| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Sofyan Wanandi: Iuran & Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Untuk Program Rumah Murah Jokowi | | 9:37:28 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Sebanyak 30% dari total dana kelolaan iuran program jaminan pensiun akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan dalam program sejuta rumah murah.
Pemerintah segera menerbitkan aturan berupa keputusan presiden (Keppres) untuk melegitimasi penentuan alokasi dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut.
"Portofolionya kami usulkan agar 30%-nya dipakai untuk perumahan buruh di Kemayoran dan di seluruh Indonesia," ujar Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/6/2015).
Dia menambahkan dana akan disimpan melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pengelola pembiayaan perumahan. Kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada buruh pembeli rumah murah.
"Sekarang sedang disiapkan Keppres-nya karena sudah diputuskan dalam rapat bersama dimana semua pihak hadir," tuturnya.
Selanjutnya, 70% sisa dana kelolaan hasil iuran dana pensiun akan diinvestasikan melalui portofolio obligasi, deposito dan portofolio jangka panjang lain.
Sebelumnya, pemerintah menyepakati penurunan DP kepemilikan rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 5% menjadi hanya 1% terhadap total nilai rumah.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan program FLPP belum menjangkau seluruh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena total uang yang harus dikeluarkan pada awal pengajuan mendapat rumah bersubsidi masih dianggap terlalu tinggi.
Sumber: bisnis.com, kspi.or.id
Foto: Sofyan Wanandi bersama Jokowi dan JK. (Solopos)
***
"Danannya ada.... dananya ada... tinggal mau kerja apa enggak" -- sambil cengengesan tertawain Prabocor...
Ternyata, dananya dari ngutang China, dari iuran para buruh....
Duh!
|
| Yusril Ihza: Kalau Menterinya Goblok yang Ngangkat Lebih Goblok | | 9:01:43 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Memilih pejabat ada kalanya memang hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dibantah. Prinsipnya, Presiden bisa mengangkat siapa saja yang dia mau.
Tapi kalau salah pilih, akan berdampak pada kinerja Presiden dan juga pada bangsa. Banyak energi terbuang kerena pejabat tidak cakap dan ngawur.
Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam akun Facebook yang mendukung dirinya pada Januari 2013 lalu ketika SBY berkuasa.
Di sisi lain pakar hukum tata negara ini menegaskan, para menteri justru harus meringankan tugas Presiden. Kalau mereka tidak cakap, ngawur dan kontroversial justru bikin repot dan turunkan wibawa Presiden.
"Kesan rakyat, kalau menteri goblok, yang ngangkat lebih goblok lagi. Negara jadi dagelan, main goblok-goblokan tiap hari. Energi dan waktu terbuang," sebut Yusril.
Menurutnya, negara ini perlu memiliki Presiden dan pejabat yang cerdas, tahu masalah, bertindak cepat dan tepat. Kemudian memiliki komitmen pada negara, dan juga memiliki integritas pribadi yang tinggi.
"Negara enggak bisa diurus dengan cara main-main dan coba-coba. Kasihan bangsa dan rakyat. Potensi sangat besar, jangan salah kekola dan main-main," demikian Yusril.
Pernyataan Yusril ini dinilai sementara kalangan kembali relevan mengingat saat ini tengah terjadi perdebatan serius mengenai kocok ulang Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo.[rus]
Sumber: RMOL
***
Negara kok buat coba-coba. Bikin aturan, diprotes, rame, terus revisi.
Yang penting kerja.. kerja.. kerja..
Ya, kerja kalo gak mikir ya jadinya gini... nasib 200 juta penduduk Indonesia yang jadi taruhan.
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !