| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Bongkar Kebusukan APBD Pemprov DKI, Banggar DKI: Baru Enam Halaman, Sudah Muncul 'Siluman'nya | | 4:44:06 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
| Badan Anggaran (Banggar) DKI menggelar rapat terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 16 Maret 2015. Ketua Banggar DKI, Prasetyo Edi Marsudi menilai ada beberapa temuan yang dianggap tidak pernah dibahas secara bersama. "Beberapa item APBD versi Pemda telah dibahas, ternyata ada temuan yang saya anggap siluman, ini baru enam halaman saja sudah muncul gitu," kata Ketua DPRD DKI, Senin, 16 Maret 2015. Prasetyo mengatakan DPRD sendiri tidak ingin menghambat APBD 2015, namun hanya mengawasi. Pada Selasa esok, 17 Maret 2015, Banggar akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Hari ini (Senin) baru sebagian besok kami akan lebih detail melalui rapat pembahasan Banggar dan TAPD," kata Prasetyo. Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI telah menerima hasil evaluasi RAPBD dari Kemendagri pada pekan lalu. Pemprov sendiri akan diberikan waktu untuk melakukan pembahasan dengan DPRD selama tujuh hari. |
| "Membongkar APBD Versi AHOK Hasil Evaluasi Kemendagri" by Triwisaksana (F-PKS) | | 4:43:59 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Oleh Triwisaksana
(Wakil Ketua DPRD DKI F-PKS)
Saya akan twit bbrpa poin dr artikel saya di kompasiana "Mengintip Evaluasi Mendagri Atas APBD DKI 2015 Usulan Gubernur Ahok" #APBD
1. Polemik #APBD DKI makin rame dengan fokus isu angket vs isu anggaran siluman
2. DPRD menilai Gubernur langgar aturan krn kirim #APBD ke Mendagri yg bukan hasil pembahasan bersama
3. Sekda juga sdh ngaku, yang dikirim itu diprint dari E-Budgeting, bukan hasil pembahasan #APBD
4. Gubernur Ahok bilang, hasil pembahasan ada anggaran siluman, makanya ngga dikirim #APBD
5. Itu yang rame di media mainstream dan media sosial.. ditambah bumbu-bumbu lain... #APBD
6. Mendagri sdh kirim hasil evaluasi #APBD versi Gubernur, dikirim juga ke DPRD...
Mau tau hasilnya?
7. Ternyata #APBD Gubernur banyak kesalahan, kejanggalan dan ketidakwajaran... menurut Mendagri
8. Kesalahan substansial, teknis, landasan hukum dan masalah keberpihakan pada rakyat #APBD
9. #APBD usulan Gubernur menunjukkan 5 hal yang memprihatinkan... Ironis
10. 1/ #APBD versi Gubernur nunjukin lemahnya kemampuan teknis eksekutif dalam nyusun anggaran
11. 2/ #APBD versi Gubernur nunjukin APBD yang tidak optimistik
12. 3/ Juga nunjukin lemahnya pemahaman landasan hukum dalam nyusun #APBD
13. 4/ #APBD versi Gubernur tidak berpihak ke rakyat dan tidak pro mengatasi masalah Jakarta
14. 5/ Dalam #APBD versi Gubernur ternyata juga banyak anggaran tidak sesuai kepatutan dan kewajaran
15. Soal kemampuan teknis, #APBD Gub Ahok banyak kesalahan penempatan dan nomenklatur anggaran
16. Ada anggaran buat SKPD untuk kegiatan yang diluar tupoksinya..
koq bisa? #APBD
17. Ada juga pendapatan retribusi yang ditempatkan di pendapatan pajak...
koq gitu? #APBD
18. Malah masih banyak anggaran yang duplikasi antara SKPD pendidikan dengan olahraga #APBD
19. Padahal di #APBD tahun 2013 udah jadi temuan BPK soal duplikasi ini...
parah.
20. Ada juga duplikasi dalam anggaran perjalanan rapat dalam kota Rp. 65,9 M #APBD
21. Padahal udah ada Anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 125 M.. #APBD
22. Koq banyak kesalahan teknis soal penempatan dan nomenklatur... kan udah pake E-Budgeting? #APBD
23. Apakah sistem alokasi dan nomenklatur yang dibuat di E-Budgetingnya ngga bener? #APBD
24. Meski bagus buat pengawasan, kalo ngaco begini, harus dievaluasi sistem di E-Budgeting-nya #APBD
25. #APBD usulan Gub Ahok juga ngga optimistik... target pendapatan lebih rendah dari APBD-P 2014
26. Total #APBD hanya naik sedikit dibanding APBD-P 2014, padahal kebutuhan pembangunan banyak
27. Dari sisi legal, banyak mata anggaran #APBD yang ditolak Mendagri karena ngga jelas landasan hukumnya
28. Malah masih ada alokasi penerimaan dari retribusi penjualan minuman beralkohol #APBD
29. Padahal peraturan yang jadi dasar hukumnya udah dicabut...
koq bisa? #APBD
30. Besaran anggaran di RKPD, KUA-PPAS dan R #APBD (RAPBD) juga ngga konsisten, padahal usulan yang sama
31. Atau kegiatan yang tidak ada korelasi antara program dengan outputnya.. ini #APBD usulan Gub Ahok lho
32. Ada lagi anggaran yang judulnya lanjutan kegiatan, padahal bukan program multiyears.. siluman? #APBD
33. Ada juga anggaran Premi utk kegiatan SKPD Rp. 800 M, padahal hanya boleh utk rakyat miskin... siluman? #APBD
34. Ada juga anggaran kegiatan yang bukan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemda DKI Jakarta Rp. 125.4 milyar.. siluman? #APBD
35. Paling memprihatinkan adalah #APBD versi Gubernur ini ngga berpihak ke rakyat dan pembangunan
36. Bayangin, alokasi untuk gaji dan tunjangan 16,5 T ( 24,5% total #APBD ), padahal pendidikan cuma 14,5 T
37. Bidang Kesehatan cuma 6,6T dan bidang PU cuma 10,7T. Makanya dibilang ngga wajar dan irasional #APBD
38. Lalu dimana keberpihakannya ke rakyat kecil ? #APBD
39. Anggaran Tunjangan Kinerja sampe 10,85 T atau 16,1% total belanja. Ngga sesuai aturan di PP dan Permendagri #APBD
40. Anggaran Tunjangan Kinerja ini dua kali lipat dari alokasi utk program Penanggulangan Banjir... koq bisa? #APBD
41. Katanya program prioritas dan unggulan harus besar dan gak boleh dipotong ? #APBD
42. Apa ini yang disebut anggaran pro pembangunan dan utk atas masalah Jakarta? #APBD
43. Sekali lagi, ini #APBD usulan Gubernur lho...
Jadi yang mana yang siluman ?
44. Ada lagi anggaran honorer sampai Rp. 2,9T ...berlebihan #APBD
45. Atau anggaran untuk Tenaga Ahli/Narasumber totalnya 850 M..
utk apa? silumann? #APBD
46. Makanya Mendagri juga bilang ini pemborosan, ngga rasional, ngga sesuai azas kepatutan #APBD
47. Belum lagi Anggaran belanja Tak Terduga yang mencapai 1,2 T. Padahal tahun lalu cuma 87,1 M ..siluman? #APBD
48. Kita buka sekalian aja #APBD usulan Gubernur ini,.. biar warga sekalian melek
49. Ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah total Rp. 160,7 M.. harus dikurangi!!
50. Belum lagi anggaran sewa sarana mobilitas Rp. 776,6 M..fantastis, hrs dialihkan utk pelayanan dasar #APBD
51. Padahal ada juga belanja modal angkutan, ATK, komputer, mebel, alat studio, komunikasi total Rp. 1,03 T #APBD
52. Itu juga dilarang mendagri, kecuali berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik #APBD
53. Juga belanja jasa konsultansi Rp. 506,8 M...walah..
diminta dialihkan utk keperluan rakyat banyak #APBD
54. Kalau #APBD hasil pembahasan DPRD dibilang ngga wajar, apakah yang ini wajar dan ngga ajaib? :)
55. Mari kita pahami duduk persoalannya biar jelas dan terang dari hasil evaluasi Mendagri #APBD
56. Kalau #APBD usulan Gubernur seperti ini, wajar saja banyak dikoreksi Mendagri
57. Lalu, apakah tidak wajar kalau DPRD juga mempertanyakan usulan #APBD usulan Gubernur itu?
Sekian, evaluasi Mendagri atas #APBD Gub Ahok |
| Tolak APBD Hasil Paripurna, Ahok: Jakarta Enggak Butuh APBD! | | 4:30:03 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
| Jakarta tidak butuh APBD. Demikian pernyataan yang pernah disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan tersebut akhirnya digunakan DPRD untuk menyelidiki cara Ahok menyelesaikan persoalan pembangunan di ibukota. Sejumlah bantuan yang diterima melalui program corporate social responsibility (CSR) akan diselidiki. "Kita mau tanya, CSR yang sudah masuk selama ini berapa," ujar anggota DPRD dari fraksi PKS, Selamat Nurdin, di Gedung DPRD DKI, Senin, 16 Maret 2015, seperti dirilis RMOL. Menurut dia, DPRD harus mengetahui detail jumlah bantuan CSR yang telah diterima Pemprov DKI. Selain itu, harus diketahui apa yang diterima perusahaan tersebut sebagai kompensasi. "Apa ada kompensasi dari itu enggak? Apa pihak yang memberikan mendapat kemudahan? Biasanya kan ada take and give," tegas Nurdin. Ditegaskan, seluruh dana CSR yang masuk ke Pemprov DKI harus tercatat dalam neraca daerah. Selama ini bantuan CSR tidak dilaporkan secara detail. "Masuk neraca daerah atau tidak. Ada laporannya atau tidak. CSR itu kan harus tercatat di neraca daerah," katanya. Sebagaimana diketahui, kisruh APBD DKI 2015 masih berlangsung. Untuk kedua kalinya Kemendagri mengembalikan RAPBD yang disusun oleh Pemprov DKI. Ahok mengaku tidak akan pernah menyerahkan RAPBD hasil pembahasan sidang paripurna ke Mendagri. Ia mengklaim RAPBD yang ia susun menggunakan e-budgeting sudah paling benar. Bila ditolak, bagi Ahok bukan masalah penting. "Orang Jakarta enggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting (kita) urusin sampah, transportasi, terus enggak banjir. Sudah itu saja," tegas Ahok. |
|
No comments:
Post a Comment