| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | "Mengendalikan Korupsi Politik" by @Fahrihamzah | | 2:58:16 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Oleh @Fahrihamzah:
1. Semua Yg ada aturannya pasti lebih baik dan transparan. Percaya Deh...#Transparansi
2. Semua Yg tidak ada aturannya pasti terbuka ruang permainan dan kongkalikong. #Transparansi
3. Keuangan politik harus diatur detil. Baru korupsi politik bisa kita kendalikan. #Transparansi
4. Semua negara Yg bersih dari korupsi pasti pengaturan keuangan politiknya detil. #Transparansi
5. Dan jokowi gak harus bicara angka dulu sebab keuangan politik tidak harus dari APBN. #Transparansi
6. Kata kuncinya pada regulasi teknis. #Transparansi
7. Sama dengan kasus dana desa...dulu kita tolak karena belum ada aturannya sekarang Sdh ada. Kita terima.#Transparansi
8. APBNP 2015 dana desa telah dialokasikan sekitar Rp. 20 Trilyun. #Transparansi
9. Tidak ada masalah dengan mengalirkan dana langsung ke rekening desa dari APBN #Transparansi
10. Kapasitas desa Harus dilatih mengelola uang. #Transparansi
11. Dan masa depan pembiayaan Pembangunan kita adalah dana desa. #Transparansi
12. Budgeting ke depan harus semakin Button UP. Bukan top Down. #Transparansi
13. Mendengar usulan rakyat harusnya menjadi prioritas dalam penganggaran. #Transparansi
14. Yang penting harus transparan: #Transparansi
|
| Ulil: Ciri Islam Nusantara 'Tidak Memusuhi Syiah', Beda Dengan Islam Wahabi | | 2:57:56 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Diskursus Islam Nusantara kencang didengungkan aktivis-aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal). Lantas, apa ciri-ciri Islam Nusantara?
Salah seorang tokoh utama JIL, Ulil Abshar Abdalla, mengungkapkan dengan tegas diantara ciri Islam Nusantara.
"Ciri Islam Nusantara: tidak memusuhi Syiah. Dan menganggap mereka bagian sah dari umat Islam. Beda dg Islam Wahabi atau simpatisannya," kata Ulil yang disampaikan di akun twitternya @ulil tadi malam, Jumat (27/6/2015).
Beberapa netizen berkomentar menanggapi twit Ulil.
"@ulil JIL nggak laku, skrg islm nusantara. hehe," tulis netizen @aries5_86.
"@ulil ko bisa ente gandengan tangan sama agama syiah yg jelas", menghina, mencaci, memfitnah umm mukminin dn para sahabat," cuit akun @mat_condet.
"Ketauan deh kalo Islam Nusantara buatan JIL," komen @faizalmunand.
|
| DPR Cecar Menteri Rini Terkait Pinjaman Rp 500 Triliun BUMN ke Cina | | 2:46:18 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Komisi VI DPR RI meminta Menteri Rini Soemarno mengklarifikasi soal pinjaman Rp 520 Triliun ke Cina. Sebab, pinjaman tersebut diduga piutang lancar BUMN yang digadaikan ke pihak asing.
Anggota Komisi VI DPR, Ihsan Yunus, mengaku prihatin dengan persoalan tersebut. "Itu juga kita akan klarifikasi pinjaman ke Cina sebesar Rp 500 triliun. Ini kan rencana untuk mau dialihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yg karut marut yang tidak stabil, suntikan kepada BUMN kembali kita pertimbangkan," ujar Ihsan di DPR, Kamis (25/6).
Seharusnya, kata dia, Menteri Rini tidak usah memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang melemah. Karena ini sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN.
"Kalau memang ada prioritas US dollar sedang naik. Sembako mahal dan lain-lain, maka kita harus paham masalah itu jangan di paksakan," ucapnya.
Terkait rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Rini Soemarmo mengatakan perbankan Cina siap memberi pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serika atau sekitar Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.
Menteri Rini sendiri telah ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman sebesar Rp 520 triliun dengan Cina. Namun, yang menjadi masalah adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, secara otomatis perusahaan-perusahaan tersebut akan jatuh kepada tangan asing. (ROL)
|
| KOMODITAS POLITIK | | 2:41:10 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Komoditas Politik
Oleh ERIZAL
Jokowi, mungkin berubah. Dua pimpinan KPK digelandang oleh Polisi, ia acuh saja. Kini revisi UU KPK ditolaknya, seolah-olah menolak pelemahan KPK. Tapi sejak awal, Menkumham dibiarkannya membahas dengan DPR. Diketok palu, tapi surat resmi penolakan tak kunjung tiba.
Dulu mungkin sedang kesal, marah! Calon menterinya stabilo merah-kuning, diumumkan pula ke publik. KPK berada di atas angin. Pembentukan kabinet terpetai-petai dibuatnya. Jokowi tampak gagap. Puncaknya, calon Kapolri yang telah tiba di DPR, mendadak dijadikan tersangka.
Tak disangka, di situlah titik oyong KPK. Dengan rapi, Polisi melakukan serangan cepat. Tak cuma pimpinan, penyidik KPK pun terancam. KPK terlihat panik, lebih panik dari tersangka yang pernah ditetapkan. Aroma perang dibangun seolah pihak sana penjahat yang mesti dilawan.
Tapi, Polisi tak hilang akal. Cara-cara KPK menangani kasus, ditirunya. Ada perempuam, ada penyergapan. Maklum, beberapa penyidikan KPK, balik ke Polri. Publik ternganga, KPK tak berdaya. Ada tersangka yang dipaksakan. Kasus berlama-lama tak diproses. Hakim mulai berani.
Berturut-turut gugatan praperadilan dimenangkan tersangka. Orang mulai ragu, tapi KPK tak melepaskannya, kecuali Budi Gunawan. Kesalahannya terus diburu. Bila kasus hukum sudah dijadikan pertaruhan, siapapun tak akan selamat. Cuma orang kuat saja yang bisa mengamankan!
Sejak awal, DPR memang ingin merevisi UU KPK. Bagi DPR, hendak memperbaiki atau memperkuat. Tapi, bagi KPK, itu memperlemah atau malah, menghabisi. Bagi DPR, kuasa KPK terlalu besar, rentan disalahgunakan. Bagi KPK, itu belum, masih harus ditambah agar sempurna.
Tapi, DPR pula yang membela, terutama yang suka mencari muka. Isu korupsi dijadikan sarana pencitraan meraup keuntungan politik. Saat ini, Jokowi berada di belakang penolakan UU KPK. Itu sudah betul karena jemaah antikorupsi semua di belakang Jokowi menghabisi Prabowo.
Tapi, JK mengambil jalan lain. Ia setuju dengan revisi UU KPK. Surya Paloh setuju, tapi Menkopolhukam Tedjo Edhy tak setuju. Padahal, ia dari NasDem dulunya. Orang juga tidak lupa dengan pernyataan-pernyataannya seputar isu KPK. Orang-orang tak jelas, pegawai kayak buruh.
Saling pindah gerbong politik terjadi. Dan tak sekali duakali, Jokowi dan JK berbeda soal berbagai hal. Jokowi memastikan timnya, meski salah-salah soal yang sepele. JK sepertinya juga ingin membangun tim baru. Mengislahkan Golkar salah satu indikasinya, meski dirasa terlambat.
Entahlah, apakah isu korupsi masih seksi, jadi komoditas politik, menurunkan-menaikkan elektabilitas parpol? Saat Kongres PDIP, anggotanya ditangkap tangan KPK di lokasi. Baru-baru ini di Banyuasin, KPK juga menangkapkan tangan kader PDIP. Surat pemecatan langsung terbit.
Kalau dibiarkan, akan banyak kader partai yang ditangkap, terutama dari partai penguasa. Tinggal menunggu waktu. Partai Demokrat sudah mencoba, meski dari partai lain pun, termasuk yang tak berkuasa, dapat gilirannya. Karena itu, tak aneh Jokowi dan Menkumham berbeda. Tapi Jokowi dan Menkumham partainya sama. Soal Kapolri, Jokowi juga mengambil garisnya sendiri.
Publik sepertinya mulai jengah juga dengan penangkapan-penangkapan korupsi yang tak seberapa itu, tapi kasus-kasus besar tak jelas penyelesaiannya. Apalagi Kepolisian dan Kejaksaan mulai serius mengusut kasus korupsi yang menyeret orang hebat. Ada apa? Komoditas barukah?
Menjelang pemilihan pimpinan KPK baru, isu korupsi kembali hangat. Padahal, ekonomi lagi seret. Itulah dilemanya. Ada pula yang mengatakan ini justru karena korupsi. Asal kena saja. Lemah atau kuat KPK, belum tentu membawa untung. Sepanjang masih bisa disetir, selalu rusak.
Kini, lembaga-lembaga seperti Polri, Kejaksaan, termasuk TNI, mengirimkan nama-nama calonnya untuk mengisi posisi pimpinan. Meski tak dianggap lagi mewakili institusi saat terpilih, tapi belum tentu konflik kepentingan akan punah saat KPK mengusut korupsi di institusi asalnya.[]
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !