--
Assalaamu'alaikum wr.wb.
Periode jabatan anggota DPR RI 2014-2019 tinggal sekitar 1 tahun lagi. Revisi Undang-undang Penyiaran kembali didorong agar cepat selesai.
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Rabu (4/7) di Jakarta menyatakan : "Pembahasan revisi Undang-undang Penyiaran harus segera dipercepat. Saat ini draft RUU Penyiaran ada di Baleg. DPR harus segera mengesahkan draft RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna agar dilanjutkan dengan pembahasan antara DPR bersama pemerintah. Masa kerja DPR periode sekarang tinggal sekitar 1 tahun lagi. Kita perlu dukungan semua pihak agar RUU ini bisa kita selesaikan pada periode ini."
Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan bahwa salah satu spirit dari RUU Penyiaran adalah digitalisasi penyiaran dengan model single-mux. Bagi Komisi I DPR, single-mux adalah suatu upaya menjaga agar dunia penyiaran kita tetap berada pada jalurnya yang benar sesuai dengan amanat konstitusi kita. Frekeunsi publik adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Saya harap pemerintah juga tetap konsisten dengan semangat ini.
"Dengan segera selesainya RUU Penyiaran ini nanti, kita harapkan tidak ada lagi upaya-upaya dari pihak manapun untuk menggulirkan lagi (reaktivasi) digitalisasi penyairan dengan model multi-mux, karena reaktivasi ini, misalnya terhadap 8 kanal televisi digital, hanya akan menjadikan frekuensi pubilk dikuasai oleh segelintir pihak, padahal spirit RUU Penyiaran menghendaki adanya keadilan kepemilikan," harap waki rakyat dari Daerah istimewa Yogyakarta ini.
Rekan-rekan pers yang dirahmati Allah.
Bersama ini kami kirimkan Siaran Pers Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS H. Sukamta, Ph.D .
Pembahasan RUU Penyiaran Harus Dipercepat
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Rabu (4/7) di Jakarta menyatakan : "Pembahasan revisi Undang-undang Penyiaran harus segera dipercepat. Saat ini draft RUU Penyiaran ada di Baleg. DPR harus segera mengesahkan draft RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna agar dilanjutkan dengan pembahasan antara DPR bersama pemerintah. Masa kerja DPR periode sekarang tinggal sekitar 1 tahun lagi. Kita perlu dukungan semua pihak agar RUU ini bisa kita selesaikan pada periode ini."
Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan bahwa salah satu spirit dari RUU Penyiaran adalah digitalisasi penyiaran dengan model single-mux. Bagi Komisi I DPR, single-mux adalah suatu upaya menjaga agar dunia penyiaran kita tetap berada pada jalurnya yang benar sesuai dengan amanat konstitusi kita. Frekeunsi publik adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Saya harap pemerintah juga tetap konsisten dengan semangat ini.
"Dengan segera selesainya RUU Penyiaran ini nanti, kita harapkan tidak ada lagi upaya-upaya dari pihak manapun untuk menggulirkan lagi (reaktivasi) digitalisasi penyairan dengan model multi-mux, karena reaktivasi ini, misalnya terhadap 8 kanal televisi digital, hanya akan menjadikan frekuensi pubilk dikuasai oleh segelintir pihak, padahal spirit RUU Penyiaran menghendaki adanya keadilan kepemilikan," harap waki rakyat dari Daerah istimewa Yogyakarta ini.
***
Semoga berkenan dan bermanfaat.
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI
Atas kerjasama yang diberikan, kami ucapkan Terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
Kontak
H. Sukamta, PhD
(Anggota Komisi I DPR RI, Dapil DIY, Sekretaris Fraksi PKS)
HP : +628192299921
Humas FPKS DPR RI(Anggota Komisi I DPR RI, Dapil DIY, Sekretaris Fraksi PKS)
HP : +628192299921
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !