 |
| Demo Mahasiswa di Makassar (foto: Tribunnews) |
Aksi represif kepolisian yang kini marak terjadi pasca Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden RI ini banyak menuai kecaman. Kepada mahasiswa, polisi begitu agresif ketika menghadapi penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah.
IISIP, adalah salah satu elemen mahasiswa yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian. IISIP yang tergabung dalam Forum Mahasiswa (Formasi) IISIP dan Kesatuan Aksi Mahasiswa (Kanita) IISIP konsisten menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.
"Belum genap 100 hari saja rejim Jokowi-JK dalam menjaga kebijakannya telah bertindak keras terhadap unjuk rasa yang dilakukan rakyat. Sehingga dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan baik itu oleh buruh, petani, mahasiswa dan masyarakat selalu berujung represif dan jatuh korban bahkan 2 nyawa melayang dalam aksi menolak kenaikan bbm," ujar Ketua Formasi IISIP, Suaib, Sabtu 29 November 2014.
Suaib mengatakan, ada setidaknya 6 buruh ditangkap dalam unjuk rasa di Bekasi, di Rembang, ibu-ibu petani harus ikut merasakan bogem mentah dari polisi, dan terakhir, 2 mahasiswa meninggal dunia di Makassar.
"Ini jelas merupakan cara cara ORBA yang sedang dipraktekan rejim Jokowi-JK dimana dalam menghadapi unjuk rasa rakyat selalu dihadapkan dengan tindak kekerasaan," ucapnya.
Pada kesempatan sama, Rengais Sekar Sari dari Kanita IISIP juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum perempuan.
"Di saat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan masih diperingati, kepolisian malah mempertontonkan kekerasannya terhadap kaum perempuan. Di mana unjuk rasa yang dilakukan oleh ibu-ibu petani di Rembang dihadapi dengan pemukulan, dan penganiyaan," ujarnya.
Sari mengingatkan, seharusnya rezim Jokowi-JK tidak memandang rakyat yang berunjuk rasa sebagai musuh pemerintah, apalagi hak mengepresikan pendapat telah dijamin dalam UUD45 dan juga dalam UU Menyampaikan Pendapat.
Formasi dan Kanita juga menilai rezim Jokowi-JK lebih memilih melindungi kepentingan kapital global ketimbang menghargai hak demokrasi rakyat yang melakukan unjuk rasa. Sikap pemerintah ini mempertegas fakta akan bangkitnya rezim yang jauh dari harapan serta mengkhianati terhadap suara rakyat pada pemilu 2014.
Atas kejadian ini, Formasi dan Kanita IISIP menuntut Jokowi-JK mengusut tuntas semua kasus represif aparat terhadap rakyat. Mereka juga menuntut Jokowi-JK jangan cuci tangan tapi harus bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap rakyat.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !