PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan [Ada Bandara Khusus Misionaris di Papua] Indonesia Dikuasai Asing? 7:12:25 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Mayjen Agus Sutomo dan Jokowi "Semua negara ingin kuasai sumber daya alam di Indonesia. Malah sekarang sebagian besar sumber energi kita dikuasai asing,". Demikian disampaikan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo saat memberi kuliah umum di Universitas Bung Karno (UBK), Jalan Kimia, Jakarta, Jumat, 21 November 2014. Krisis energi, pangan dan air mengancam dunia, Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam akan menjadi rebutan. Ancaman proxy war pun sudah masuk makin dalam. Agus pun membeberkan kekecewaannya soal PT Freeport di Papua yang 90 persen dikuasai asing, bahkan mau diperpanjang sampai tahun 2040. Tak hanya itu, di Bumi Cenderawasih juga banyak ditemukan bandara perintis yang dikuasai pihak asing. "Kita sering menyamar ke sana menjadi Babinsa malah diusir, seperti orang asing di negeri sendiri. Biasanya bandara perintis itu buat para misionaris, ini tak boleh dibiarkan," katanya. Dia menambahkan, proxy war sudah melucuti satu persatu pulau terluar Indonesia. Menurut Agus, seharusnya kasus Timor Timur, dan Sipadan-Ligitian dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak terulang di kemudian hari. "Sipadan dan Ligitan itu sekarang jadi pulau wisata termahal di dunia. Kalau mau ke sana harus booking enam bulan sebelumnya," jelas Agus. Reklamasi pantai Indonesia oleh negara tetangga, penolakan nama kapal Usman-Harun, penyadapan telepon pejabat oleh intelijen Australia adalah deretan panjang proxy war yang sedang dihadapi Indonesia. "Negara-negara di sekitar khatulistiwa seperti Indonesia sekarang jadi rebutan. Tak hanya dari sumber daya alam, tapi dari bidang budaya, sosial, dan politik mau dikuasai," katanya. Sayangnya, alih-alih membela kepentingan rakyat, pemerintah malah menganggap bentuk penguasaan sumber daya ini sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat, atas nama investasi dan liberalisasi ekonomi. Masyarakatpun tak cukup awas mengamati peristiwa ini, bahkan ada banyak kelompok masyarakat yang menganggap kewaspadaan akan bahaya penguasaan SDM oleh asing sebagai sikap berlebihan. "Sekarang sudah lampu kuning, kita bisa tertawa bahagia sekarang, tapi nanti punya kita tidak ada lagi. Ini salah satu tantangan generasi muda yang makin berat," demikian ungkap Mayjen Agus. [Hampir 60 Persen Anggota DPR Dukung Interpelasi] Jokowi Bingung 7:11:56 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Jokowi di Istana Bogor (24/11/14) - Foto : Sekretariat Kabinet Jokowi yang hari ini mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di Istana Bogor, menyempatkan menjawab pertanyaan wartawan seputar interpelasi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh anggota DPR. Interpelasi yang diajukan oleh 59.8% anggota legislatif di DPR (sejumlah 335 aleg dari 560 total anggota Dewan), justru membuat Jokowi balik bertanya. "Berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu," ujar Jokowi, di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, hari ini, Senin, 24 November 2014. Kembali Jokowi, balik mempertanyakan, sejak Indonesia berdiri, apakah pernah ada interpelasi yang pernah digulirkan oleh parlemen ketika pemerintah menaikkan harga BBM? "Apa pernah? Apa penah ada interpelasi?" ujar Jokowi balik bertanya. Jawaban Jokowi menunjukkan bahwa dia tak memahami esensi pengguliran interpelasi. Anggota DPR mengajukan interpelasi didasari pada fakta bahwa Jokowi menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia menurun drastis. Kebijakan Jokowi ini juga disinyalir melanggar UU. Selain itu, interpelasi pun diajukan karena Jokowi wajib menjelaskan metode penghitungan biaya produksi BBM bersubsidi kepada rakyat. Bila Jokowi tak memahami esensi pengguliran interpelasi, sebaiknya Jokowi berkonsultasi dengan parlemen terlebih dahulu sebelum memberi pernyataan ke publik. Karena publik kini semakin cerdas dan semakin teredukasi. Sehingga bila Jokowi melontarkan komentar atau jawaban yang tak sesuai, tingkat kepercayaan publik kepadanya akan semakin merosot.

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061