Gatot Pujo Nugroho
Official Website H. Gatot Pujo NugrohoGubsu : Sumut Siap Tingkatkan Partisipasi Pemilih 75 Persen | ||
| ||
| MEDAN- Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menegaskan provinsi ini siap mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di atas 75 persen. “Komitmen nasional yang 75 persen harus kita dukung. Untuk itu saya mengajak segenap komponen, khususnya masyarakat yang mempunyai hak pilih beramai-ramai ke tempat pemungutan suara (TPS) nantinya,” ujar Gubsu, Selasa (28/1). Berbicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pemilu Tahun 2014 di Hotel Santika Dyandra Medan Gubsu mengakui pada pilkada kabupaten dan kota di provinsi ini, begitu juga pemilu legislatif 10 tahun terakhir, partisipasi rata-rata 41 persen. “Kondisi ini harus diantisipasi. Kita ingatkan bahwa menurut UU Nomor 15 tahun 2011 salah satu yang perlu difasilitasi pemerintah kabupaten dan kota adalah untuk melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang baik, partisipasi meningkat,” ujarnya. Rakor ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumut dengan Bupati dan Walikota, para Danrem, Dandim, Kapolres, Kajari Kabupaten dan kota se Sumut beserta KPU dan Bawaslu Sumut. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP sebelumnya melaporkan rakor ini guna melahirkan komitmen bersama menyukseskan Pemilu 2014 agar pemilu berjalan aman, tertib dan lancar. Mendampingi Gubsu pada rapat ini Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM dihadiri Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Kajatisu Bambang Setyo Wahyudi SH MM, Danlantamal I/ Belawan Laksma TNI Didik Wahyudi SE diwakili Wadanlantamal, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsma TNI Sungkono SE MSi, Kabinda Sumut Brigjen TNI Cucu Somantri, Danlanud Soewondo Kol PNB SM Handoko SIP MAP dan beberapa unsur lainnya. Rakor menyimpulkan para Pimpinan Daerah Kab/Kota (Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim, Kajari dan KPU maupun Panwaslu) merapatkan barisan membangun koordinasi, persepsi yang sama dan komitmen yang sama untuk mengawal Pemilu berjalan aman. Kekompakan semua Pimpinan Daerah harus terus ditingkatkan. Para Pimpinan sepakat untuk mencegah jangan terjadi penyimpangan dan pemanfaatan dana APBN/APBD untuk kepentingan politik tertentu dan atau penyalahgunaan kekuasaan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan kampanye. Para Bupati/Walikota agar mengantisipasi penyaluran dana Hibah dan Bansos untuk kepentingan Tim Sukses/Kelompok tertentu, atau perjalanan dinas untuk tugas tertentu tapi terselubung kegiatan kampanye. Para Pimpinan Daerah Kab/Kota agar segera menyelesaikan berbagai potensi konflik yang ada di daerah masing-masing. Jangan lakukan pembiaran atau menganggap sepele atas masalah yang muncul Mengingat minimnya partisipasi Pemilih dalam Pilkada dan Pemilu 10 Tahun terakhir ini, agar Kab/Kota pro aktif untuk membantu melakukan Sosialisasi Pemilu 9 April 2014 Sesuai arahan Kemendagri, Pemda tidak lagi membentuk DESK PEMILU sebagai pengganti membentuk Tim Pemantau Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah dengan Berpedoman pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Keterbatasan anggaran pengamanan terutama dalam pemberdayaan peran Linmas, maka Kab/Kota diminta untuk mendayagunakan peran Linmas dengan koordinasi POLRI untuk pengamanan TPS-TPS, PPS dan PPK. Netralitas TNI/POLRI harga mati dan Komitmen itu harus diikuti seluruh jajaran TNI/POLRI ditingkat terbawah. Akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara Pimpinan Parpol, KPU, Bawaslu dan FKPD Provinsi Sumatera Utara tentang Pemilu Damai, Siap Menang, Siap Kalah dan kegiatan ini dapat diteruskan di Kab/Kota Dalam hal dukungan Kab/Kota terhadap pembiayaan Pengamanan diluar APBN, akan dikonsultasikan dengan BPKP maupun Kemendagri sedangkan dukungan untuk KPU mempedomani UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 126. Sedangkan pemanfaatan peran Linmas untuk Pemilu 2014 dapat direkrut dari Linmas yang ada tanpa harus menyiapkan seragam/uniform lengkap, disesuaikan dengan kemampuan APBD dengan berpedoman pada pasal 22 dan 27 UU 32/2004. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum harus mewaspadai segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dab Gangguan di lapangan, dengan mengedepankan sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini. Pembahasan hal-hal teknis terkait pendataan Pemilih akan dilakukan Rakor Tim Pemantau Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan Kab/Kota yang terdiri dari : Sekda, Kadis Dukcapil, Ka. Kesbangpol, KPU, Panwaslu dan KPU dan Bawaslu Provinsi, pada minggu ketiga bulan Februari 2014. Bagi daerah yang mengalami bencana alam, seperti pengungsi erupsi gunung Sinabung, kepada Pemerintah untuk membantu penyelenggara pemilu agar pemilih disana jangan sampai kehilangan hak suaranya. Penempatan TPS khusus di lokasi pengungsian, masih menunggu keputusan KPU Pusat. Agar Pemerintah Kabupaten Madina, KPU Madina bersam KPU Povsu dan yang difasilitasi oleh Pemprovsu melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat dalam Mencari Solusi terhadap 40 Desa di Kabupaten Madina, pada minggu pertama bulan februari 2014. Penertiban Alat Peraga yang melanggar ketentuan zona kampanye diminta bantuan Pemerintah Kab/Kota dengan mendayagunakan petugas Satpol PP dan Linmas hingga ditingkat Desa dan Kelurahan. Khusus kepada Pemkab Simalungun agar segera menetapkan zona dan tempat kampanye dengan berkoordinasi pada KPU dan Panwaslu Kab/Kota (Pemkab Simalungun berjanji akan menyerahkan usulan Zona Kampanye, minggu pertama februari 2014 dan KPU Provsu akan menetapakan keputusan zona pada hari kamis minggu pertama februari 2014).(#) |
| Baznas Provsu Serahkan Dana Bergulir ke 9 Bazda Kab/Kota | ||
| ||
| MEDAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara menyerahkan dana bergulir kepada sembilan kabupaten/kota. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini mendapat sambutan hangat dari seluruh penerima dana bergulir. Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi dalam sambutannya yang diwakili oleh Asisten Aset dan Umum Drs. Hasban Ritonga mengatakan, bantuan sebesar Rp 50 juta ini diharapkan bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima dana bergulir karena dana ini dikumpul dari umat islam di jajaran Pemprovsu. Kegiatan ini, lanjutnya, mengambil tema ‘Perjanjian kerjasama penyaluran dana bergulir Baznas sumut-Baznas kab/kota’ sangat didukung oleh seluruh kab/kota yang hadir karena kegiatan ini baru pertama kali dilakukan. “Ini kegiatan pertama kita lakukan, masih sembilan kab/kota yang diundang, insyallah kita akan upayakan mengundang seluruh kab/kota pada kegiatan mendatang,” ucapnya. Lanjut Hasban, kegiatan ini merupakan suatu rahmat yg diberikan Allah SWT karena kita diberikan niat untuk memberikan tali asih sebagai upaya peningkatan taraf hidup dan kualitas umat islam khususnya dengan bantuan dana bergulir ini. “Ini merupakan suatu terobosan, jika niat kita sungguh-sungguh maka kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat islam dan kegiatan Program Baznas ini sangat membantu Pemprov dalam penanganan bantuan sosial untuk rumah ibadah,” tuturnya. Kedepan, tambahnya, Provinsi Sumut akan menjadi provinsi yang berdaya saing dan memiliki SDM yang berkualitas. “Kita akan memiliki provinsi yang berdaya saing dan SDM yang sangat berkualitas,” semangatnya. Drs H Amansyah Nst Ketua Baznas Sumut mengatakan, penandatanganan kerja sama penyaluran bantuan produktif antara Baznas Provsu dengan kab/kota, adalah tindak lanjut dari Rakornas antara Baznas Provinsi dan Bazda kab/kota Desember 2013 lalu. “Kegiatan ini adalah tindak lanjut dan Rakornas antara Baznas Provsu dan Bazda Kab/kota, yang menghasilan lima kesepakatan yakni Sumut Taqwa, Sumut Cerdas, Sumut Sehat, Sumut Peduli dan Sumut Makmur,” ungkapnya. Akan tetapi, sambungnya, dari kelima kesepakatan ini ada satu yang tidak pernah tampak kepermukaan walau kita terus melakukan upaya untuk mensejahterakan masyarakat yaitu Program Sumut Makmur. “Sampai saat ini, Program Sumut Makmur belum juga muncul dipermukaan, padahal kita sudah berupaya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Sumut,” ucapnya. Harapan kita kepada Gubsu agar tetap memberikan nasehat karena kegiatan ini baru pertama kali dilakukan, di samping itu Gubsu adalah Ketua Dewan Pertimbangan. “Kita sangat membutuhkan nasehat dari Gubsu selaku Ketua Dewan Pertimbangan,” ucapnya. Salah satu penerima dana bergulir Bazda dari Kotamadya Tebingtinggi Ir. Irham Taufik SH mengatakan sepanjang 12 Tahun menjadi Ketua Bazda Tebingtinggi baru kali inilah ada kegiatan yang dilakukan Baznas Provsu, dan kegiatan ini sangat baik untuk mempererat silahturahmi antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota. “Sudah 12 Tahun saya menjadi Ketua Bazda, baru kali inilah ada kegiatan seperti ini, sangat baik untuk saling menjaga silaturahmi,” ucapnya. Ditambahkan Irham yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tebing Tinggi bahwa kegiatan ini adalah sebuat terobosan untuk membantu pengusaha kecil dan Pemkot Tebing juga sudah melakukan bantuan dana bergulir kepada pedagang kecil akan tetapi tidak sebesar yang diberikan oleh Pemprovsu. “Kita sangat berterimakasih karena ini adalah terobosan untuk membantu pedagang kecil, pihak Pemko Tebing juga telah melakukan pemberian dana bergulir akan tetapi tidak sebesar apa yang diberikan dari Pemprovsu,” usainya. Adapun ke sembilan Kabupaten yang menerima dana bergulir ialah Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Binjai, Kota Siantar, dan Kabupaten Pakpak Barat.(#) |
| Gubsu Minta SKPD Fokus Capai Target 2014 | ||
| ||
| # Bersama Wagubsu Dengar Laporan Kinerja Kepala SKPD MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu H T Erry Nuradi mengumpulkan 52 Kepala SKPD jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rapat SKPD yang digelar di Kantor Gubsu, Senin (27 /1) malam. Gubsu dan Wagubsu menekankan kepala SKPD untuk fokus pada pencapaian target pembanggunan 2014 untuk mencapai visi misi pembangunan Sumut 2018. Rapat yang berlangsung di ruangan Beringin dipimpin oleh Sekda Provsu H Nurdin Lubis dihadiri para Asisten. Pertemuan diawali dengan sholat magrib berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam bersama serta ditutup dengan sholat Isya berjamaah. Gubsu dan Wagubsu memberikan arahan kepada Kepala SKPD setelah menyimak paparan target pencapaian kinerja tahun 2014 oleh Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Gubsu menekankan para Kepala SKPD untuk lebih fokus pada target pencapaian visi misi pembangunan tahun 2018 yaitu Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera. "Tahun 2014 ini breakdown dari pencapaian target -target tahun 2018 yang ingin diwujudkan sebagaimana visi dan misi kami," ujar Gubsu dalam arahannya. Gubsu meminta para Kepala SKPD bekerja lebih keras dalam mencapai target-target pembangunan dan memelihara budaya kerja di lingkungan SKPD masing-masing. Gubsu meminta setiap SKPD menyusun rancangan program/kegiatan yang dengan jadwal pengerjaan lebih detil untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun. Di samping itu, Gubsu meminta Sekda mengoptimalkan peran para asisten. "Para asisten agar lebih memantapkan fungsi koordinasi pada SKPD di bawah koordinasinya sehingga berbagai program pembangunan yang memembutuhkan kerjasama lintas SKPD dapat berjalan baik," katanya. Sementara itu, Wakil Gubsu menekankan agar SKPD memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tidak tumpang tindih dengan SKPD lain atau tupokso Pemerintah Kabupaten/kota. "Jangan mengerjakan tupoksi SKPD lain atau overlapping dengan tugas Pemkab/Pemko, " ujar Wagubsu. Dalam pertemuan tersebut, dibuka dengan paparan Assisten III Provsu Arsyad Lubis mengenai Indikator Kinerja Utama SKPD sebagaimana Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 9 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Kepala SKPD diwajibkan segera menyusun indikator kinerja utama sehingga roda organisasi SKPD dapat berjalan efektif dan efisien. "Indikator kinerja penting untuk mengukur kinerja, memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja setiap SKPD. IKU akan dimanfaatkan dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun penghargaan serta sanksi," ujarnya.(#) |
| PKK Harus Berperan di Tengah Masyarakat | ||
| ||
| MEDAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara Hj Sutias Handayani berharap PKK terus berbenah dan kembali meningkatkan peranannya di tengah masyarakat. Peranan pemberdayaan masyarakat ini harus bisa digiatkan mulai dari kota hingga ke desa-desa. Pentingnya revitalisasi peranan PKK ini ditegaskan Sutias saat Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK 2014 Tingkat Provinsi Sumut, di Hotel Santika, Medan, Selasa (28/1). Menurut Sutias, revitalisasi PKK menjadi solusi untuk menyegarkan kembali program yang pernah berjaya mewarnai masyarakat Indonesia di era Orde Baru tersebut. Sejumlah program PKK saat itu berhasil secara positif membentuk keluarga dan masyarakat yang lebih sehat dan lebih baik. Dalam suasana berbangsa saat ini, PKK masih sangat relevan karena lewat peran serta para ibu rumahtangga , PKK bisa mewarnai masyarakat dengan menata rumahtangga mereka agar semakin baik. Di tengah degradasi moral misalnya, peran ibu melalui gerakan PKK bisa dioptimalkan untuk mengawasi juga menyadarkan anak-anak mereka agar tidak terlibat geng motor, terimbas seks bebas, tidak menggunakan narkoba dan sejenisnya. Atau untuk kaum bapak, ibu-ibu di PKK juga dapat menyadarkan mereka untuk kembali giat bergotong royong di lingkungan sekitar, dan semangat mencari rezeki secara halal. “Jadi peranan PKK itu tidak lagi melulu berkutat di bidang keterampilan,merangkai bunga atau bidang kerajinan lain. Tapi PKK dalam konteks kekinian bisa lebih aktif memperbaiki masyarakat. Misalnya mendorong kaum bapak-bapak di rumah untuk kembali aktif gotong royong di kampung. Membersihkan lingkungan sehingga jika hujan rumah warga tidak kebanjiran,”kata Sutias mencontohkan. Sutias menekankan, di tengah tantangan berbangsa dan bernegara saat ini jelas PKK masih bisa berperan besar. Selain di bidang keterampilan, para ibu yang tergabung dalam PKK bisa aktif menggiatkan pembinaan mental spiritual keluarga.Karena dari sektor keluarga inilah Indonesia bisa diperbaiki dengan lebih efisien. Dengan adanya Konsultasi PKK ini, Sutias berharap muncul semangat yang sama untuk mengembalikan peran PKK di tengah masyarakat. Konsultasi dimaksudkan untuk menginformasikan program dan kegiatan Tim Pengerak PKK pusat dan Provinsi serta membangun kesepakatan program kegiatan yang dilaksanakan di Sumut secara seragam. Program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memihak kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK) Lebih lanjut Sutyas mengatakan Rapat Konsultasi TP PKK ini juga merupakan dalam rangka implementasi hasil Rakernas VII PKK tahun 2010 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan 10 program PKK mendukung capaian target MDG’s 2015. Kegiatan ini mendapat apresiasi sangat besar dari Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST,MSi.Menurut Gubsu, TP PKK adalah mitra pemerintah untuk menjalankan program-program kerja.Mulai dari peningkatan kesejahteraan , moral hingga kesehatan di lingkungan keluarga. Karena peran yang strategis ini, Gubsu meminta Pemkab/Pemko ikut mendorong kemajuan program-program PKK melalui pendanaan dari APBD masing-masing. “Saya sebagai Gubernur merasa bangga dengan peranan TP PKK yang mampu membantu program-program pemerintah di bidang meningkatkan kesejahteraan, pembinaan keluarga dan membina generasi muda. Karenanya saya minta Pemkab/Pemko di Sumut ikut membantu program-program PKK dengan pendanaan dari APBD masing-masing,”kata Gubsu.(#) |
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !