| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Dibalik Penolakan JKW Terhadap Pembukaan Perwakilan HAMAS Di Indonesia | | 9:15:47 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
1. Masih ingat dengan ini? "Jokowi janji mati-matian bela Palestina" (http://www.merdeka.com/pemilu-2014/jokowi-janji-mati-matian-bela-palestina.html)
2. "Ini dukungan tanpa reserve," kata Jokowi dalam salah satu kesempatan kampanye pilpres 2014 beberapa waktu yg lalu. Media sosial pun heboh.
3. Mengapa heboh? Karena gak ada angin gak ada hujan, pernyataan dukungan Jokowi kepada Palestina itu bak petir di siang bolong. Ujug-ujug!!
4. Kenapa ujug-ujug? Karena track record Jokowi dan PDIP menunjukkan sama sekali gak ada sejarahnya menyuarakan kepedulian soal Pelestina.
5. Bahkan setiap ada momentum krusial di Palestina (serangan Israel atas Gaza misalnya) para pendukung PDIP banyak yg mencibir....
6. ...mencibir mereka yang menggaungkan keprihatinan dan dukungan serta menggalang dukungan untuk bangsa Palestina. Kata2 yg kerap terlontar adalah:
7. "Ngapain jauh-jauh mikirin Palestina, rakyat negeri sendiri aja masih banyak yang susah?" Kurang lebih begitulah cibiran sebagian mereka.
8. Dan suka atau tidak suka harus diakui kalau partai yang selama ini paling gencar menyuarakan pembelaan kepada bangsa Palestina adalah PKS.
9. Karena itu wajar bila di media sosial terjadi kehebohan menanggapi janji Jokowi utk membela kemerdekaan Palestina itu. Ada apa di balik itu?
10. Sederet pertanyaan mengemuka. Kenapa baru saat Pilpres Jokowi & PDIP dgn lantang menyuarakan pembelaan itu? Kemana aja mereka selama ini?
11. Karenanya tak berlebihan bila saat itu banyak yang skeptis dengan janji Jokowi yg didukung PDIP utk membela Palestina. Track record bro!
12. Dan adalah mjd wajar juga bila sebagian beranggapan bhw janji Jokowi saat itu tak lebih sebagai "pemanis" kampanyenya demi meraih simpati.
13. Akhirnya publik pun akhirnya mencatat "janji langka" Jokowi untuk membela Palestina itu. Dan waktu lah yang kelak akan membuktikannya.
14. Dan kemarin (2/12/2014) rupanya "janji langka" membela Palestina itu mulai "direalisasikan" pemerintahan Jokowi yg tentu saja diamini PDIP.
15. Sebelumnya kita tahu bahwa Hamas (salah satu faksi pejuang Palestina terkuat di samping Fatah) mengirimkan delegasinya ke Jakarta.
16. Kedatangan delegasi HAMAS itu bertujuan untuk mengajukan permohonan pembukaan kantor perwakilan di Indonesia sebagaimana di Malaysia.
17. Niat delegasi HAMAS itu pun disambut baik dan didukung pimpinan DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih (KMP).
18. Dan ternyata......Jokowi benar2 "merealisasikan janjinya" membela Palestina dgn MENOLAK pembukaan perwakilan HAMAS di Indonesia.
19. Alasan yg dikemukakan di balik penolakan itu juga terkesan hanya formalitas saja, yaitu bahwa sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta.
20. Pemerintah Jokowi melalui Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Kedutaan Palestina sudah mewakili seluruh rakyat Palestina.
21. Tepatkah alasan yang dikemukakan Pemerintah Jokowi menolak pembukaan kantor HAMAS di Indonesia? Mari kita timbang secara obyektif..
22. Pertama, adanya fakta bahwa banyak negara2 di dunia ini yang telah mengizinkan HAMAS untuk membuka perwakilan di negaranya.
23. Sebut saja misalnya Lebanon, Qatar, Pakistan, dan negeri jiran kita Malaysia. Bahkan di Jerman dan Rusia juga ada kantor perwakilan HAMAS.
24. Bahkan kantor perwakilan HAMAS di Malaysia sendiri telah dibuka sejak 4 tahun yang lalu.
25. Apakah negara2 yg mengizinkan dibukanya perwakilan HAMAS di negaranya seperti Rusia & Jerman itu bodoh? Hanya orang bodoh yg bilang begitu.
26. Di negara2 itu juga pasti sudah ada Kedubes Palestina. Lalu mengapa mereka masih mengizinkan dibukanya perwakilan HAMAS?
27. Kuncinya adalah bagaimana kita memandang Palestina dan HAMAS.
28. Palestina bukanlah "negara normal" sebagai sebagaimana negara2 yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya.
29. Palestina masih berjuang memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Israel yang didukung tanpa batas oleh AS.
30. Dan keberadaan HAMAS dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan Palestina itu harus dilihat secara utuh. HAMAS bukan parpol/organisasi biasa.
31. Dalam 25 tahun terakhir, dlm konteks perjuangan Palestina mendapatkan kemerdekaannya, peran HAMAS telah menggeser PLO.
32. Sejak meletusnya intifadha pertama tahun 1987, HAMAS telah menjelma menjadi musuh terbesar sekaligus momok nomor 1 zionis Israel.
33. Meski banyak tokoh seniornya yg gugur dibunuh zionis Israel atau meringkuk dalam penjara, kaderisasi dalam tubuh HAMAS tetap berjalan mulus.
34. Suksesi kepemimpinan selalu berjalan lancar. Mati satu tumbuh seribu. Sementara itu, metode perlawanan HAMAS mengalami "revolusi".
35. Dari yang semula hanya mengandalkan batu untuk melempar tentara Israel, kini telah mampu "melempar" roket ke jantung zionis di Tel Aviv!
36. Di sisi lain, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didominasi Faksi FATAH mengalami stagnasi dalam perjuangannya.
37. Perundingan demi perundingan yang dilakukan dengan pemerintah zionis Israel dan diperantai negara2 barat tak menghasilkan sesuatu yg jelas.
38. Di sisi lain, zionis Israel terus memperkuat cengkeramannya atas bumi Palestina dgn terus memperluas pemukiman Yahudi meski ditentang dunia.
39. Bahkan untuk menjamin keamanannya, zionis Isreal telah membangun "tembok pemisah" (baca: tembok rasialis) di wilayah pendudukan Palestina.
40. Pembangunan pemukiman yahudi yang terus digenjot dan tembok pemisah tersebut telah mencabik2 wilayah Palsetina khususnya Tepi Barat.
41. Atas kenyataan itu, sebagian besar rakyat Palestina merasa frustrasi dengan metode perjuangan yang dilakukan PLO yang didominasi Faksi FATAH
42. Di sisi lain, rasa simpati kepada HAMAS dgn metode perlawanan bersenjata makin lama makin meningkat dan puncaknya terlihat pada pemilu 2006.
43. Dalam pemilu 2006 tersebut yg merupakan pemilu pertama yg dilakukan secara demokratis, HAMAS menang telak atas FATAH. Barat pun gusar. (link berita: Hamas Menang Besar Dalam Pemilu Palestina 2006)
44. Selanjutnya disusun konspirasi untuk menjatuhkan HAMAS dari kekuasaan dg memanfaatkan Faksi FATAH yg telah mendominasi selama puluhan tahun.
45. Faksi FATAH yang khawatir kehilangan kekuasaannya menelan "umpan" yang diberikan Israel dan negara2 barat sekutunya.
46. Akhirnya konflik bersenjata antara HAMAS vs FATAH tak terhindarkan lagi. Jalur Gaza dikuasai HAMAS, sementara Tepi Barat dikuasai FATAH.
47. Berkali2 upaya perdamaian antara HAMAS dan FATAH dilakukan namun hasilnya sampai hari ini belum sepenuhnya berhasil.
48. Di sisi lain, zionis Israel dan negara2 barat sekutunya dgn berbagai cara selalu berupaya menjegal setiap upaya perdamaian HAMAS dan FATAH.
49. Mereka tidak ingin melihat bangsa Palestina bersatu. Strategi "belah bambu" pun kerap dilakukan untuk mencegah bersatunya HAMAS dan FATAH.
50. Di satu sisi mereka mengakui pemerintahan FATAH sebagai representasi pemerintah Palestina, di sisi lain memasukkan HAMAS dlm daftar teroris.
51. Padahal bicara legitimasi, sbg pemenang pemilu demokratis tahun 2006, semestinya HAMAS lebih berhak sbg representasi pemerintah Palestina.
52. Begitulah hipokritnya negara2 barat yg mengklaim sebagai kampiun demokrasi yang tak segan2 menghancurkan hasil dari proses demokrasi bila..
53. ...bila dari proses demokrasi itu melahirkan pemenang dari pihak yang tidak mereka kehendaki (dalam konteks ini adalah: HAMAS).
54. Dengan demikian, melihat anatomi persoalan Palestina secara utuh tentu tak bisa menafikan keberadaan HAMAS, suka atau tidak suka.
55. Perspektif inilah yang seharusnya digunakan dalam konteks perjuangan Palestina merebut kemerdekaannya.
56. HAMAS adalah salah satu "alat" terpenting bangsa Palestina saat ini dalam perjuangannya memperoleh hak2nya sebagai bangsa yg merdeka.
57. Adalah naif kalau bicara mendukung kemerdekaan Palestina tapi mengabaikan peran HAMAS.
58. Dan kenaifan itulah yg mendasari keputusan pemerintahan Jokowi yang akhirnya MENOLAK pembukaan kantor perwakilan HAMAS di Indonesia.
59. Kantor kedutaan Palestina di Jakarta jelas adalah representasi dari pemerintahan FATAH yang menguasai Tepi Barat. Bagaimana dgn Gaza?
60. Idealnya memang hanya ada satu perwakilan yg merepresentasikan negara Palestina. Tapi itu IDEALNYA. Namun bagaimana bila berbeda REALITANYA?
61. Jokowi telah berjanji untuk mendukung kemerdekaan Palestina "tanpa reserve" seperti yang digembar-gemborkan saat kampanye lalu.
62. Hal itu seharusnya bisa dimaknai bahwa pemerintahan Jokowi akan mendukung segala sarana yang menunjang perjuangan kemerdekaan Palestina.
63. Dan saat ini HAMAS adalah salah satu "sarana" terpenting dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
64. Lalu ada apa sebenarnya di balik penolakan pemerintahan Jokowi menolak pembukaan perwakilan HAMAS di Indonesia? Mari kita cermati.
65. Pertama, kekhawatiran akan mendapat "teguran" dari USA bila pemerintah Jokowi mengizinkan pembukaan perwakilan HAMAS di Jakarta.
66. Mengapa demikian? Karena HAMAS telah dimasukkan USA ke dalam daftar organisasi teroris, tentu demi membela anak emasnya, zionis Israel.
67. Dengan demikian mengizinkan HAMAS membuka perwakilan di Jakarta dapat dipandang sebagai dukungan terhadap teroris dan USA pasti marah.
68. Pertanyaan berikutnya, mengapa Pemerintahan Jokowi harus takut pada "teguran" USA bila mengizinkan HAMAS berkantor di Jakarta?
69. Negara tetangga kita Malaysia, sejak 4 tahun lalu telah mengizinkan HAMAS membuka kantornya meski sudah ada Kedutaan Besar Palestina.
70. Pertanyaannya, apakah Malaysia tidak takut "ditegur" USA karena mengizinkan HAMAS membuka perwakilannya itu?
71. Mohon maaf, saya harus katakan bila Malaysia bisa lebih menegakkan kepalanya bila berhadapan dengan USA bahkan sejak era Mahathir Mohammad.
72. Sementara pemerintah kita selama ini seakan merasa inferior bila hrs berhadapan dgn negara2 barat khususnya USA. Contoh dlm kasus Freeport.
73. Sebab kedua, di balik penolakan dibukanya kantor HAMAS di Jakarta adlh persoalan ideologi dan konstelasi politik domestik. Begini maksudnya.
74. Pemerintah Jokowi didominasi oleh partai2 "kiri sekuler" (khususnya PDIP & Nasdem) yang secara ideologis berseberangan dg ideologi HAMAS.
75. HAMAS yang dianggap representasi dari Ikhwanul Muslimin (IM) di Palestina dianggap memiliki ideologi yg sama dgn PKS.
76. Sementara PKS dianggap oleh partai2 koalisi Jokowi-JK sebagai oposisi utama bersama Gerindra yg tdk akan pernah mungkin mau "kompromi".
77. Pemerintah Jokowi dgn KIH-nya menganggap bila HAMAS berkantor di Jakarta akan menguntungkan PKS secara politik.
78. Intinya, Pemerintah Jokowi dgn KIH-nya sudah alergi duluan dgn ideologi yang diusung HAMAS yg "kebetulan" mirip dgn ideologi PKS.
79. Lalu apa hubungannya penolakan itu dengan konstelasi politik domestik? Ini terkait dengan dukungan pimpinan DPR yg mendukung usul HAMAS itu.
80. Dgn penolakan itu, pemerintah Jokowi ingin menunjukkan "perlawanan" terhadap pimpinan DPR yang seluruhnya berasal dari partai-partai KMP.
81. Jadi bisa dikatakan penolakan pembukaan kantor HAMAS itu tak lepas dari perseteruan politik domestik antara KMP vs KIH yg mendukung Jokowi.
82. Bila demikian halnya, bagaiamna dengan janji Jokowi yg digembar-gemborkan saat kampanye lalu untuk membela bangsa Palestina? Lupakan itu!!
83. Kembali ke awal, janji2 yg "ujug-ujug" itu hanyalah bualan kosong yang bertujuan meraih simpati publik demi memenangi pilpres. Itu saja!
84. Kalau memang sungguh-sungguh berniat ingin membantu perjuangan bangsa Palestina, gak usah melihat dia dari unsur PLO/FATAH atau HAMAS.
85. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia malu dengan Malaysia, bahkan dengan Rusia dan Jerman.
86. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sesungguhnya masih banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia utk membantu Palestina.
87. Sejarah mencatat, Palestina adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan RI.
88. Sudah selayaknya, pemerintah Indonesia bisa berbuat lebih banyak utk membantu perjuangan Palestina tanpa takut dgn tekanan AS dan sekutunya.
89. Seharusnya kita amat malu dengan kenyataan ini, tapi mungkin bagi Jokowi hal itu #BukanUrusanSaya !
90. Memandang masalah Palestina hendaknya dgn perpektif yang utuh, jangan cuma membebek dan tunduk pada tekanan negara2 barat pendukung Israel.
91. Demikian kultwit saya kali ini. Semoga meski sedikit dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.
by @SangPemburu99 (3/12/2014)
|
| Ribut Impor Kapal, Ada Apa Di Baliknya? | | 9:04:09 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Ribut-ribut mengenai impor kapal dari Tiongkok terjadi setelah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan bahwa Kadin akan melakukan pengadaan 500 unit kapal yang di impor dari Cina dan Myanmar. Impor kapal tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, dengan nilai investasi sebesar 5 miliar dolar (Rp 60 triliun).
Natsir berpendapat bahwa langkah impor kapal tersebut dilakukan guna mendukung visi maritim pemerintahan Jokowi-JK. Dengan struktur geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan, transportasi laut merupakan yang paling tepat untuk mengangkut logistik secara efisien dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan menggunakan transportasi laut, konektivitas antar daerah bisa berjalan dengan baik.
Sebenarnya impor kapal tersebut sudah mulai direncanakan sejak 2013 lalu, tetapi saat itu terjadi penolakan oleh berbagai pihak sehingga belum terealisasi. Setelah Presiden Jokowi mencanangkan program kedaulatan maritim dan tol laut, maka pengadaan kapal mulai direalisasikan. Natsir mengatakan, kapal-kapal yang didatangkan dari Cina dan Myanmar hanya memiliki kapasitas 3000 sampai 5000 Deadweight Tonnage (DWT), dan hanya digunakan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil. Berbeda dengan kapal untuk penumpang yang biasanya memiliki kapasitas sekitar 20 ribu DWT.
Berkah MoU di KTT APEC
Natsir Mansyur sendiri selain menjabat sebagai Wakil Ketum Kadin juga merupakan pemilik dari PT Zadasa International yang telah berhasil melakukan MoU dan menggandeng perusahaan asal Tiongkok Shen Zhen Tian He Wei Hang dalam kesempatan KTT APEC di Beijing tanggal 10 November lalu.
Zadasa sendiri memang salah satu perusahaan yang masuk sebagai anggota untuk mewujudkan proyek pembangunan tol laut Jokowi. Sebelumnya Natsir mengatakan bahwa perusahaannya akan mendatangkan 500-2.500 kapal yang memiliki kapasitas berkisar antara 1.500-3.000 TEUS (twenty-foot equivalent unit). Saat itu Zadasa mengatakan bahwa proses mendatangkan kapal China ini, akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Disebutkan pula, pihaknya akan menggelontorkan dana sekitar Rp 15 triliun untuk pembelian kapal ini. Pendanaannya akan didapatkan dari pinjaman perbankan.
Menurut Natsir industri galangan kapal dalam negeri masih terbatas, sehingga harus mengimpor dari negara lain. Ia berpendapat bahwa produksi kapal di Indonesia hanya sebanyak 3-5 per tahun, masih jauh dari kebutuhan.
Ditentang Sejak 2013
Pada tahun 2013 lalu setelah Natsir yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog mengatakan rencana impor kapal dari Tiongkok, Kementerian Perindustrian sudah menentang langkah tersebut.
Menteri Perindustrian saat itu yaitu M.S. Hidayat mengungkapkan langkah impor yang diambil Kadin tidak tepat karena tidak ikut memperkuat industri dalam negeri.
Menurut Hidayat penurunan biaya logistik dapat diupayakan melalui perbaikan sistem, efisiensi penggunaan pelabuhan, penurunan tarif, dan pemberantasan pungutan liar. Karena itu Menperin mengatakan bahwa pemberian insentif terhadap investasi pengadaan kapal melalui impor itu hampir dipastikan tidak akan ada.
Menperin saat itu mengungkapkan pemerintah akan mempertimbangkan pemberian insentif jika pemenuhan kebutuhan kapal berasal dari dalam negeri.
Ketidaksetujuan impor kapal juga dinyatakan oleh Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono. Menurutnya, Sikap tersebut dinilai akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.
Kecaman senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam. Eddy juga membantah anggapan bahwa industri kapal dalam negeri tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kapal untuk pemerintah.
Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh, sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan.
Jadi siapa sebenarnya yang ngebet impor kapal? Dan untuk siapa?
Ika Akbarwati
*sumber: selasar.com
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !