H E N D R O

PIYUNGAN ONLINE

Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan

"H E N D R O"

4:30:01 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

HENDRO. Nama lengkapnya Abdullah Makhmud Hendropriyono. Teman-teman dekatnya memanggilnya Edo. Dialah yang disebut-sebut oleh pelaksana tugas sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sebagai orang yang bersedia memberikan kesaksian keterlibatan ketua KPK Abraham Samad dalam lobi-lobi politiknya pada tim Jokowi dan PDIP, pada musim pemilu tahun lalu. Sampai sekarang, belum ada respons apapun dari Hendro soal pernyataan Hasto, tapi banyak orang tahu, Hendro memang salah satu tokoh kunci di balik kemenangan Jokowi di musim pemilu. Dia karena itu terlibat di tim transisi bentukan Jokowi, sebelum ex walikota Solo itu dilantik sebagai presiden, meskipun keterlibatannya diprotes para penggiat pembela HAM, terutama oleh Suciwati, istri almarhum Munir. Suciwati mengingatkan Jokowi bahwa Hendro bertanggungjawab atas pembunuhan suaminya dan sejumlah kasus pelanggaran HAM, tapi protes Suciwati seperti tak dianggap oleh Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu mengatakan, isu keterlibatan Hendro dalam kasus pelanggaran HAM, hanyalah katanya dan katanya. Pernyataan itu dibela seseorang yang konon seniman di Jawa Timur, yang sejak musim pemilu terlihat paling getol membela Jokowi. Dengan sinis dia menyarankan, sebaiknya Suciwati saja yang jadi presiden, meskipun lucunya, seniman itu pula, yang kini paling sinis mengkritik Jokowi dan menyindir-nyindir pentingnya membuka kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Hendro. Benarkah keterlibatan Hendro dalam sejumlah pelanggaran HAM hanya rumor? Bila menyimak tulisan wartawan Allan Nairn berdasarkan wawancara dengan Hendro yang dimuat di blognya allannairn.org, pertanyaan itu akan sedikit terjawab. Allan menulis, Hendro mengaku siap diadili untuk 3 kasus yang diduga melibatkan dirinya: operasi di Timor Timur, pembantaian 1.989 orang di Talangsari Lampung, dan pembunuhan aktivis HAM, Munir. Artinya keterlibatan Hendro dalam sejumlah pelanggaran HAM bukanlah isu, meskipun pengakuan Hendro kepada Allan memang mengejutkan dan bisa ditafsirkan bermacam-macam. Bisa saja, pengakuan itu hanya upaya test the water, karena sebagai ex jenderal tentara yang pernah mengepalai lembaga intelijen dan bergelar profesor intelejen, Hendro niscaya tak akan serampangan mengakui semua dosanya kecuali ada tujuan dan maksudnya. Singkatnya, bisa saja sebetulnya Hendro ingin tahu reaksi publik, dan dia tampaknya sudah menduga hasilnya akan seperti apa. Setidaknya, meskipun hasil wawancara Allan dengan Hendro juga dikutip oleh beberapa media di Indonesia, sampai sekarang belum atau tidak ada reaksi apapun terhadap pengakuan Hendro. Tidak juga dari pemerintah Jokowi. Hendro sebaliknya malah seperti menjadi salah satu tokoh yang paling didengar oleh Jokowi. Allan menyebutnya sebagai penasehat kunci Jokowi. Beberapa orang melihat, ditempatkannya anak Hendro sebagai komisaris di salah satu BUMN, tidak terlepas dari peran Hendro sebagai penasehat kunci itu, meskipun penilaian semacam itu bisa salah. Lalu, dalam sebuah pernyataan yang dikutip media awal bulan ini, Hendro yang baru pulih dari sakit mengaku siap fight untuk Jokowi, dan hal itu tampaknya [akan] benar dilakukannya. Lihatlah, di tengah masifnya kritikan banyak orang kepada Jokowi menyusul kisruh KPK dan Polri, Hendro kemudian muncul bersuara membela Jokowi. Kata dia jangan sekali-sekali menyalahkan Jokowi karena Jokowi adalah presiden pilihan rakyat jelata yang terbaik, dan sudah melangkah tepat dan cepat meskipun tidak seperti yang diinginkan para demagog. Hendro tak menjelaskan siapa para demagog yang dimaksudnya, tapi orang-orang bisa tahu, Hendro mulai memenuhi janjinya untuk pasang badan membela Jokowi, dan Jokowi tampaknya menikmati perlakuan dari penasehat kuncinya itu. *dari wall fb Rusdi Mathari

Dituding "Nggak Jelas", Rakyat Laporkan Tedjo ke Bareskrim Polri

4:18:03 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com

Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, yang mendiskreditkan masyarakat pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbuntut serius. Sabtu lalu 24 Januari 2015 di Kompleks Istana Presiden, Tedjo menyebut KPK kekanak-kanakan karena terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Tedjo juga menunjuk massa di KPK yang menuntut penghentian penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, sebagai "rakyat yang tidak jelas". Karena celotehnya itu, hari ini Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan politisi Partai Nasdem tersebut ke Bareskrim Polri. Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, menyatakan laporan ini dilancarkan karena pernyataan Tedjo telah menghina masyarakat. Meski Tedjo sudah mengklarifikasi, namun hal tersebut tidak diiringi permintaan maaf sehingga perlu gugatan pidana. "Saya dan teman-teman advokat publik melaporkan Menko Polhukam Tedjo Edhy, karena sebagai menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia," ungkap Tigor di Bareskrim Polri. Tigor mengaku membawa alat bukti berupa pernyataan Tedjo di berbagai media dan juga bukti foto dirinya yang ikut serta dalam unjuk rasa di Gedung KPK pada hari Jumat lalu 23 Januari 2015. "Saya sebagai pengacara, aktivis anti korupsi, merasa terhina. Kami pasal penghinaan, pasal 310 dan 311 KUHP," pungkasnya. [rmol]

Share this article :