| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Kapal Buatan PT PAL Indonesia, Terbaik di Dunia | | 4:32:24 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Kapal Double Skin Bulk Carrier (DSBC) Erlyne 50.000 Dead Weight Tonnage (DWT) produksi PT PAL Indonesia termasuk salah satu kapal terbaik di dunia untuk kelas kapal berbobot mati 50.000 ton. Kapal yang juga dikenal dengan nama "Star 50" sepanjang 189,840 meter dan lebar 30,50 meter ini sepenuhnya hasil rancang bangun putra-putri Indonesia.
"Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT adalah produk unggulan PT PAL Indonesia. Kapal ini menggunakan kandungan lokal 35 persen hingga 45 persen dengan bahan-bahan berkualitas tinggi," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar saat peluncuran Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT di Galangan Kapal Divisi Niaga PT PAL Indonesia, Surabaya, Jumat (15/10/2010).
Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT dirancang untuk memenuhi persyaratan operasi dan didesain dengan menggunakan kelas Det Norske Verits (DNV Class). Menurut Direktur PT PAL Indonesia Harsusanto, dari desain, kecepatan Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT memiliki kecepatan maksimal 14,5 knot. Tapi, setelah diuji coba di lautan, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 16,5 knot.
"Kualitas kehalusan bodi kapal ini tak kalah dengan kapal-kapal asing. Ini adalah salah satu kapal terbaik di dunia," kata Harsusanto.
Kapal jenis niaga ini adalah pesanan Azurite Invest Ltd, British Virgin ILand, Singapura . Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT adalah kapal kesembilan dari kapal kelas DSBC yang berhasil diekspor ke sejumlah negara. Beberapa negara yang pernah mengimpor kapal jenis ini adalah Hongkong (empat unit) , Jerman (dua unit), Turki (dua unit), dan Singapura (satu unit).
sumber: KOMPAS.com
NB: Ini Berita hampir dua bulan lalu, diposting untuk mengingatkan keunggulan PT PAL ditengah berita rencana Presiden Joko Widodo impor kapal dari China (Baca: Jokowi Impor Kapal Dari China, Industri Lokal Meradang)
|
| Sentilan SBY Ini Membuat Jokowi Gerah | | 4:31:08 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|  | | Jokowi dan SBY - Foto : Riset |
Sentilan SBY membuat tentang kepemimpinan Jokowi rupanya membuat Jokowi gerah. Tak segan, Jokowi juga membalas sindiran SBY melalui akun facebook pribadinya. SBY, memang tak segan menyindir Jokowi. Tak hanya di ruang media sosial, namun juga terkadang menyindir kebijakan Jokowi di beberapa forum atau agenda kepresidenan.
Beberapa sindiran SBY terhadap Jokowi adalah soal kemacetan Jakarta saat menjabat gubernur, lalu gaya blusukan Jokowi yang disebut pencitraan dan juga masa transisi dari kepemimpinan SBY terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Berikut adalah catatan beberapa sentilan SBY yang bikin Jokowi gerah
1.SBY sindir gaya blusukan Jokowi saat menjabat gubernur
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-18 di Istana Negara, Jumat 25 April 2014 silam. Dalam sambutannya, Presiden SBY memberikan apresiasi atas terselenggarakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan dengan baik.
Pada acara yang dihadiri sekitar 34 kepala daerah tersebut, Presiden SBY memberikan wejangan karakter seorang pemimpin. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memimpin dengan hati dan pikiran.
"Pemimpin yang baik tidak harus terlihat mondar-mandir ke sana kemari. Pemimpin yang baik adalah yang memimpin dengan hati dan pikiran yang terwujud dalam program kerja yang berpihak kepada rakyat," kata SBY.
2.SBY sindir soal kemacetan Jakarta
Saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia kala itu, meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan.
Entah sengaja atau tidak, SBY langsung menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula.
"Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau wali kota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, tahun 2013 lalu seperti dilansir situs presidenri.go.id.
Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Mantan wali kota Solo itu menilai urusan kemacetan di ibu kota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.
"Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak hanya urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, saat menanggapi ucapan SBY.
3.SBY sindir Tim Transisi Jokowi
Setelah resmi memenangkan pemilu pada bulan Juli 2014 lalu, Jokowi sempat membentuk tim transisi untuk melakukan seleksi terhadap calon menteri kabinetnya. Namun demikian, masa transisi pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru ini mendapat kritikan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.
SBY menegaskan hakikat masa tim transisi antara pemerintahannya dan pemerintahan Jokowi-JK dinilai keliru jika masa transisi digunakan sebagai upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintahan saat ini. Ia pun meminta agar di masa transisi ini tidak ada upaya saling menyalahkan.
"Poin saya adalah masa transisi, konsultasi dan komunikasi, tidak boleh saling menyalah-nyalahkan kebijakan masing-masing. Misalnya, kebijakannya kok begini, tidak tepat. Harusnya begini, tidak. Karena yang bertanggung jawab saya. Kalau kita ya yang sedang kita jalankan, kalau Pak Jokowi yang akan dilakukan," kata SBY, Jumat (5/9).
SBY pun menegaskan masa transisi bukan berarti pemerintahan dijalankan secara bersama-sama. Mulai dari perencanaan, pengelolaan masalah, hingga mengatasi masalah subsidi.
"Saya ingin meluruskan anggapan, bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada," katanya.
4.Komentar SBY usai Jokowi naikkan harga BBM
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait kenaikan harga BBM. SBY mengingatkan agar pemerintahan Jokowi dapat menjelaskan alasan kenaikan tersebut.
Pernyataan tersebut dijelaskan SBY melalui akun Twitter pribadinya, Senin (17/11) malam. Sebelum pengumuman, SBY mengatakan dirinya dihubungi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Tapi pemerintah wajib jelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan. Itu jawaban saya sebagai respons atas telepon @Pak_JK."
Pemerintahan Jokowi, lanjut SBY juga harus menjelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil. Pemerintah juga harus jelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang berhak terima dana kompensasi itu.
"Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban."
5.SBY: Tong kosong nyaring bunyinya
Mantan Presiden SBY melanjutkan serial twitnya di akun @SBYudhoyono. SBY bicara pencitraan dan tugas seorang pemimpin yang baik. SBY menyampaikannya dengan mengutip berbagai pepatah.
Berikut rangkaian twit SBY yang juga diposting di akun Facebook miliknya 28 November 2014.
Entah kepada siapa twit ini ditunjukkan.
Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. "Angkuh terbawa, tampan tertinggal"
"Diam itu emas", jika tidak perlu bicara, diamlah. "Bicara itu perak", jika harus bicara, bicaralah. Tetapi bermutu & bermanfaat.
"Tong kosong nyaring bunyinya". Akan lebih bijak jika tong yang masih kosong diisi dulu. Isilah dengan pengetahuan & pengalaman.
Permasalahan hidup, juga negara, terus datang & pergi. Yang diperlukan adalah solusi. Dapatkan solusi itu & kemudian jalankan.[*]
Tugas pemimpin: mengatasi masalah. Pimpinlah, termasuk bekerja sama & bermusyawarah untuk mengatasi masalah. Apalagi masalah yg serius. |
| Dinilai Tak Paham Hukum, Menteri Susi Diprotes Pengusaha | | 4:30:01 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|  | | Menteri Susi P. - Foto : Daniel Prabowo (Kontan) |
Wakil Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Eddy Yuwono mengungkapkan, pemerintah tidak seharusnya memukul rata dalam menjalankan kebijakan tersebut.
"Penerapan terhadap moratorium dan transhipment tersebut itu dipukul rata. Tidak dipilah-pilah lagi mana kapal asing mana kapal pengusaha dalam negeri," ungkap Edi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014.
Menurut Eddy, kebijakan pelarangan transhipment bias. Seharusnya, pemerintah tegas mengatakan pelarangan hanya berlaku untuk kapal membawa ikan dari laut Indonesia ke luar negeri. "Nah, ini hasilnya dibawa ke Jakarta juga enggak boleh," katanya.
Eddy bercerita, hasil tangkapan di laut semakin sulit diprediksi memaksa kapal ikan lokal melebarkan wilayah operasinya. Nah, transhipment menjadi cara operator kapal ikan untuk menekan biaya operasional, terutama bahan bakar.
"Transhipment merupakan jalan keluar yang paling efektif," ujar Eddy.
Di luar itu, dia menilai moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di perairan Indonesia tak jelas. Meskipun itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014.
"Harusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memilah-milah apakah kapal tersebut milik pengusaha dalam negeri atau kapal asing yang membawa hasil tangkapannya ke luar negeri," tegasnya. [*] |
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !