| Official Website DPW PKS SUMUT | DPRK Banda Aceh Desak Pemerintah Optimalkan Peran Gampong Syariat | | pkssumut.or.id, BANDA ACEH - Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan pertemuan antara warga gampong (desa) syariat dengan Dinas Syariat Islam yang difasilitasi DPRK Banda Aceh bertujuan mengetahui sejauh mana perjalanan dua gampong syariat, yaitu Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
Demikian disampaikan Farid usai pertemuan di Banda Aceh pada Ahad (22/2). Farid menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengetahui kendala-kendala maupun kelemahan-kelemahan dari gampong syariat sehingga bisa terus diperbaiki.
"Ternyata ada kendala dalam perjalanannya yang disuarakan oleh pihak gampong. Oleh karena itu, kita fasilitasi pertemuan antara pemerintah dengan gampong syariat ini untuk mencarikan titik temu, sehingga kalau ada kelemahan-kelemahan sama-sama kita memperbaiki kelemahan itu," ujarnya.
Farid menyebutkan dari pertemuan tersebut ternyata dapat diketahui ada sejumlah kendala yang dihadapi warga gampong syariat, seperti persoalan dasar hukum. Warga kedua gampong ini berharap adanya dasar hukum, baik qanun maupun perwal (Peraturan Walikota), untuk menguatkan peran gampong syariat.
"Ketika ada sebuah kasus di gampong, apa dasar hukum ketika warga mau mengambil tindakan, makanya butuh dasar hukum, apakah dalam bentuk qanun atau perwal," ujarnya.
Terkait dengan anggaran, Farid menambahkan pihaknya berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program-program penguatan peran gampong syariat. Pihaknya meminta agar Pemko Banda Aceh bersinergi dengan DPRK Banda Aceh serta tokoh masyarakat untuk menjalankan setiap program penguatan syariat Islam di Ibukota DI Aceh.
"Kemudian kita berharap ada anggaran, selama ini anggaran ada tapi bersumber dari Pemerintah Provinsi, karena ini kepentingan kita juga Banda Aceh, maka kita harap kedepan dialokasikan anggaran khusus untuk gampong syariat ini," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [pks.or.id] |
| DPR Dorong Ombudsman Lakukan Investigasi Terkait Kekacauan Lion Air | | pkssumut.or.id, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mendorong upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan investigasi terkait kekacauan dalam pelayanan publik di maskapai penerbangan Lion Air.
"ORI memiliki kewenangan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own motion investigation) terkait dengan pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta yang merugikan kepentingan masyarakat ," papar Saduddin yang disampaikannya melalui telepon selular, Sabtu (21/2).
Saduddin menyampaikan tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka ORI bisa pro aktif melakukan investigasi, apalagi kasus ini termasuk national strategic interest.
Saduddin menduga ada standar prosedur pelayanan publik yang dilanggar oleh pihak maskapai dan pengawasan yang lemah oleh Kemenhub untuk segera mengambil tindakan sehingga menimbulkan kekacauan.
"Tidak adanya kompensasi kepada penumpang, kurangnya antisipasi pihak maskapai untuk menyiapkan pesawat cadangan, dan tidak optimalnya ruang pengaduan (Customer Complaint Handling Unit). Itu semua maladministrasi," ujarnya.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.25 tahun 2008 dan Permenhub No. 77 tahun 2011 bahwa setiap maskapai penerbangan wajib memberikan kompensasi kepada penumpang yang diakibatkan terjadinya keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger), dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight). [pks.or.id]
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !