PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE

Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan

Akibat Kapolri Sutarman Diganti, Polda Riau Larang Polwan Berjilbab

4:33:18 AM

PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

Kepolisian Daerah Riau kembali menegaskan aturan yang menertibkan disiplin berseragam resmi alias seragam dinas untuk anggota wanita polisi agar tidak mengenakan jilbab atau penutup kepala bagi wanita muslim.

Berdasarkan informasi diperoleh, di Pekanbaru, Rabu, Polda Riau mengeluarkan telegram bernomor ST/68/1/2015 yang ditandatangani Kepala Polda Riau, Brigadir Jenderal Polisi Dolly Hermawan, pada 19 Januari 2015.

Dalam bagian tengah telegram itu dituliskan, masih banyak ditemukan pengguna seragam polisi, terutama wanita polisi dan perempuan PNS, yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga dituliskan bahwa penggunaan jilbab bagi wanita polisi tidak dibenarkan karena belum ada regulasinya.

Larangan tersebut merujuk pada berbagai peraturan dan surat keputusan terkait di lingkungan Kepolisian Indonesia.

Kebijakan mengenai bolehkah wanita polisi berjilbab terus menjadi polemik setelah pada akhir 2013 Kepolisian Indonesia mewacanakan akan membuat aturan tentang jilbab yang mengatur desain dan warnanya agar seragam untuk semua wanita polisi.

Namun, dengan pergantian pucuk pimpinan setelah Jenderal Polisi Sutarman, maka rencana itu tidak jelas ujungnya hingga akhirnya telegram berisi larangan wanita polisi berjilbab kembali dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Indonesia dan hingga ke daerah-daerah.

"Jilbab itu khan belum diatur, jadi kalau sudah ada aturannya baru boleh dikenakan," kata Kepala Bidang Propam Polda Riau, AKBP Budi Santoso.

Bagaimana untuk wanita polisi yang terlanjur berjilbab dalam aktivitas kedinasannya?

Dia mengatakan, setiap personel Kepolisian Indonesia harus tunduk dengan kebijakan dan aturan yang sudah ada. [kompas]

Berang, Nelayan Desak Jokowi Copot Menteri Susi

4:30:02 AM

PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

Para nelayan mengeluhkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai memberatkan, seperti rencana pembatasan pembelian solar bagi nelayan dan pelarangan penangkapan lobster dan kepiting pada ukuran tertentu.

"Tadi saya menyampaikan atasnama Serikat Nelayan Tradisional soal larangan menangkap rajungan dan kepiting bertelur, ukuran dan segala macam, menteri itu (Susi) tidak mengerti persis kalau nelayan direpotkan soal ukuran tangkapan ikan," kata Ketua Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015.

Nelayan asal Indramayu ini juga khawatir kebijakan KKP banyak yang merugikan dan menyengsarakan nelayan karena banyaknya peraturan.

Senada dengan Kajidin, serikat nelayan dari Front Nelayan Bersatu Bambang menyebut bahwa bagi orang awam, mungkin Menteri Susi sangat populer dan nyentrik, namun di mata nelayan, kebijakannya banyak yang menyengsarakan.

"Di sisi orang yang non perikanan, kebijakan Bu Susi ini bagus, menimbulkan rasa patriotisme dan sebagainya ini bagus. Tapi bagi kami kebijakan-kebijakan ini sangat bersingunggungan dengan keberlangsungan hidup kami dan ini jelek," tegasnya.

Kedua perwakilan nelayan ini juga berang dengan Menteri Susi lantaran selalu mangkir jika diajak untuk bertemu. Mereka juga meminta agar Menteri Susi dicopot segera jika tak kunjung mendengar aspirasi nelayan.

"Dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kita menyarankan kepada bapak presiden untuk mengganti menteri ini, karena kita minta waktu ibu menteri untuk berdialog tapi tidak memberikan waktu hingga permen keluar," ancam Bambang. [rmol]