| Official Website DPW PKS SUMUT | Gubernur Sumbar Launching Nagari Cyber VII Koto Talago dan Axioo Class Program | | pkssumut.or.id, LIMA PULUH KOTA - Kemajuan Teknologi Informasi sesuatu keniscayaan untuk di hindari, akan tetapi perlu disikapi dalam pemanfaatannya guna memajukan kemajuan pembangunan daerah, termasuk nagari-nagari di Sumatera Barat. Hari ini orang butuh banyak informasi sebagai kebutuhan pokok sehari-hari contoh saja sebuah Hanphone yang selalu dibawa pergi dimanapun berada, selain menerima telepon juga untuk menelepon. Namun Hanphone itu sendiri saat ini dengan kemajuan perangkatnya terus meningkatkan pelayanan yang membuat kita semakin membutuhkan teknologi informasi.
Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada saat meresmikan Nagari Cyber VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota di SMKN 2 Guguak Ampang Gadang, Minggu siang (15/3). Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Alis Marajo, Ketua Kopertis X Prof. Ganefri, Kadis Perhubungan dan Kominfo Ir. Amran, MM Kadis Peternakan, Ir. Erinaldi, MM, Kadis Sosial Abdul Gafar,SE,MM, Kabiro Perekonomian Wadarismen, SE, MM, Tokoh Masyarakat dan utusan Axioo di SMKN 2 Guguak.
Lebih lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, kemajuan IT ini sama dengan kondisi kita mempergunakan pisau yang tajam, dalam arti positif kita dapat memanfaatkan untuk memasak dan lain-lain, dalam kondisi negatif juga bisa membunuh. Begitu juga dengan IT tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Secara positif dia akan memberikan tambahan pengetahuan dan keahlian bagi kita dalam mengembangkan diri. Secara negatif IT dapat mempengaruhi prilaku yang tidak baik jika memanfaatkan pada hal hal yang buruk.
Oleh karena itu peran orang tua, terhadap anak dalam menfaatkan IT perlu di lakukan dan perlu ditambahan pada generasi muda modal iman dan taqwa yang kuat. Jika Iman dan Taqwa telah ada dalam diri seseorang ia akan mampu memanfaatkan IT sebagai kemajuan yang bermanfaat dalam peningkatan pembangunan, ujarnya
Irwan Prayitno juga menyampaikan, betapa 30 tahun yang lalu, kita belum kenal HP dan IT, sehingga kita selalu terikat dengan kondisi alam yang terbatas dalam pembangunan daerah. Hari dengan kemajuan IT dan Hp ini kita dapat memantau segala hal baik dalam keluarga maupun kerja kawan-kawan di kantor mencek sampai dimana pekerjaa yang telah dilakukan.
Untuk itu atas nama pemerintah provinsi Sumatera Bara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inovasi Nagari Cyber yang saat ini pemprov masih dalam perencanaan, sementara Nagari VII Koto Talago telah memulai terlebih dahulu..! Selamat, semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang terutama nagari-nagari di Sumatera Barat.
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat agar menetapkan Nagari VII Koto Talago sebagai pilot Proyek Nagari Cyber di Sumatera Barat, katanya.
Bupati Alis Marajo dalam kesempatan itu menyampaikan, keberadaan Nagari Cyber ini merupakan pengembangan dari pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sesuai dengan aturan permendagri tentang perlu setiap nagari/ desa membentuk Kelompok Informasi Masyarakat dalam upaya menumbuhkan peranserta masyarakat dalam pembangunan di nagari.
Pengembangan nagari cyber ini tentu akan mampu memberikan kemudahan dalam akses IT guna memacu pembangunan baik sektor pendidikan, perekonomian maupun pembangunan pada sektor infrastruktur guna mensejahteraan kehidupan masyarakat, ajaknya. [Humas Sumbar] |
| PKS: Pembatasan Kampanye Pilkada di Medsos Tak Beralasan | | pkssumut.or.id, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana membatasi kampanye di media sosial (medsos) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menuai kritik. Bahkan, aturan KPU itu dinilai tak beralasan.
"Kalau alasan KPU membatasi hanya untuk mempermudah pengawasan (medsos), itu bukan alasan yang tepat. Enggak boleh alasannya kalau gitu, KPU kan digaji untuk kerja," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini ketika dihubungi SINDO, Minggu 15 Maret 2015 malam.
Jazuli berpendapat, jangan sampai aturan pembatasan dari KPU ini justru hanya membatasi ruang gerak calon dan timses untuk mensosialisasikan si calon kepala daerah dan memasung demokrasi. Karena, yang terpenting bukan sejauh mana mereka dibatasi, tapi bagaimana pengawasannya di lapangan.
"Kalau dibatasi pengawasan tidak jalan ya percuma. KPU harus perjelas alasan pembatasan medsos ini," jelas Ketua DPP PKS itu.
Menurut Jazuli, dasar pengaturan pembatasan kampanye di medsos ini baik demi terciptanya keadilan dalam berkampanye bagi seluruh calon. Namun, kalau tidak dibatasi dan tidak diatur tentu akan terjadi kekacauan dan ketimpangan.
Karena itu, lanjutnya, KPU perlu mengatur secara lebih rinci mengenai pembatasan kampanye di medsos tersebut. Jangan sampai pembatasan hanya sekadar menjadi aturan dimana tidak jelas rupa penegakan aturannya seperti apa.
"Semuanya itu harus diatur lebih detail, dan berlaku untuk semua calon, bukan hanya satu calon saja yang dibatasi," tutup Jazuli. [sindonews] |
|
No comments:
Post a Comment