--
Assalaamu'alaikum wr.wb.
"Saya Pikir, Presiden Jokowi kelawatan dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya tahun 2019 mendatang," kata Mardani, di Komplek DPR, Selasa, (13/03/2018).
Legislator FPKS menuturken, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2015. "Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen Pemerintah," ujarnya.
Mardani menuturkan, Sudah beberapa kali Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.
"Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun Twitter Resmi Kantor Staff Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi Presiden di Pilpres 2019 olah PDIP," ujarnya.
Mardani akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras," katanya
Ia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi kedepan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi. "Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim lain eksternal diuar kementerian kabinet saat ini masih menjabat," pungkasnya
***
Semoga berkenan dan bermanfaat.
Humas FPKS DPR RI
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI
Rekan-rekan pers yang dirahmati Allah.
Bersama ini kami kirimkan Siaran Pers Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Mardani: Jokowi Offside Angkat Mensesneg Jadi Koordinator Pencarian Cawapres
Jakarta - Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi II DPR RI anggap Presiden Jokowi sudah Offside mengangkat Menteri Sekertaris Negara Partikno menjadi Koordinator Pembahasan dalam mencari calon wakil Presiden tahun 2019.
"Saya Pikir, Presiden Jokowi kelawatan dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya tahun 2019 mendatang," kata Mardani, di Komplek DPR, Selasa, (13/03/2018).
Legislator FPKS menuturken, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2015. "Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen Pemerintah," ujarnya.
Mardani menuturkan, Sudah beberapa kali Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.
"Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun Twitter Resmi Kantor Staff Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi Presiden di Pilpres 2019 olah PDIP," ujarnya.
Mardani akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras," katanya
Ia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi kedepan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi. "Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim lain eksternal diuar kementerian kabinet saat ini masih menjabat," pungkasnya
***
Semoga berkenan dan bermanfaat.
Atas kerjasama yang diberikan, kami ucapkan Terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Kontak
Mardani Ali Sera
0818 10 4747
0818 10 4747
Humas FPKS DPR RI
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !