Partai Demokrat meminta Jokowi saat melakukan pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri tidak merujuk pada kedekatannya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini terkait dengan adanya anggapan jika Jokowi ingin menyingkirkan loyalis SBY yang masih memangku jabatan di pemerintahan Jokowi-JK.
"Jangan melihat orang dekat tidak dekat, kalau selama ini bekerja dengan baik tentu kita dukung. Saya kira ini suatu hak prerogatif Presiden ya," kata Juru bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Januari 2015.
Namun, Didi tak memungkiri kalau Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi Kapolri. Dia juga mengkritisi pencopotan Komjen Suhardi Alius sebagai Kabareskrim
"Suhardi itu cukup baik dalam melakukan tugas mereka. Tapi Presiden punya hak menentukan posisi Kapolri dan jabatan lain di kepolisian," terangnya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menuding pencopotan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri lantaran ingin menyingkirkan orang-orang di rezim SBY. [rmol]
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !