| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Qatar Kutuk Pembantain Pimpinan Ikhwan: As-Sisi Bak Firaun Baru Abad Ini | | 6:25:00 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Salah seorang diplomat ternama di Qatar, Nasser H Al-Khalifa mengutuk pembantaian terhadap sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin yang terjadi Selasa sore di sebuah apartemen yang ada di kawasan 6 Oktober Mesir.
Kecaman keras ini disampaikan Al-Khalifa melalui akun resminya di jejaring sosial Twitter. Khalifa menuliskan, pembantaian yang menargetkan Nasir Al-Hafi serta pimpinan Ikhwan lainnya merupakan kelanjutan dari agenda melenyapkan ideologi (Ikhwanul Muslimin). "Semua itu berakhir gagal, dan justru menampakkan As-Sisi sebagai sosok Fir'aun baru di Mesir abad ini," tulisnya lagi.
Seperti dilansir laman rassd.com, Kamis (2/7/2015) diplomat ini kemudian menambahkan, As-Sisi si Firaun baru Mesir itu tidak sanggup menjaga tentaranya yang diperangi teroris di Sinai, untuk menutupinya ia melakukan pembantaian secara sadis terhadap petinggi kelompok politik yang selama ini dikenal santun.
"Mesir telah masuk ke dalam perang saudara, dan As-Sisi si Firaun Mesir abad ini bertanggungjawab atas itu semua, termasuk juga para pendukungnya yang menyokong terjadinya beragam pembunuhan yang melanggar UU di Mesir," tulis Al-Khalifa di akun twitternya.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2015/07/03/71175/diplomat-qatar-bantai-pemimpin-ikhwan-as-sisi-bak-firaun-baru-abad-ini/#ixzz3eqPWeC52
|
| Publik Kembali Kecewa Pemerintah, #JokowiSalahTeken Jadi Trending Topic | | 6:14:41 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Presiden Joko Widodo akhirnya me-revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) 10 Tahun yang mendapat protes keras dari buruh. Bahkan protes lewat Petisi Online sudah didukung lebih seratus ribu penandatangan.
"Bagi peserta yang kena PHK atau tidak lagi bekerja, satu bulan kemudian bisa ambil JHT. Itu arahan Presiden, konsekuensinya ada revisi terhadap PP," ujar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri seusai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7/2015), demikian lansir KOMPAS.
Hanif menjelaskan bahwa di dalam revisi PP tersebut akan diberikan pengecualian terhadap pekerja yang terkena PHK dan juga bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri.
Bukan kali ini saja Presiden Jokowi me-revisi salah kebijakan pemerintah. Sebelumnya pada April lalu 'Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat' yang telah ditandangani sendiri oleh Presiden Jokowi setelah mendapat reaksi luas dari publik.
Bolak balik salah kebijakan ini membuat publik di social media meledek Presiden Jokowi dengan meramaikan tanda pagar (tagar)/hestek #JokowiSalahTeken.
Lini masa twitter siang dan sore ini (Sabtu, 4/7) diramaikan netizen dengan hestek #JokowiSalahTeken.
Bacalah sejumlah kicauan netizen.
"Sudah jadi habit sekarang, teken dulu peraturan tanpa baca, nanti kalau publik protes toh tinggal direvisi #JokowiSalahTeken," cuit akun @rustamaji.
"Pondasi kabinet Jokowi ini adlh pencitraan,masa bodoh dgn blunder yg akan menabrak aturan,tata krama n etika pemerintahan #JokowiSalahTeken," tulis @AinurRafiq78.
"Begini hasilnya kl cm modal masuk got dipoles media #jokowisalahteken #JokowiHarusTurun," kicau @pangestukartiko.
"Cantik memang tim kreatifnya. Salah teken, diprotes, revisi. Salah teken, ga ada protes, lanjut," kicau @Irsyad_Ali.
"Gue percaya tangan Tuhan dalam membongkar tipu2 dan pembodohan yg selama ini dikemas rapi oleh tim joko #JokowiSalahTeken," kicau @panca66.
"Rakyat salah nyoblos, #JokowiSalahTeken," singkat padat komen @yuli_andy80.
Sakinng ramainya publik yang protes, tak ayal hestek #JokowiSalahTeken ini memuncaki Trending Topic twitter Indonesia.
DPR pun bereaksi. Dilansir KOMPAS, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta Presiden Joko Widodo agar memikirkan terlebih dahulu dampak dari peraturan yang dia keluarkan. Hal tersebut disampaikan Dede menanggapi polemik Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
Jokowi meneken peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 yang mengubah minimal masa kerja 5 tahun menjadi 10 tahun. Setelah diprotes banyak kalangan, akhirnya Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk merevisi PP tersebut.
"Presiden sepertinya tidak tahu dampaknya apa kalau opsi ini diambil," kata Dede saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/7/2015).
Apalagi, lanjut Dede, hal seperti ini tidak pertama kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menerbitkan peraturan presiden tentang kenaikan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. Namun Jokowi memutuskan merevisi perpres tersebut setelah menuaai protes. Saat itu, Jokowi mengaku tidak membaca dan mempelajari perpress yang dia teken.
|
| Persaingan Alot dan Ketat, Akhirnya AKP Pimpin Parlemen Turki | | 6:13:20 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Kandidat dari Partai Keadilan dan Pembanguna (AKP) akhirnya memenangkan pemilihan ketua parlemen Turki yang baru. Seperti diberitakan Turkey Post, Kamis (2/7/2015) kemarin.
Ismet Yilmaz, yang merupakan menteri pertahanan Turki, menjadi ketua parlemen Turki setelah melalui pertarungan alot sampai pemilihan putaran ketiga. Politisi AKP ini akhirnya mengalahkan pesaingnya dari Partai Rakyat Republik (CHP), Deniz Baykal.
Dalam sambutan pertamanya, Yilmaz menyatakan pentingnya amandemen konstitusi Turki, "Hal pertama yang saat ini ditunggu rakyat Turki dari parlemen ini adalah lahirnya konstitusi yang baru. Tingkat ekonomi dan politik yang saat ini diraih Turki memang membuatnya memerlukan konstitusi yang baru."
Dikabarkan, Presiden Recep Tayyip Erdogan, menelepon Yilmaz untuk menyampaikan selamat atas jabatan dan tanggung jawab yang baru.
Dalam pemilu legislatif yang baru digelar, terdapat empat partai yang lolos parlement treshold 10%. AK Parti keluar sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 258 kursi, disusul CHP 132 kursi, MHP 80 kursi dan HDP 80 kursi.
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2015/07/03/71171/akhirnya-akp-pimpin-parlemen-turki/#ixzz3eupvVNcV
|
| Jokowi Kelimpungan Ketika (Akhirnya) "Dananya Tak Ada" | | 5:59:52 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Negara di bawah kendali Pak Joko kelimpungan soal uang dalam arti duit sebenar-benarnya duit. Ini diawali ketidakpahaman Joko antara "dana" dan "anggaran".
Ingat optimisme Joko "Dananya ada, dananya ada" dalam Debat Pilpres tempo hari? Saat Prabowo meragukan berjalannya janji-janji Joko yang sangat surga telinga? Karena janji-janji tersebut hanya bisa diwujudkan dengan duit. Duit alias dana. Keraguan Prabowo dari mana sumber dana (lahir dari mana duitnya) hanya dijawab Joko dengan innocence "dananya ada, dananya ada".
Joko Widodo sepertinya tidak bisa membedakan dana dan anggaran. Karena apa yang dilakukan rezimnya sekarang adalah bukan melahirkan duit, tetapi hanya sekedar mengalihkan duit yang sudah ada dari satu pos ke pos yang menjadi fokus jualan kampanyenya. Alias: menganggarkan. Atau lebih jelasnya: hanya sebatas kebijakan anggaran belaka.
Anggaran subsidi BBM dibelokkan. Hasilnya, dianggarkan ke sektor lain. Dari kantong kiri, dipindah dan dikeluarkan dari kantong kanan.
Anggaran subsidi listrik, idem ditto.
Itu mungkin belum cukup, lumbung duit yang dilirik. Dana masyarakat yang terkumpul dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan (dahulu Jamsostek), dilirik garuk juga. Masa pencairannya diperpanjang sampai 10 tahun. Untung saja kebijakan tahan duit ini langsung ditanggapi reaktif oleh "para pemilik hak langsung", yaitu para pekerja terutama mereka mereka yang sebentar lagi resmi atau sudah kena PHK. Jika duit bisa ditahan dalam sistem, artinya BPJS akan lebih lebih likuid. Artinya, ya dananya bisa menjadi semacam "stand by loan" yang sewaktu-waktu bisa dipakai rezim yang sedang berkuasa.
Dalam hal main anggaran seperti ini, Pak Joko hanya sebatas memanfaatkan "power to govern" yang dia dapat melalui kontestasi pilpres dulu. Hal mana, siapa pun Presiden RI ya otomatis punya power seperti itu.
Beda dengan yang ditawarkan Prabowo pada bangsa ini dulu: Kedaulatan atas sumber sumber daya alam kita sendiri. Ini berarti "power to reclaiming power". Apa maknanya kalau kita menguasai sepenuhnya SDA kita? Kita punya tambang duit. Kita punya pabrik dana. Kita tidak harus main pindah kantong anggaran. Kita malah bisa bikin kantong-kantong anggaran baru. Jangankan untuk menganggarkan pendidikan dan kesehatan gratis dengan sistem kartu. Tanpa kartu pun layanan tetap bisa kita terima. Anda sakit dan minta kamar VIP? Pemerintah malah bisa bikin anggaran untuk kasih anda kelas VVIP.
Eh, Pak Joko ternyata bisa juga bikin pabrik dana. Dengan cara menaikkan bea materai, premi BPJS kesehatan. Dapat duit tambahan dia. Tetapi, ngambilnya dari rakyat. Bukan dari sumber daya alam.
(Canny Watae)
|
| PHK Besar-besaran Hantui Industri Indonesia | | 5:59:02 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Menteri Perindustrian Saleh Husin akan bertindak cepat untuk menyelesaikan pemberitaan mengenai potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal yang melanda industri dalam negeri. Pasalnya, kini sudah berhembus kabar PHK besar-besaran yang telah disampaikan beberapa asosiasi tekstil.
"Ya ini nanti kita koordinasi dengan kementerian terkait dengan adanya PHK. Ini kita selidiki informasi tersebut," kata Saleh di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (3/6/2015).
Saleh menjelaskan, potensi PHK secara massal yang akan terjadi memang disebabkan beberapa hal. Apakah dikarenakan perusahaan tersebut tutup, atau karena pelemahan ekonomi ataupun kesalahan manajemen perusahaan tersebut.
"Kita berharap sedapat mungkin enggak ada PHK. Jangan sampai ada PHK," tegas Saleh.
Kendati demikian, Saleh mengakui setiap perusahaan maupun industri berbeda-beda dalam hal kekuatan. Dirinya mencontohkan industri garmen maupun sepatu yang rentan merumahkan pekerjanya, dikarenakan alasan daya saing.
"Ini saya juga baru dapat dari media, kita dalam rangka koordinasi, kita update dari media itu. Karena masalah apa atau memang kesalahan sendiri. Contoh, salah satu industri sepatu, karena enggak ada order dari pemegang merek, enggak bisa produksi," paparnya.
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2015/07/03/320/1175673/phk-besar-besaran-hantui-industri-indonesia
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !