PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan Sidak DPR Buktikan Tjahjo Kumolo Bohong Soal Server e-KTP 4:45:19 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Fadli Zon - Foto : metrotv Inspeksi mendadak Pemimpin DPR dan anggota Komisi II ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 25 November 2014 pagi tadi membawa hasil mengejutkan. Sidak ini bertujuan untuk membuktikan ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa proyek e-KTP harus dihentikan karena servernya berada di luar negeri. Hasil sidak membuktikan bahwa ucapan Tjahjo Kumolo mengenai server e-KTP yang berada di luar negeri adalah tidak benar. Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hasil sidak anggota DPR justru menemukan server e-KTP di kantor Kemendagri. "Jadi tidak benar keterangan Mendagri server itu di luar negeri. Saya lihat sendiri fisik server itu ada," katanya di Gedung DPR Senayan. Fadli menegaskan, server e-KTP terbagi dalam beberapa lokasi, yang paling besar server di Kantor Kemendagri Jln. Medan Merdeka Utara berkapasitas 600 terabyte. Kemudian di Jl. Kalibata berkapasitas 37 terabyte dan server cadangan berada di Batam. Jadi, sebaiknya Mendagri jangan blusukan ke mana-mana dulu. Blusukan ke kantornya sendiri untuk melihat di kantornya ada apa di kantornya. Ternyata di kantornya ada namanya server," jelasnya. Dengan temuan tersebut, Fadli Zon berpendapat tidak ada alasan untuk menghentikan proses percetakan e-KTP karena tidak ada alasan yang signifikan. "Jangan-jangan ini untuk mencari proyek baru. Jadi tidak ada alasana signifikan. Kita coba e-KTP, data matching," ujarnya. Sejauh ini sudah dicetak 145 juta lembar e-KTP dan yang direkam mencapai 172 juta. Yang perlu diperbaiki adalah keterlambatan distribusi. DPR berharap e-KTP menjadi single identity card. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan pemberhentian layanan E-KTP ditempuh untuk melakukan evaluasi total sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid. "Selama dua bulan kami stop untuk evaluasi total," kata Tjahjo Kumolo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 17 November 2014. Menurut Tjahjo, langkah itu ditempuh karena saat ini telah ditemukan indikasi KTP ganda atau bahkan KTP palsu. [*] Istana Dalam Cengkraman Taipan 4:30:02 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Jokowi dan Sofjan Wanandi - Foto: Google Masuknya pengusaha ke lingkaran istana seperti yang diramalkan banyak pihak, kini menjadi kenyataan. Diawali pemilihan sejumlah pengusaha ke dalam deretan kabinet Jokowi, dan kini seorang taipan, Boss Gemala Group dan Santini Group Sofjan Wanandi punmenduduki jabatan sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presidden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla secara khusus meminta Sofjan menjadi Ketua Tim Ahli Wakil Presiden dengan tugas khusus, antara lain mengatasi hambatan investasi, termasuk masalah perizinan.  Nama ekonom Muhammad Ikhsan nampak masuk dalam tim yang dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional  ini.  Iksan mengatakan, sejak awal tak ingin masuk dalam struktur birokrasi bersama Sofjan, namun karena diminta berulang kali, ia memutuskan untuk datang. "Dari awal, saya tak mau masuk struktur, tapi saya sering dimintai tolong, jadi saya datang," terang Ikhsan. Jabatan sebagai Ketua Tim Ahli di Istana Wakil Presiden, membuat Sofjan Wanandi memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Meski Sofjan juga tak dapat memastikan kapan dirinya dikukuhkan sebagai ketua tim ahli.  "Tunggu pengumuman resmi wakil presiden," kata Sofjan. Masuknya Sofjan ke istana memang tak mengherankan. Ia memang sudah berkawan dengan Jusuf Kalla untuk waktu yang panjang. Bahkan, Sofjan disebut sebagai orang yang sowan ke PDI P dan memasangkan JK dengan Jokowi. Selain sederet nama tadi di kabinet dan istana wapres, muncul pula nama Franky Sibarani dan Luhut Binsar Panjaitan yang dispekulasikan menduduki pos penting negeri ini. Franky disiapkan sebagai kepala BKPM dan Luhut, sahabat Jokowi yang turut memodali bisnis putra  sulung Jokowi, menjadi Kepala Staff Kepresidenan.    Sedikit demi sedikit, mata publik mulai terbuka. Kecurigaan  akan konflik kepentingan yang mungkin muncul bersamaan dengan penunjukan nama-nama pengusaha ke deretan kekuasaan, kini mulai nampak jelas menjadi sebuah fakta.  Sofjan sebagai penasihat ekonomi wapres misalnya, akan sangat mungkin memiliki konflik kepentingan, mengingat ia adalah Ketua Apindo yang membawahi ribuan pengusaha.  Agus Pambagio, Pengamat kebijakan publik menilai, pembentukan tim yang diisi pengusaha tidak ubahnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang dibentuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.  "Ini seperti Chairul Tanjung memimpin KEN. Pasti ada benturan kepentingan," ujar Agus. Sementara ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati berharap, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Sofjan dapat mampu mengatasi hambatan investasi yang muncul. "Sofjan bisa bekerja cepat mengatasi hambatan investasi, termasuk fokus ke industri padat modal," kata Enny Masuknya pengusaha dan taipan ke lingkar kekuasaan memang menjadi langkah Jokowi untuk membuka lebar-lebar kran Foreign Direct Investment (FDI) seperti anjuran Presiden Tiongkok Xi Jinping. Membuka Indonesia untuk investor asing, kini jelas menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. [*]

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061