PIYUNGAN ONLINE
Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan
| "Penghapusan Subsidi BBM?" by @MarwanBatubara | ||
| ||
1.31 Desember 2014 diumumkan penurunan harga BBM bersubs idi premium (RON 88) dari Rp8.500 jd Rp 7.600 dan solar dari Rp7.500 jd Rp7.250 2. Pemerintah menyatakan ada tiga jenis BBM yang diatur, yaitu BBM tertentu bersubsidi, BBM khusus penugasan nonsubsidi&BBM umum nonsubsidi 3.Jenis BBM tertentu yang disubsidi solar dan minyak tanah. Solar akan memperoleh subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter 4. Sedang jenis BBM khusus penugasan dan umum berupa premium yang tidak lagi disubsidi 5.BBM khusus penugasan berlaku untuk luar Jawa, Bali dan Madura dimana pemerintah masih akan menanggung 2% biaya distribusi 6.Adapun BBM umum berlaku di Jawa, Madura, dan Bali, dimana harganya berubah sesuai harga keekonomian. 7.Kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM jenis premium patut dipertanyakan 8.Kebijakan diambil saat harga minyak dunia sedang turun, sehingga perubahan harga dari BBM bersubsidi jd BBM nonsubsidi menjadi tak terasa 9.Bahkan mayoritas masyarakat menyambut baik kebijakan trsbut krna harga BBM ("bersubsidi") turun dr Rp8500 menjadi Rp7600 ("nonsubsidi") 10.Padahal, kebijakan penurunan harga tersebut telah "disusupi" dengan jebakan batman berupa penghapusan subsidi 11.ampaknya sangat memberatkan masyarakat jika harga minyak kembali pada kisaran US$ 90 - 100 per barel. 12.Pemerintah menyatakan harga eceran premium nonsubsidi Rp 7.600 diperoleh berdasarkan nilai tukar rupiah Rp 12.380 per dollar AS 13.harga rata-rata indeks pasar untuk minyak dunia sebesar 60 dollar AS per barrel. 14.Harga nonsubsidi ini akan berubah dari patokan Rp 7.600 tergantung pada perubahan harga minyak dunia dan kurs Rp (sebulan sebelumnya) 15.serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah atas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 16.harga eceran premium nonsubsidi didapat dari harga perolehan/penyediaan ditambah margin badan usaha, margin SPBU, PBBKB dan PPN 10% 17.Sedang biaya penyediaan diperoleh dari bahan baku ditambah biaya pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan distribusi. 18.Dengan asumsi harga minyak mentah US$ 60 per barel dan harga produk gasoline setelah pengilangan menjadi US$ 70-75 per barel 19. serta kurs rupiah terhadap dolar adalah Rp 12.380 per US$, maka harga (FOB) premium Rp 5.840 per liter 20.Jika biaya transportasi, penyimpanan dan distribusi diasumsikan sebesar netto 2%, margin badan usaha sebesar 6-10% 21.margin SPBU sebesar Rp 270 per liter, maka biaya penyediaan dan pendistribusian premium menjadi sekitar Rp 6.600 per liter 22.Dengan adanya tambahan PBBKB 5% dan PPN 10%, maka harga premium yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp 7.600 per liter 23.ernyata, karena banyaknya komponen tambahan biaya maka harga eceran BBM di Indonesia cukup tinggi 24.Jika harga minyak mentah naik menjadi US$ 80 - 100 per barel, maka........ 25.berdasar perhitungan di atas, harga premium nonsubsidi akan naik berkisar antara Rp 9600 hingga Rp 11.500 26.Karena subsidi BBM telah dicabut, maka dampak kenaikan harga tersebut akan sangat memberatkan rakyat, terutama menengah ke bawah. 27.selama ini pemerintah mengklaim hanya sekitar 28% subsidi BBM tepat sasaran, sedang 72% sisanya adalah tidak tepat sasaran 28.Artinya, 28% konsumen BBM premium golongan menengah ke bawah akan membayar harga BBM yang lebih besar dibanding sebelum perubahan harga 29.Dengan begitu, kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih buruk dibanding sbelumnya.Karena itu, pencabutan subsidi BBM premium harus ditolak! 30.Kesulitan masyarakat akibat penghapusan subsidi dpt saja dringankan jika sbelumnya pemerintah telah menyiapkan berbagai program strategis 31.sperti perlindungan sosial, infrastruktur konversi BBG , menggiatkan energi alternatif, dan memperbaiki sarana transportasi massal 32.Hanya setelah berbagai berbagai prasyarat terpenuhilah kebijakan pencabutan subsidi BBM mungkin dapat diterapkan. 33.Pertama, pemerintah harus menerapkan pola subsidi langsung yang tepat sasaran dan andal 34.Kedua, berbagai sarana transportasi massal telah terbangun 35.Ketiga sebagian dana yg dihemat dr pengurangan subsidi BBM diprioritaskan membangun sarana konversi ke BBG & meningkatkan produksi energi 36.Keempat menghentikan penggunaan dana penghematan subsidi BBM untuk pencitraan politik, misalnya penerbitan berbagai kartu #TriKartu 37. harga minyak dunia dapat saja berada pada kisaran US$ 50 hingga US$ 60 per barel untuk waktu yang lama 38.Namun, harga yang rendah tersebut bisa pula kembali ke level US$ 80 - 100 per barel pada akhir tahun ini 39.Kembali naiknya harga minyak dunia dapat disebabkan kepentingan Amerika Serikat (AS) melindungi investor shale gas 40.sejak 2010 hingga akhir 2014 US telah menerbitkan surat utang (bonds) dan pinjaman (loans) sekitar US$ 550 miliar. 41.Seperti diketahui titik break event investasi shale oil/gas berada pada kisaran US$ 60 hingga US$ 70 per barel. 42.Pada harga minyak US$ 60 per barel dalam sebulan terakhir, sejumlah investor shale sudah tidak sanggup membayar kewajiban bunga 43.sehingga sebagian bonds tersebut berubah status menjadi junk bonds. 44.Diperkirakan tingkat gagal bayar (default) bonds energi tahun ini dapat mencapai 8% 45.Dengan demikian, untuk melindungi investasi sektor energinya,kecil kemungkinan pemerintah AS akn membiarkan terus rendahnya harga minyak. 46.Dicatat bahwa penurunan harga minyak antara lain disebabkan oleh kepentingan AS merusak ekonomi Rusia 47.juga kepentingan Saudi Arabia menghambat berkembangnya dominasi Iran bersama Irak dan Suriah 48.Saudi Arabia memeroduksi minyak dg break event US$ 25 sd US$ 35 per barel. berkepentingan menahan laju perkembangan pasar shale gas AS 49.Namun akibat pertarungan berbagai kepentingan tersebut, sejumlah negara penghasil minyak telah mengalami defisit anggaran yang besar 50.Karena itu, untuk mengantisipasi dampak buruk naiknya harga minyak dunia, pemerintah dituntut untuk tak begitu saja mencabut subsidi BBM 51.Mayoritas kehidupan masyarakat perlu dilindungi sampai pemerintah telah dapat menyiapkan sistem subsidi langsung yg terpercaya dan andal 52.Pemerintah dituntut untuk tetap memberi subsidi pada level yang wajar dan berkeadilan 53. hingga penyediaan sarana transportasi publik dan pembangunan berbagai infrastruktur energi telah tersedia Marwan Batubara |
| NEGERI BAGI RATA | ||
| ||
 Tak ada yang beda dari kabinet SBY dan Jokowi. Keduanya mempraktikkan hal yang sama: nepotisme. Penunjukan Komjen Budi Gunawan (mantan ajudan Megawati) sebagai calon tunggal Kapolri makin mempertegas bahwa Revolusi Mental tak akan terjadi. Dari segi proporsi bagi-bagi kekuasaan tidak ada mental yang direvolusi. Bagi-bagi jatah menteri dan jabatan strategis pada timses mereka lakukan tanpa peduli dengan catatan hitam mereka di masa lalu. Pertanda bahwa Pemerintahan Jokowi tidak berbeda dengan SBY. Tampilan beda, rasa sama. Secara pribadi saya kenal baik dengan Komjen Budi Gunawan. Sempat menjadi kandidat Kapolri bersaing dengan Irjen Badroddin Haiti, Jenderal pejabat Kalemdikpol Polri ini sempat menjadi kandidat Kapolri di akhir masa jabatan SBY silam. Tapi SBY justru memilih Sutarman untuk menghindari sorotan media karena Budi Gunawan sempat ramai dituding media sebagai salah satu jenderal pemilik rekening gendut. Tapi, catatan tersebut tampaknya tak digubris Jokowi. Sebab rekomendasi Ibu Megawati tampaknya jauh lebih sakti dari pertimbangan RI-1. Budaya menghadiahi ajudan Presiden dengan jabatan Kapolri yang sudah berlangsung bertahun-tahun dilanjutkan oleh Jokowi. Pesimisme saya dimulai ketika Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama yang mengisi jajaran kabinetnya. Tiga nama kader PDIP gagal masuk ke kabinet yakni: Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari, dan Maruarar Sirait. Janji untuk membentuk kabinet ramping, lelang jabatan, dan seleksi profesional gagal terwujud ketika jumlah kabinet Jokowi sama gemuknya dengan kabinet SBY. Menteri dan kepala badan negara setingkat menteri juga diisi jajaran nama-nama anggota Timses. Tak hanya mengisi kabinet dengan nama-nama anggota Timses. Namun, bagi-bagi rata sepertinya berjalan dengan lebih jauh lagi. Yang sempat menyita perhatian adalah penempatan nama-nama baru seperti menantu mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono yakni Mayjen TNI Andika Perkasa yang dipilih Jokowi sebagai Danpaspampres. Anak Hendropriyono, Diaz Hendropriyono juga selanjutnya menyusul menerima hadiah sebagai Komisaris PT Telkomsel, salah satu perusahaan strategis di bidang telekomunikasi nasional. Tak hanya Diaz, salah satu pimpinan KPK juga mendapat hadiah sebagai Komisaris Utama PLN yakni Chandra Hamzah. Di jajaran Komisaris PLN sebagai BUMN strategis itu duduk pula mantan KSAD Jenderal (purn) Budiman dan mantan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Semua mendapat hadiah atas perannya masing-masing. Tanpa malu-malu jabatan strategis terus diisi nama-nama kader partai dan sanak famili Timses. Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Kader PDIP Bali, I Gede Dewa Palguna. Jaksa Agung dihadiahkan kepada Politisi Nasdem, HM Prasetyo. Dan kini sedang santer mengisi ruang berita bahwa Juru Bicara KPK, Johan Budi dipertimbangkan untuk direkrut sebagai Juru Bicara Presiden. Tuntas sudah Jokowi mengamankan lini depan lembaga penegakan hukum di Indonesia dengan kader terbaik partai dan orang-orang dekatnya. Revolusi mental makin tenggelam dalam kebiasaan lama yang memang sulit ditinggalkan bangsa ini: Nepotisme yang kelak akan berujung pada kolusi, dan korupsi. Lalu bagaimana dengan komitmen untuk menghentikan asing menjarah sumberdaya nasional? ada indikasi perusahaan yang sudah berpuluh tahun mencuri sumberdaya makin dilindungi dan diamankan. Indikasinya adalah penunjukan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Diduga kuat, Maroef resmi menjabat sebagai orang nomor satu di PT Freeport Indonesia atas rekomendasi Hendropriyono. Makin jelas terlihat peran BIN dalam pemenangan pasangan Jokowi-JK. Di awal kemunculan namanya dari Solo menuju Jakarta, saya melihat Jokowi adalah kandidat ideal untuk memimpin bangsa ini menuju perubahan. Tapi kini semua berubah. Kekuasaan adalah racun bagi orang-orang baik. Presiden Jokowi ibaratnya pria baik-baik yang tinggal serumah dengan perampok, pembunuh, pencoleng, penjarah dan penipu. Kebaikan Jokowi makin terpendam dengan keburukan mereka yang berada di sekelilingnya. Ingat janjimu Pak Presiden, sebab rakyat yang menolak lupa, selalu mencatat janji-janjimu yang tak kunjung terwujud. Semoga Tuhan selalu melindungi kebaikan dalam dirimu Pak Presiden.. Malang, 10 Januari 2015. Zulham Mubarak (eks jurnalis) |