| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Fahri Hamzah: Titik Paling Lemah Saat Ini adalah Presiden | | 3:43:53 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Suka atau tidak suka, rakyat Indonesia harus mengakui bahwa elemen yang paling kuat dan menjadi elemen yang paling lemah di Indonesia adalah lembaga kepresidenan, Presiden yang memiliki legitimasi sebagai pemenang pemilu, sekali pun tidak mutlak, selalu bermasalah.
"Suka atau tidak suka, rakyat Indonesia harus mengakui bahwa titik lemah bangsa ini terletak pada lembaga kepresidenan. Makanya harus dipikirkan bagaimana mengatasi titik lemah ini tanpa merusak apa yang kita perjuangkan. Kalau kita sasar justru seharusnya kita berkewajiban membaca titik lemah ini untuk kemudian dikompromikan dan dijinakkan," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, (Kamis, 8/7).
?Menurut dia, menyadari kondisi ini maka KMP pun pada akhirnya mendukung semua keinginan Presiden. KMP sebisa mungkin menjaga komitmen demokrasi dan tidak ingin pemerintahan berhenti di tengah jalan. Meski memang kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan nurani KMP seperti kebijakan yang mengacak-acak harga BBM.
"KMP di DPR pun mendukung sepenuhnya APBN yang disusuh pemerintahan Jokowi dan sama sekali tidak mengganggu pemerintahannya. Namun sayangnya justru pemerintahan ini yang memang tidak konsisten," tegasnya.
Putusan untuk mendukung Jokowi pun menurut Fahri sudah menjadi keputusan resmi KMP dan KMP bahkan sudah memerintahkan anggotanya untuk tidak mengkritik Jokowi, meski kadang keputusan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan nurani anggota KMP.
"8 Bulan di DPR kita dukung, termasuk kebijakan mengacak-acak harga BBM.Kita tidak mau dianggap sebagai perusak. Namun sayangnya pemerintahan ini tidak konsisten dengan keputusannya," tegasnya.
Bukan itu saja, dirinya pun harus rela menerima kritikan dari ayah kandungnya yang menudingnya sudah menjadi karyawan Jokowi. "Karena keputusan KMP untuk sepenuhnya mendukung Jokowi,saya sampai dibilang sama ayah saya sebagai karyawan Jokowi karena membelanya terus saat ini, termasuk dari para pendukungnya," paparnya.
Namun demikian keluh Fahri, dirinya, KMP maupun DPR tetap saja dianggap menjadi masalah bagi pemerintahan, meski sebenarnya yang bermasalah justru pemerintahan sendiri. Dia pun mencontohkan masalah revisi UU KPK. Semua pihak pada awalnya sepakat bahwa ada masalah dengan KPK, tapi kemudian pemerintah menarik diri dan balik badan karena takut dengan citra tidak pro pemberantasan korupsi.
"Coba lihat asal muasalnya yang menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka kan pemerintah, yang menonaktifkan pimpinan KPK juga pemerintah, yang mengangkat Plt pimpinan KPK pun pemerintah, yang mondar mandir ingin merevisi pemerintah," ungkap Fahri.
"Lantas kita bertemu sepakat untuk merevisi dan dimasukkan dalam prolegnas dan Plt KPK seperti Indiarto dan Taufikurahman pun sepakat bahwa UU KPK jahiliyah dan musti direvisi.Tapi terakhir yang disalahkan DPR dan dianggap ingin melemahkan KPK.Pemerintah pun menarik diri dari rencana revisi," demikian Fahri. [ysa]
Sumber: RMOL
|
| Periode Setahun, Kinerja Jokowi Sangat Rendah Dibanding SBY | | 3:22:07 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Setahun, Kinerja SBY Dinilai Lebih Baik dari Jokowi
Sejak pemilihan Presiden Joko Widodo, 9 Juni 2014 lalu kinerja kabinet kerja terus disoroti. Dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC), kinerja Jokowi masih rendah dibanding kinerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di tahun pertama.
"Kinerja presiden dan kementerian sangat rendah. Saat ini approval rating 40.7 persen saat ini sangat rendah, jauh dari presiden SBY, 70 persen, setahun masa pemerintahannya," kata Direktur Eksekutif SMRC, Yunadi Hanan saat memaparkan hasil survei di kantor SMRC, Jalan Cendana no 8, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).
Penurunan kinerja Jokowi dari kinerja SBY di tahun pertama kata Yunandi lantaran masa bulan madu Jokowi dengan rakyat sudah berakhir.
Adapun salah satunya kata dia, karena kebijakan yang dibuat Jokowi saat baru memimpin, yakni mencabut subsidi BBM. Dengan begitu, masyarakat merasa mahal saat membeli barang barang kebutuhan. Akibatnya, berdampak pada penilaian kinerja oleh masyarakat.
"Memang kebijakan pasti berpengaruh pada penurunan popularitas tetapi yang ketiga konsekuensi dari kebijakan itu tidak di manage, ekspectation management nya tidak baik," jelas Yunandi.
Yang terjadi lanjut Yunandi ialah pemerintah tidak dapat mengatasi dampak kenaikan BBM. Pemerintah justru ribut-ribut soal pelemahan KPK dan sebagainya.
Sebetulnya, SBY pernah mengalami hal serupa. Saat menjabat, kasus Century mencuat tapi lantaran ada management yang baik, publik tetap menilai SBY baik.
"Waktu itu ekonomi tumbuh di atas 6 persen. Jadi ada kisruh politik tapi ekonomi stabil, kan masyarakat, kaya kita lah kalau lapar apa apa jadi marah. Kalau kenyang ada masalah sedikit oke. Sama, masyarakat gitu, ekonomi buruk ada masalah lain udah, nambah," pungkas dia. (MEL)
Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/10/145836/setahun-kinerja-sby-dinilai-lebih-baik-dari-jokowi
***
"Gampang.... dua pekan selesai. Dananya ada... dananya ada... tinggal mau kerja apa tidak"
|
| Waduh! Istana Salah Ketik Lagi? Berita PP 47/2015 Gaji Perangkat Desa Rp 350 M | | 3:13:49 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Istana Salah Ketik Lagi? Berita PP 47/2015 Gaji Perangkat Desa Rp 350 M
Belakangan ini, lingkaran elite Istana Negara disorot publik dalam hal kesalahan penulisan beberapa surat resmi. Hari ini (10/7), diduga kesalahan yang sama kembali muncul.
Hari ini, laman resmi Sekretariat Kabinet RI memuat berita dengan judul "Perkuat Sinergi, Presiden Jokowi Teken Revisi PP No. 43 Tentang Desa."
Berita ini menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Juni 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ada subbagian berita ini yang berjudul "Penghasilan Kepala Desa". Di sana, dijelaskan ketentuan lain yang diatur PP No 47/2015, yakni soal Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Rincian ADD dijelaskan ke dalam empat butir, butir huruf a sampai huruf d.
Hanya saja, pada butir huruf c, tercantum angka yang cukup fantastis, yakni Rp 350 miliar. Padahal, keseluruhan butir tersebut mencantumkan nominal maksimal ADD sebanyak Rp 900 juta.
Secara lengkap, seperti dilansir dari laman Setkab, Jumat (10/7), butir huruf c menyebutkan, "ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 sampai dengan Rp 900.000.000,00 digunakan antara Rp 350.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak 40 persen (sebelumnya tidak ada angka Rp 350.000.000.000,00)."
Hingga kini, Republika masih menunggu konfirmasi pihak Sekretariat Kabinet RI, apakah angka Rp350 miliar itu hanya ada kesalahan pengetikan, ataukah memang pada PP No 47/2015 benar-benar menyebut Rp350 miliar.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/10/nr9dvy-istana-salah-ketik-lagi-berita-pp-472015-gaji-perangkat-desa-rp-350-m
***
Redaksi PIYUNGAN ONLINE sudah cek ke situs Setkab.
http://setkab.go.id/perkuat-kedudukan-presiden-jokowi-teken-revisi-pp-no-43-tentang-desa/
Dan sampai pukul 13.54 WIB saat berita ini diposting belum ada REVISI salah ketik dari nominal yang sebenarnya Rp 350.000.000,00 tertulis 350.000.000.000,00. Seharusnya Rp 350 juta tertulis Rp 350 Miliar (gambar capture dari situs Setkab kami canntumkan).
Kalau melihat butir a, b, c, dan d maka semua nominalnya adalah nominal "jutaan" bukan "miliaran".
Kesalahan ini tentu makin menambah keprihatinan setelah baru saja SALAH KETIK BIN "Badan Intelijen Nasional". (Baca: Beredar Surat Undangan Pelantikan Kepala BIN Dengan Singkatan Salah 'Badan Intelijen Nasional')
Saat terjadi salah ketik BIN, seorang politisi PDIP berkomentar:
"Ini bukan urusan salah ketik. Jika naskah sesederhana undangan salah - lalu bgmn nasib ribuan keputusan2 penting yg punya konskuensi hukum?" tulis pak @mantriss, mantan caleg PDIP DPR RI ini.
Wartawan senior @unilubis juga berkomentar:
"Kasihan juga Jokowi. Jadi bulan2an di socmed dan media karena staf2 yg 'on the job training'."
|
| Pangeran Saud Faishal, Mantan Menlu Saudi Pendukung Utama As-Sisi Meninggal Dunia | | 2:45:27 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Mantan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud Al Faisal meninggal dunia di usia 75 tahun pada Kamis (9/7). Faisal tutup usia selang dua bulan setelah dia meninggalkan posisi Menlu Saudi yang telah dilakoninya selama 40 tahun.
*Catatan Hasmi Bakhtiar
Alumni Al-Azhar, Mhs S2 Hub. Internasional Lille Perancis
Pangeran Saud Faishal, mantan menlu Saudi meninggal dunia..
Beliau ini mungkin Ali Alatas-nya Saudi.. banyak hal-hal penting menyangkut hubungan Saudi dg negara luar lahir ditangan beliau.. (Ali Alatas, Menlu legendaris RI)
Dan hal yang paling cadas yg dilakukannya sbg Menlu Saudi saat itu adalah kampanye ke beberapa negara Barat agar menerima kudeta July di Mesir (yang dilakukan As-Sisi)
Kalimat Saud Faishal paling terkenal: "Siapa yang menolak pilihan rakyat Mesir (kudeta As-Sisi) akan berhadapan dengan Saudi"
Semoga Allah lapangkan kubur beliau dan golongkan bersama orang-orang soleh...
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !