PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan Eko Patrio : Baru Pulang Dari Luar Negeri Aja Udah Naikin BBM, Gimana Kalau Dari Luar Angkasa? 3:54:42 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Eko Patrio - Foto : Google Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal publik sebagai Eko Patrio mendukung digunakannya hak interpelasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eko yang juga anggota legislatif dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung digunakannya hak interpelasi pada Presiden Joko Widodo terkait tidak transparannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai bukti dukungannya, Eko turut menandatangi draf interpelasi atas inisiatif pribadi. "Wajar, itukan hak kita dalam meminta keterangan. Presiden juga enggak mesti datang, bisa diwakili menterinya karena ini bukan soal pemakzulan," kata Eko, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Rabu, 26 November 2014.   Eko menuturkan, pemerintah harus mampu menjelaskan alasan kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak mentah. Menurut Eko, seharusnya ada cara lain yang digunakan pemerintah untuk mempertahankan subsidi BBM. Selain itu, kata Eko, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan detail ke mana subsidi BBM itu dialihkan. Ia khawatir pengalihan subsidi BBM itu tidak tepat sasaran tanpa adanya pengawasan dari DPR. Eko juga mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM sepulangnya dari luar negeri. Selain itu, Jokowi menaikkan BBM sebelum program unggulannya seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar berjalan optimal. Ia berharap penggunaan hak interpelasi ini tak dijadikan polemik karena tujuannya baik untuk menjaga fungsi pengawasan lembaga legislatif. "Ini keputusan individu. Baru pulang dari luar negeri saja Pak Jokowi sudah naikkan harga BBM, gimana kalau pulang dari luar angkasa?" tutupnya. [*] Diminta Pendapat DPR Terkait Perppu Pilkada, Yusril Beri Jalan Keluar 3:51:22 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, hari ini diundang Komisi II DPR. Melalui pesan di BlackBerry, Yusril menyampaikan akan datang memenuhi undangan rapat konsultasi Komisi II DPR Rabu siang pukul 14.30. "Saya bukan menteri, maka saya tidak terikat dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Pemerintah Jokowi, yang melarang anggota kabinet hadir ke DPR," katanya. Yusril mengatakan, dalam Rapat Konsultasi kali ini, DPR ingin menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Yusril, dalam menyikapi Perppu, DPR hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah menerima dan menyetujui Perppu itu menjadi Undang-undang atau menolaknya. "Kalau DPR menolaknya, maka Perpu otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi," katanya. DPR menurut Yusril tidak bisa tawar-menawar dengan presiden agar Perppu diamandemen terlebih dulu sebelum diterima dan disahkan menjadi UU. "DPR hanya bisa menerima atau menolak Perppu," ujarnya. Sikap DPR menurut Yusril sudah harus diputuskan dalam masa sidang berikut setelah tanggal Perppu diterbitkan. *sumber: VIVAnews

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061