersangka, proses hukum terus berjalan dan ketika dilantik menjadi Kapolri, yang bersangkutan tidak boleh gunakan institusinya untuk menghadapi proses hukumnya. Mahfud MD Menanti Abraham Samad Membayar Utang 11:30:01 PM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Tidak ada muatan politik dalam penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komiasaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. "Ini bukan KPK tiba-tiba menetapkan tersangka. Ini bukan karena ada kepentingan politik," ujar Abraham Samad setelah bertemu Kapolri Jenderal Sutarman di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa malam, 13 Januari 2015. Menurut Samad, KPK merupakan lembaga hukum, bukan lembaga politik. Dengan demikian, KPK memang bertugas memberantas korupsi, termasuk menetapkan para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Kasus dugaan suap Budi Gunawan, katanya, masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK pada 2010. Setelah tahap investigasi pendahuluan, KPK lalu meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyelidikan pada Juni 2014. "Kami temukan lebih dari dua alat bukti. Selain itu, kami juga temukan unsur pidana. Baru kami menetapkan tersangka," ungkapnya. KPK dan Polri, tambahnya, tetap akan bersinergi dalam pemberantasan korupsi, terutama upaya pencegahan korupsi. "Antara KPK dan Polri bangun sinergi terus-menerus dalam pencegahan korupsi. Kami ingin sinergi untuk laksanakan program pencegahan karena ini lebih bermanfaat," tutur Samad. Adapun Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. "Polri menghormati proses hukum yang dilakukan KPK," katanya. Polri, tambahnya, akan memberikan bantuan hukum bagi Budi Gunawan. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstutusi Mahfud MD lewat akun Twitter-nya mengatakan, KPK harus membuktikan tidak ada nuansa politis dalam penetapan status Budi Gunawan sebagai tersangka. "Agar tak dinilai politis @KPK_RI harus segerakan dua hal. Pertama, calon menteri lain yang di-stabillo merah harus segera dijadikan tersangka. Kedua, yang sudah lama tersangka segera diadili," tulis Mahfud, Selasa 13 Januari 2015. Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengingatkan bahwa Abraham Samad pernah menjanjikan calon menteri yang di-stabillo merah akan menjadi tersangka paling lama setahun. "Kuning paling lama 2 tahun," tulis Mahfud, mengingatkan janji Samad itu. Di kalangan wartawan sempat beredar rumor nama-nama calon menteri yang mendapat rapor merah dan kuning itu. Mereka antara lain Rini Soemarno, Arief Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil, Rudiantara, Budi Gunawan, dan Amran Sulaiman. Kepastian Budi Gunawan sebagai calon menteri yang mendapat rapor merah terkonfirmasi lewat twit mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein beberapa waktu lalu. Sementara itu, yang lain belum terkonfirmasi. Kita tunggu saja Abraham Samad memenuhi janjinya, seperti telah diingatkan Mahfud MD. Bukankah janji itu adalah utang? Jokowi Tak Takut Popularitasnya Turun, "Nanti Juga Minta Selfie" 11:23:30 PM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dia memimpin pemerintahannya tidak berlandaskan pada popularitas. "Saya bekerja bukan untuk popularitas tetapi untuk negara," kata Jokowi saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Outlook 2015 yang bertema "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian", di Jakarta, Kamis (15/1), seperti dilansir beritasatu.com. Jokowi mencontohkan ketika memutuskan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di awal pemerintahannya. Walau ada survei kebijakannya akan membuat turun popularitas, tapi Jokowi tak takut dan tetap kekeh menaikan harga BBM. Waktu itu bahkan Jokowi dengan enteng menyatakan, "Nanti sebulan juga minta selfie lagi". (Baca: Popularitas Menurun Akibat BBM? Jokowi: Nanti Sebulan Juga Minta Selfie Lagi) Nah sekarang dalam kasus calon Kapolri, masyarakat luas bahkan para Relawan yang dulu mendukung Jokowi telah meng-ultimatum Jokowi agar tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah yang bersangkutan ditetapkan tersangka oleh KPK. Apakah Jokowi tetap melantik Budi Gunawan dan dengan enteng mengatakan "Nanti sebulan juga minta selfie lagi"?

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061