| Official Website DPW PKS SUMUT | Pemerintah Diminta Realisasikan UU Penerbangan | |
pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hakim, meminta pemerintah ataupun instansi terkait untuk mentaati dan merealisasikan Undang-Undang tentang Penerbangan No. 1 tahun 2009. Hal ini disampaikan Hakim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/01).
"Kami berpandangan bahwa jika semua regulasi, prosedur, dan juga peraturan pelaksanaan yang telah diamanatkan UU No. 1 2009 tentang Penerbangan telah direalisasikan dengan baik, cermat, dan juga teliti tentunya faktor kelalaian akan kecil. Karenanya, kami meminta pemerintah dan juga instansi terkait harus menjalankan UU penerbangan ini," kata Hakim.
Hakim berpendapat bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini sebagai otoritas transportasi udara harus mengambil langkah yang tepat dalam kebijakannya dan jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan dan kebijakannya tentu harus sesuai dengan amanat undang-undang.
Menurut Hakim, transportasi udara harus memiliki tingkat keselematan yang tinggi, sistem yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, dan kedisiplinan yang tinggi dari para pelakunya untuk melaksanakan standar operasional yang telah ditetapkan.
"Persoalan keselamatan tentu bukan hanya ada di satu pihak tetapi ia merupakan kombinasi dari beberapa pihak terkait yang mana di situ ada regulator, navigator, dan juga masyarakat sebagai penumpang. Semua telah dijelaskan secara komprehensif dalam UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan," kata Hakim. [pks.or.id]
|
| Komisi I DPR: Soal Kartun Nabi, Pemerintah Sebaiknya Desak Prancis untuk Tekan Charlie Hebdo | |
pkssumut.or.id, JAKARTA - Majalah Charlie Hebdo pekan lalu diserang kelompok ekstrimis lantaran menampilkan kartun satire Nabi Muhammad. Majalah satire itu memang kerap membuat kartun tokoh.
Serangan terhadap kantor Charlie Hebdo menunjukkan protes kalangan muslim terhadap pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW oleh majalah tersebut. Meskipun cara kekerasan yang dilakukan para penyerang juga tidak dapat dibenarkan. Namun jika Charlie Hebdo tetap 'keras kepala', gelombang protes internasional bisa kembali pecah.
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin meminta agar pemerintah Prancis sebaiknya mendorong Charlie Hebdo untuk tidak menerbitkan kartun satire tokoh agama. Hal itu untuk mencegah tindakan kekerasan serupa terjadi lagi di Prancis.
"Kalau bisa pemerintah kita minta supaya Prancis ikut mendinginkan suasana dengan meminta Charlie Hebdo tidak membuat kartun satire tokoh agama," ujar Zainuddin di Jakarta, Selasa (13/01).
Menurut Zainuddin, peristiwa yang terjadi di Prancis pekan lalu bukan tidak mungkin merembet ke negara lain kalau Charlie Hebdo terus-terusan membuat kartun satire tokoh agama. Zainuddin mencontohkan gelombang protes muslim dunia dalam kasus koran Denmark, Jyllands-Posten pada tahun 2006 lalu. Pernyataan Zainuddin menyikapi pemberitaan yang menyebutkan majalah satire tersebut kembali menerbitkan kartun Nabi Muhammad pekan ini.
"Kita harus menghargai kebebasan pers, seperti yang berlaku di Prancis. Tapi mereka juga harus menghargai hak dan keyakinan orang lain. Kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain, dan itu adalah hak asasi manusia," imbuh politisi PKS ini.
Lebih lanjut legislator asal DKI Jakarta ini juga mengimbau agar umat muslim di Tanah Air tidak terprovokasi dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad yang dilakukan Charlie Hebdo. Menurutnya, yang dilakukan Charlie Hebdo justru menunjukkan paradoks demokrasi dan kebebasan di Prancis.
Majalah satire Perancis, Charlie Hebdo, sebelumnya diberitakan kembali memuat kartun satire Nabi Muhammad untuk edisi pekan ini. Seperti dikutip dari AFP, Charlie Hebdo menampilkan kartun Nabi Muhammad dengan wajah sedih yang sedang meneteskan air mata serta memegang tulisan "Je Suis Charlie" yang berarti 'Kami adalah Charlie'. Slogan itu merujuk pada aksi massa yang dilakukan masyarakat Prancis dan tokoh dunia beberapa waktu lalu untuk menentang penyerangan terhadap kantor Charlie Hebdo.
Selain itu, di atas sosok kartun yang bersorban putih tersebut juga terdapat tulisan "Tout Est Pardonne", yang berarti "Semua telah dimaafkan".
Peluncuran cover majalah satire edisi terbaru ini dilakukan lebih cepat dari jadwal semula pada Rabu (14/1/2015) mendatang. Ironisnya, pihak penerbit bahkan menyiapkan hingga 3 juta kopi dari biasanya yang hanya mencetak 60.000 kopi. Majalah-majalah itu rencananya akan didistribusikan ke 25 negara dan diterjemahkan ke 16 bahasa.
Akibat sikap 'nyeleneh'nya ini, kantor Charlie Hebdo diserang kelompok ekstrimis pada Rabu (7/1) lalu. Sebanyak 12 orang tewas, termasuk pemimpin redaksi Stephane Charbonnier dan tiga kartunis kawakannya yaitu Jean Cabut, Bernad Velhac, dan Georges Wolinski. [pks.or.id]
|
| DPRD Sumut Minta Kejelasan Program Dinas Pendidikan Terkait Beasiswa UT | | pkssumut.or.id, MEDAN - DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provsu, Biro Keuangan Setdaprovsu, Biro Bina Sosial (Binsos} Setdaprovsu serta perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka (UT), Selasa (13/1/15) di Aula Sekretariat DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan.
Dalam RDP tersebut pihak Universitas Terbuka menyampaikan bahwa beasiswa yang dijanjikan untuk mahasiswa UT belum dibayarkan, sehingga mahasiswa harus membayar penuh uang kuliah dari beberapa semester. Hal ini menyebabkan mahasiswa menanggung beban uang kuliah yang begitu besar.
Dinas Pendidikan selaku penyelenggara program tersebut, menyampaikan bahwa dari tahun 2010 sampai 2011 sesuai Mou beasiswa untuk mahasiswa UT dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan. Akan tetapi sejak 2012 sampai 2015 ini, sesuai dengan SK Gubsu maka beasiswa mahasiswa UT berasal dari dana hibah Bantuan Sosial (Bansos). Dinas Pendidikan hanya bertugas untuk menverifikasi dan merekomendasikan kepada Biro Keuangan Provsu.
Sementara itu Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal rapat ini sangat penting karena terkait dengan pencairan hibah untuk beasiswa tersebut. Biro Keuangan seolah-olah buang badan, apalagi pemberitahuan rapat sudah diberitahu sebelumnya.
Syamsul Qodri anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan harus diperjelas akar permasalahannya dimana. " Ini harus jelas. Biro Keuangan 'hilang badan'. Sistem pencairan hibah dana Bansos ini seperti apa." Ujarnya.
Lebih lanjut Syamsul menyampaikan bahwa yang mempunyai program SKPD melalui Dinas Pendidikan. Pencairan campur tangan Binsos dan Biro Keuangan. Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab program ini, harus diperjelas ini dianggarkan atau tidak. Kalau dianggarkan uang mahasiswa yang telah terpakai untuk membayarkan uang kuliah harus mendapatkan gantinya.
Selain itu anggota dewan yang lain juga mendesak Biro Keuangan untuk dihadirkan dalam rapat, karena terkait pencairan semuanya ada di Biro Keuangan. Anggota DPRD juga mengeluhkan Kepala Biro Keuangan yang sulit dihubungi, selain itu diundang menghadiri rapat tidak hadir, seringkali memangkas anggaran secara sepihak dan juga pembayaran gaji yang seringkali terlambat. Akhirnya rapat ditunda sampai satu bulan kedepan dengan syarat untuk menghadirkan Biro Keuangan Provsu. [nnd] |
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !