| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | [Jaksa Agung dari Parpol] Simsalabim Untuk Hilangkan Jejak Kasus Korupsi Penguasa | | 2:55:07 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|  | | Demo Usut Kasus Transjakarta - Foto : Jurnas |
Pengangkatan HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung dinilai berpotensi menghilangkan jejak korupsi Transjakarta yang melibatkan Jokowi. Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar menilai, kasus Transjakarta yang melibatkan nama Jokowi akan sulit dituntaskan bila pejabat Jaksa Agung berasal dari partai Nasdem, partai pendukung Jokowi di Pilpres 2014. "Bukankah kasus ini sudah berada di tangan Kejagung? Inilah mengapa banyak kalangan mempertanyakan pertimbangan Prasetyo dipilih menjadi Jaksa Agung," jelas Idil, hari ini, Sabtu 22 November 2014. Hal ini pula yang pernah didesakkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta bulan Agustus lalu, pasca pemilihan Presiden. Ketika itu, Sirojuddin, Koordinator Aksi BEM se-Jakarta menyatakan, karena kasus itu melibatkan Jokowi, sebaiknya KPK segera mengambil alih kasus tersebut dari tangan Kejaksaan Agung. "KPK harus mengambil alis kasus bus Tranjakarta. KPK jangan tebang pilih, harus segera tangani kasus pengadaan Transjakarta," tegas Sirojudin di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2014. Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi pun menegaskan, terpilihnya HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung praktis membuat kasus-kasus di Kejagung terutama kasus bus Transjakarta yang diindikasi melibatkan Jokowi dan kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri senilai Rp160 miliar yang menyeret nama Ketua Partai NasDem Surya Paloh terancam hilang dari peredaran. "Kita khawatirkan kasus ini (kasus Transjakarta) terancam tutup dan selesai dan hanya mengorbankan Udar sebagai tersangka akhir," tegas Uchok, Kamis, 20 November 2014. Lebih jauh lagi, Zainal Arifin Muchtar, ketua Pukat UGM, menyatakan, 2 dari 3 penegak hukum di era Jokowi, sudah berada di tangan parpol pendukung Jokowi. Hal itu bisa semakin menegaskan bahwa posisi Jokowi dalam berbagai kasus hukum, tak hanya Transjakarta, dijamin aman. "Ini mengejutkan. Bagaimanana mungkin posisi Jaksa Agung diserahkan pada orang yang berasal dari partai politik. Apa alasan sebenarnya?", tanya Zainal di UGM, 21 November 2014 kemarin. Kini, tugas rakyat adalah mengawasi kinerja penegak-penegak hukum dan tak perlu ragu menyatakan kebenaran bila di kemudian hari terbukti para penegak hukum itu menutupi kejahatan-kejahatan pejabat negara, terutama yang berasal dari partai penguasa. (fs) |
| Meski Tergabung Dalam Koalisi, Sayap Partai Hanura Tolak Kebijakan Pemerintah | | 2:54:43 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
| Ketua Umum Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) Oktasari Sabil menegaskan, Gemura menolak kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu akan semakin membebani ekonomi rakyat. Hal ini disampaikan Oktasari dalam acara Pelatihan leadership dan rakernas II DPP Gemura dengan tema Redefinisi Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani" di Grand Cempaka Jakarta kemarin, 21 November 2014. Gemura, organisasi sayap partai Hanura, menegaskan, kenaikan harga BBM sangat tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang memposisikan hati nurani sebagai dasar pergerakannya, Gemura tak sependapat dengan pemerintah, meskipun Partai Hanura adalah bagian dari Pemerintah. "Sebagai organisasi yang menempatkan hati nurani sebagai basis pergerakan, Gemura kurang sependapat dengan kebijakan kenaikan harga bbm yang telah diputuskan oleh pemerintah beberapa hari lalu yang telah menimbulkan gejolak dan aksi protes dari mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat," tegas Oktasari, dalam pernyataan persnya kemarin. Meskipun pemerintah berdalih,kebijakan pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bersubsidi itu untuk memperkuat kapasitas fiskal APBN, tetapi kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 per liter sangat memberatkan perekonomian rakyat. "Oleh karena itu sebagai bagian dari partai pengusung, Gemura mengharapkan peran aktif Partai Hanura agar kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan tidak menyimpang dari semangat keberpihakan kepada masyarakat," jelas Oktasari. Oktasari pun berharap Hanura tetap mengawal kebijakan pemerintah yang positif dan seandainya kenaikan harga BBM ini ada kompensasinya, maka harus tetap dikawal dan tepat sasaran. Dalam kesempatan itu pula, Gemura berharap Wiranto bersedia mencalonkan diri lagi sebagai ketua Hanura pada periode 2015-2019, karena Gemura berpendapat, kepemimpinan Wiranto mampu membawa Hanura menjadi lebih baik. "Di tangan Wiranto lah Hanura sampai saat ini tetap ada dan mengalami peningkatan," tutup Oktasari. (fs) |
| Buntut Insiden Batam, Jokowi Ganti Petinggi TNI dan Polri? | | 2:54:18 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|  | | Andi Widjajanto - Sekretaris Kabinet |
Rencana Jokowi untuk mengganti sejumlah petinggi di tubuh TNI dan Polri segera dilaksanakan. Menurut keterangan Sekretaris Negara, Andi Widjajanto, pergantian ini dilakukan karena para petinggi tersebut akan memasuki masa purnabakti. "Secara waktu, sudah saatnya bagi Presiden untuk menggeser pemegang jabatan-jabatan bintang tiga dan empat karena pejabat lamanya akan pensiun," kata Andi di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat, 21 November 2014. Ada dua petinggi negara yang dicontohkan Andi akan segera memasuki masa purnabakti. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Ida bagus Putu D yang memasuki masa purnabakti bulan Desember 2014 dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksmana Marsetio yang memasuki masa purnabakti awal tahun 2015. "Jadi, memang ada pejabat yang harus segera diganti karena akan pensiun," ujar Andi. Andi menambahkan, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi sudah menyiapkan tokoh pengganti untuk para petinggi yang memasuki masa purnabakti itu. "Hasilnya akan dilaporkan ke Presiden minggu depan untuk kemudian Presiden memutuskan pemegang jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Markas Besar TNI," kata Andi. Andi juga menjelaskan, jika ada pergantian di tubuh TNI, biasanya ada pula pergantian di tubuh Polri. "Biasanya kalau pergantian di Mabes TNI dilakukan, di Mabes Polri juga dilakukan,"urai Andi. Lebih lanjut, Andi mengatakan, MenkoPolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno juga telah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Jokowi tentang tokoh-tokoh yang dianggap layak memegang jabatan strategis di tubuh TNI. Namun karena keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Jokowi, dan Jokowi sendiri belum memutuskan nama pejabat yang bakal mengisi posisi strategis tersebut, maka semua pihak, saat ini masih menunggu. "Proses pemilihannya akan berlangsung hingga Desember," kata Andi. Yang jelas, menurut Andi, rencana pergantian petinggi TNI ini bukan dilatarbelakangi insiden bentrokan antara tentara dan polisi di Batam belum lama ini. Meski Andi tak menampik, insiden Batam menjadi referensi Jokowi dalam memilih petinggi TNI yang baru. "Bagaimana ini dijadikan dasar evaluasi untuk penempatan pejabat-pejabat strategis di wilayah tertentu," tutup Andi.
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !