Siaran Pers - Kondisi SDM Guru dan Sarpras Pendidikan di Papua Barat Menyedihkan

Salam rekan-rekan media,

Berikut terlampir siaran pers dan foto kegiatan Bapak Abdul Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja ke Manokwari hari senin kemarin. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi pembaca. 

Terima kasih. 

Siaran Pers

 

Kondisi SDM Guru dan Sarpras Pendidikan di Papua Barat Menyedihkan

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM) guru serta sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat.

 

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik seperti masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018.

 

"Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan," ungkap Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018). 

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.

 

Tim Kunker Komisi X meninjau langsung SMAN 2 Manokwari dan SMKN 3 Manokwari dan masih ditemui sejumlah keluhan tentang sarana dan prasarana. "Di SMAN 2 Manokwari, mereka mengalami kesulitan untuk pratikum Kimia karena kesulitan bahan yang dibutuhkan. Kemudian Laboratorium Fisikan=-nya juga tidak memeiliki alat peraga yang dibutuhkan," ujarnya miris. 

 

Fikri mengatakan, "Ini menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Sebab terkait memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak."

 

Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.

 

Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional. Memperhatikan berbagai hal-hal tersebut, pendidikan dasar dan menangah di Papua Barat, perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Oleh sebab itu, kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan amat sangat diperlukan.