| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Copot Seragam, Satgas PDIP Dukung Prabowo | | 8:34:08 PM | PKS PIYUNGANhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
KARANGANYAR - Puluhan anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, mencopot seragam mereka. Selain mencopot seragam, mereka juga merobohkan papan nama Sekretariat Satgas PDIP PAC Colomadu, Karanganyar.
Setelah seluruh atribut serta papan nama Satgas PDIP mereka copot, selanjutnya mereka pun mendirikan papan nama baru bertuliskan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Selain mendirikan papan nama baru, massa pun beramai-ramai menggunakan kaos bergambar pasangan Prabowo-Hatta Rajasa serta membentangkan spanduk bertuliskan dukungan mereka terhadap pasangan nomor urut 1, diiringi tekad memenangkan pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih ini.
Ketua GRIB yang sebelumnya Ketua Satgas PAC PDIP Colomadu, Karanganyar, Ruliatmo mengatakan, dengan berdirinya papan nama GRIB serta spanduk yang mereka bentangkan berisi dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo-Hatta ini, secara resmi mereka keluar dari PDIP.
Alasan mereka memilih keluar dari PDIP dan menyatakan bergabung dengan Prabowo-Hatta adalah mereka tidak cocok dengan capres yang diusung PDIP, Joko Widodo alias Jokowi. Selain itu, mereka melihat sosok Prabowo sebagai sosok prajurit sejati yang dipercaya mampu bertindak tegas dan mengembalikan harga diri bangsa Indonesia yang selama ini selalu diinjak-injak negara lain.
"Kita selama ini tahu kalau kita selama ini diinjak-injak oleh negara luar, contohnya Malaysia. Sehingga kita memerlukan sosok pemimpin yang tangguh dan berwibawa. Tidak hanya ke dalam tapi juga keluar. Dan itu kita lihat ada di Prabowo, bukan di Jokowi," papar Ruliatmo, Kamis (3/7/2014).
Alasan lain kenapa mereka memutuskan keluar dari PDIP karena selama ini keberadaan mereka sudah tidak dianggap lagi. Bahkan, Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP sejak 2013 lalu tidak diberikan meski mereka telah mengajukan berulang kali kepada pihak DPC PDIP Karanganyar. "Kita berulang kali mengajukan KTA pada pihak DPC sejak 2013 atau setelah Pilbup. Tapi hingga kini tidak ada respons. Kalau kondisinya begini, kita keluar dari PDIP," jelasnya.
Sedangkan pakaian satgas yang telah mereka copot selanjutnya dikumpulkan dan akan mereka buang ke Sungai Bengawan Solo.
Di tempat yang sama, Ketua DPC Partai Gerindra Karanganyar Yulianto menyambut baik bergabungnya para Satgas PDIP ini ke dalam koalisi Prabowo-Hatta. Yulianto optimistis, bergabungnya kader PDIP ini akan berpengaruh terhadap perolehan suara Prabowo-Hatta di Karanganyar.
"Kita optimis target 52 persen suara Prabowo-Hatta bisaa terlampaui. Apalagi dengan bergabungnya para Satgas PDIP, ini akan menambah daya dobrak kita untuk memenangkan Pak Prabowo," jelasnya.
Pihak PDIP belum memberi respons terkait mundurnya para Satgas PDIP tersebut. Bahkan, Ketua DPC PDIP Karanganyar, Jawa Tengah Paryono saat dikonfirmasi tidak merespons. Pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang dikirim pun tak dijawab. (sindonews)
|
| Alasan Forum Ulama Haramkan Memilih Jokowi-JK | | 8:29:04 PM | PKS PIYUNGANhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
BANDUNG -- Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) keluarkan maklumat haram untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang. Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan itu juga dinilai akan berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal.
Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin.
Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 2001, FUUI selalu menghindar untuk masuk dalam ranah politik praktis. "Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis," ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung, Senin (30/6).
Dalam Plipres tahun ini pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk istihad syar'i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih seuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah.
Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar'i dan hukum Islam. "Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dunia akhirat," katanya.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar'i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya (mudharat) bagi umat paling rendah.
Ia tidak menafikkan adanya ajakan salah satu pihak Capres agar FUUI memberikan dukungannya. Namun, FUUI tetap menyatakan sampai detik ini tidak pernah tereseret dan tidak ada hubungan dengan salah satu timses manapun. "Kami sedang berusaha memberi kesan bahwa kami tidak mewakili capres manapun, jadi kami nggak ada niatan untuk merapat kepada capres manapun," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah.
Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini diangap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. "Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara," jelas Athian. (ROL) |
| Ini Berita Video TVOne yang Bikin PDIP Ngamuk | | 8:18:53 PM | PKS PIYUNGANhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Rabu malam (2/7) massa PDIP menggeruduk kantor redaksi TV One di Pulogadung, Jakarta Timur, dan menyegel kantor TV One Biro Yogyakarta.
Salah seorang dari massa PDI Perjuangan, Foki Ardiyanto, di Yogyakarta, Kamis, mengatakan kekesalan massa memuncak setelah melihat tayangan berita di TV One yang menyebutkan kader PDI Perjuangan adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Atas pemberitaan tersebut, massa PDI Perjuangan menginginkan ada klarifikasi dari TV One serta meminta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan," kata Foki sebagaimana diberitakan republika online.
Selain penyegelan, massa tersebut juga melakukan aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan kantor TV One dengan tulisan berisi kekesalan. Tulisan corat-coret itu antara lain "Tv One Anjing" "Kader PDIP bukan PKI". Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari sejumlah anggota Polri serta TNI.
Bagaimana sebenarnya tayangan Tv One yang membuat massa PDIP mengamuk? Berikut ini rekaman video tayangan berita Tv One yang diunduh di Youtube:
Link Video: http://www.youtube.com/watch?v=WogkusbicE8&feature=youtu.be |
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !