| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Beredar Surat Undangan Pelantikan Kepala BIN Dengan Singkatan Salah 'Badan Intelijen Nasional' | | 10:39:04 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Di jejaring sosial media beredar Surat Undangan Pelantikan Kepala BIN tapi singkatannya keliru 'Badan Intelijen Nasional' padahal BIN adalah kepanjangan 'Badan Intelijen Negara'.
Pada Kop Surat, surat undangan tersebut dibuat oleh MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Salah satu yang mengunggah foto Undangan 'keliru' adalah Gede Pasek Suardika.
"Apa benar undangan yg beredar spt ini? Semoga saja bukan. Krn singkatan BIN sptnya keliru deh," tulis mantan politisi Demokrat sahabat karib Anas Urbaningrum ini melalui akun twitternya @G_paseksuardika, Rabu (8/7).
Pada foto undangan yang diunggah tampak resmi dengan adanya stempel.
Menurut salah seorang yang kerja di DPR, undangan yang beredar di socmed adalah asli.
"Asli, karna semua anggota DPR Komisi 1, dapatnya ya itu.. :) " tulis @tata_irianty di twitter.
"Boleh, ke DPR aja, ketemu pak Sukamto/ mas Hanafi Rais, nanti biar ditunjukkan undangannya memang begitu :)" lanjut @tata_irianty yang kerja di Fraksi PAN DPR RI.
"Bisa jadi untuk yg ke dpr salah cetak, ke institusi lain benar, misal ke kementrian lain, yg saya tau ke DPR," jelas @tata_irianty.
Acara pelantikan Kepala BIN yang baru, Sutiyoso, akan dilangsungkan hari ini, Rabu (8/7/2015), pukul 12.45 WIB di Istana Negara Jakarta. Berbarengan dengan pelantikan Panglima TNI yang baru, Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sampai berita ini diposting belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana/Mensesneg terkait beredarnya Undangan dengan singkatan BIN yang keliru. Apakah asli/bukan?
Perbicangan ramai di social media soal keliru undangan ini menjadikan 'Badan Intelijen Nasional' Trending Topic di twitter.
|
| Ahok Membongkar "Aib"-nya Sendiri | | 10:00:01 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Buruk muka, cermin dibelah. Mungkin pepatah itu tepat untuk kelakuan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang bereaksi "aneh" ketika Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bukannya mawas diri dan berbenah, Ahok malah menuding kinerja BPK tidak jelas. Ahok juga mengungkap "aib"-nya sendiri, karena ternyata ia mengikuti cara kerja Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, bukan cara kerja baru (kalau memang ada) seperti slogan kampanyenya dulu bersama Joko: "Jakarta Baru". Padahal, Ahok dan juga Joko kerap menuding Foke sebagai sumber beberapa masalah di Jakarta, termasuk soal pengelolaan aset.
"Perjanjian dengan pihak ketiga itu sudah ada dari zaman Pak Foke. Makanya saya meminta standard BPK harus jelas juga dalam memeriksa. Kenapa zaman Pak Foke itu WTP [Wajar tanpa Pengecualian] dengan kasus aset yang sama?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Dengan pernyataannya itu, Ahok bisa dibilang sebenarnya mengetahui lemahnya pengawasan aset milik Pemprov DKI Jakarta telah terjadi sejak zaman Foke. Tapi kenapa Ahok tidak membenahi, sehingga dua tahun berturut-turut BPK memberi penilaian yang sama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
Seperti telah banyak diberitakan, BPK memberikan opini WDP kepada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun 2014 karena BPK mendapatkan 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun yang berindikasi merugikan daerah dan berpotensi merugikan daerah. Program yang berindikasi merugikan daerah senilai Rp 442 miliar dan yang berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.
BPK juga menemukan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. Juga ada beberapa temuan yang disorot BPK dan wajib menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Temuan itu adalah aset seluas 30,88 hektare di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset. Selain itu, pengadaan tanah RS SW di Jakarta Barat tidak melewati proses pengadaan memadai. "Ada indikasi kerugian senilai Rp 191 miliar," kata anggota BPK, Moermahadi Soeja Djanegara.
Bukan hanya itu. BPK juga menemukan Pemprov DKI mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar. Temuan lain dari BPK yang perlu diwaspadai Pemprov DKI adalah penyertaan modal dan aset ke PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Ini menyangkut tanah seluas 794 ribu meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.
Tapi, yang kemudian dipersoalkan Ahok bukannya audit BPK yang menyangkut uang rakyat yang sangat besar nilainya itu, tapi malah soal pertanyaan auditor BPK terkait uang operasional dan uang makannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak?" katanya.
Ia juga malah meminta anggota BPK melakukan pembuktian harta terbalik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara, dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor. "Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa. Biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Kalau enggak bisa buktikan, enggak boleh jadi anggota BPK, enggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah," tutur Ahok.
Pertanyaannya lagi, kenapa bukan Ahok dulu yang memulai lebih dulu pembuktian terbalik itu dan juga membuktikan dengan data-data yang akurat bahwa opini WDP dari BPK itu tidak benar? (Ton/Pur)
Sumber: http://pribuminews.com/07/07/2015/ahok-membongkar-aib-nya-sendiri/
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !