PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE

Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan

HNW Ingatkan Soal Sikap dan Etika Negarawan

5:05:26 AM

PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

Ada yang tercecer dari diskusi bertajuk Membangun Komunikasi Politik Kebangsaan yang diadakan MPR RI untuk mensosialisasikan empat pilar Kebangsaan (NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945) pada Senin, 16 Maret 2015.

Wakil Ketua MPR Muhammad Hidayat Nur Wahid mengingatkan, masih ada yang melakukan komunikasi politik yang tidak mengedepankan etika kenegarawanan. Hilangnya komuikasi yang baik tersebut akibat lunturnya nilai-nilai yang ada dalam empat pilar tersebut.

Padahal, negara telah mengatur sikap kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua negarawan, baik politisi maupun pejabat eksekutif untuk menjaga etika tersebut.

Dalam Tap MPR Nomor VI/2001 disebutkan, sejak terjadinya krisis multidimensional, muncullah ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa. Hal itu ditandai dengan adanya konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan para eilte dan warga masyarakat mulai kehilangan nilai-nilai luhurnya. Di antaranya, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama. Adanya fantisme kedaerahan akibat sistem sentralisasi kekuasaan.

Penyebab lainnya, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan, terjadinya ketidakadilan ekonomi akibat kebijakan publik dan perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. Lalu, kurangnya sikap keteladanan para pemimpin dan tokoh bangsa.

Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku yang menyimpang serta meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang, telah menjadi faktor hilangnya nilai-nilai luhur bangsa. Di samping juga adanya pengaruh globalisasi.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika berlaku untuk berbagai sektor kehidupan, seperti etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.

Kini saatnya negeri ini membutuhkan figur pemimpin yang bisa memberi keteladanan kepada rakyatnya dalam bentuk perilaku yang santun, dan kebijakannya yang mampu menyelesaikan masalah secara tegas dan adil serta membuat masyarakatnya sejahtera.

Jika tidak, negeri ini bakal terpuruk di segala bidang. Hukum rimba yang berkuasa. Dalam hukum kapitalisme, yang berkuasa adalah uang. Dengan uang bisa membeli jabatan. Keadilan dan kemakmuran bisa diperjualbelikan. Dengan uang dan kekuasaan, semua bisa diatur. Hingga akhinya Korupsi pun merajalela dan merasuk di semua aspek kehidupan. **

Ditulis oleh : Bani Saksono

'Jangankan usir asing, tagih deviden PT Freeport saja Jokowi tak berani'

5:04:52 AM

PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

Menurut Ustadz Asep Sudrajat, anggota DPD I HTI Jawa Barat pemerintah negeri ini benar-benar tunduk kepada asing daripada melayani rakyatnya sendiri.

"Hanya sekedar minta deviden kepada PT.Freeport yang belum bayar selama 2 tahun saja pemerintah tidak berani dengan berbagai alasan yang terkesan dibuat-buat, kalau seperti ini mustahil mereka berani mengusir asing yang jelas-jelas merampok kekayaan alam negeri ini. Pemerintah lebih tunduk pada keinginan asing daripada rakyatnya sendiri", katanya di depan sekitar 150 ulama dan asatidz se-Bandung Raya pada acara Dirasah Syar'iyyah 'Ammah di Pesantren Al Haromain Jln Tubagus Ismail Raya No. 90 Bandung Ahad, (15/3/2015).

Dalam acara bertajuk "Peran Ulama dalam menyelamatkan Indonesia kita yang terancam". Ustadz Asep mengatakan persoalan negeri ini semakin terancam dibawah kepemimpinan Jokowi-JK dengan berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat terutama umat Islam, solusinya adalah apa yang Allah sampaikan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 41, maka solusinya tidak lain adalah kembali kepada Islam, kembali kepada Syariah dan Khilafah.

Sementara itu KH. Ali Bayanullah Al-Hafizh, pimpinanPesantren Darul Bayan Tanjungsari Sumedang, sebagai pembicara kedua menyampaikan bahwa ia berharap agar para ulama yang hadir menjadi ulama millah. Sebagaimana dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin, yaitu ulama yang berani menyampaikan kebenaran tentang Islam dengan tidak memperdulikan apakah apa yang disampaikannya itu sesuai dengan keinginan umatnya atapun tidak. Ulama yang seperti inilah yang merupakan ulama yang sebenarnya, yaitu ulama yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada umat dan penguasa.

Acara yang diselenggarakan oleh DPD II HTI Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Bandung Raya ini diikuti para peserta dengan antusias. Mereka siap mendukung dakwah dan kegiatan-kegiatan HTI, termasuk agenda Rapat dan Pawai Akbar (RPA) yang akan diselenggarakan pada bulan Rajab 1436 H mendatang. (azm/arrahmah.com)