PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan DECISION MAKER 8:02:57 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com DECISION MAKER Dalam tulisan "Popularitas versus Infrastruktur Kekuasaan" yang ditulis sebelum Pemilu kemarin, saya menulis bahwa apakah seorang kandidat memiliki kapabilitas untuk merealisasikan janjinya atau tidak sangat tergantung pada "infrastruktur kekuasaan" yang dimilikinya. Popularitas boleh jadi akan memenangkan seorang kandidat pada hari pemilihan, namun apakah dia akan bisa mengoperasikan kekuasaan secara efektif atau tidak, itu tergantung pada infrastruktur kekuasaan yang dikuasainya. Faktor infrastruktur kekuasaan inilah yang menjadi determinan apakah seorang aktor politik akan jadi 'decision maker' atau bukan di dapur kekuasaan yang dilibatinya. Dari sejumlah keputusan penting yang sudah dirilis pemerintahan baru, mulai dari komposisi kabinet yang menyingkirkan cukup banyak tokoh yang sebelumnya telah digaransi oleh Presiden, kebijakan menaikkan harga BBM, pemilihan para mitra dagang untuk sejumlah 'action plan', serta terakhir adalah penunjukkan Jaksa Agung, kita bisa sama-sama menguji bahwa yang jadi 'decision maker' memang memiliki korelasi yang kuat dengan infrastruktur kekuasaan yang dimiliki. Secara formal, Presiden kita memang adalah pemegang mandat kuasa, namun kekuasaan punya logika operasionalnya sendiri. Berhadapan dengan para pemilik infrastruktur kekuasaan, tanpa kepemilikan infrastruktur kekuasaan yang sepadan, Presiden tak akan punya posisi tawar kuat. Jangankan di luar lingkungan partainya, di dalam partainya sendiripun ia bukan 'decision maker'. Berhadapan dengan kenyataan pahit itu, apakah dengan begitu artinya Presiden harus membangun infrastruktur kekuasaan sendiri?! Persis di situlah kekhawatiran saya. Tanpa modal infrastruktur kekuasaan yang memadai, Presiden akan berhadapan dengan dua dilema yang sama-sama tidak produktif, yaitu antara (1) baru mulai membangun infrastruktur kekuasaan, atau (2) mengoperasikan sebuah kekuasaan yang tidak efektif, karena harus menghadapi rongrongan dari para pemilik infrastruktur kekuasaan yang ada di dalam pemerintahannya. Keduanya sama-sama membuat pemerintah tak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menunaikan janji-janji kampanyenya. Kalau kita tarik ke belakang, dilema itu sebenarnya mengantarkan satu pesan tegas: tidak ada yang instan dalam politik. Kekuasaan harus dibangun secara sengaja dan sistematis. Sudah bukan zamannya lagi ngalap wahyu keprabon di tikungan. Paling tidak, satu hal kini semakin jelas. Kita kini sama-sama tahu siapa yang menjadi pemilik lahan, pemilik benih, atau pemilik modal, serta siapa yang sekadar jadi penyakap. Dan, seperti kata pepatah: siapa menyemai, memanen. Bukan begitu, Pemirsa? *dari wall fb TARLI NUGROHO Benarkah Jokowi Ajukan Proposal Untuk Referendum Papua? 8:00:06 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Kalangan DPR dikagetkan dengan semakin kencangnya permintaan untuk referendum Papua. Proposal referendum Papua muncul sebagai hasil dari sebuah pertemuan pihak Indonesia yang diwakili oleh Mayjen Kiki Syahnakri dan pihak Australia yang diwakili Kin Siburi dari King University Melbourne pada tanggal 18 - 19 September 2014.? ?"Sebagai pembicara dalam konferensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk," ungkap Sri Bintang Pamungkas, salah seorang pemimpin Front Pelopor.? ?Bersama Rachmawati Soekarnoputri dan Progress 98, Sri Bintang Pamungkas mengungkapkan, proposal referendum ini mirip dengan pola pra referendum Timor Leste.? Menganggap referendum tersebut akan dapat membahayakan keutuhan NKRI, LSM Front Pelopor mengajukan Petisi Rakyat ke DPR. Petisi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto dan anggota Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan beberapa anggota legislatif lain. ?Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika persoalan tersebut tak dapat dibahas secara sembarangan karena merupakan hal yang sensitif.? Oleh karena itu, Fadli Zon menyatakan, DPR RI akan mempelajari lebih lanjut mengenai proposal referendum Papua yang diajukan Jokowi. Fadli juga menyatakan, DPR akan juga mengkaji  pernyataan Gubernur Kalimantan Barat yang berasal dari PDI P, Cornelis, yang ingin memisahkan diri dari Indoensia.? ?"Kalau benar Gubernur Kalbar menyatakan itu berarti subversif dan itu tidak pantas karena melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah. Kita perlu bersikap, dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak. Kita juga akan merevisi perjanjian internasional, karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI," kata Fadli Zon ketika menerima Petisi Rakyat dan berbagai LSM yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas.? ?Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Cornelis ajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per-pulau.? Adanya proposal referendum Papua yang diajukan Jokowi dan referendum Kalimantan Barat yang diajukan Gubernur Cornelis membuat publik bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh penguasa negeri ini? Secara bercanda, Tommy Seoharto menuliskan, melalui akun tiwtter pribadinya @tommysoeharto62 : "Kalau ada yang minta merdeka dibiarkan saja. Itu juga karena #TergantungApaKataIbu". Apakah Megawati menginginkan kedua daerah tersebut lepas dari Indonesia? Jika benar, maka tak salahlah bila dalam aksi unjuk rasa menggugat kemerdekaan Papua kemarin, aparat kepolisian nampak adem ayem, berbeda dengan ketika mahasiswa melakukan demo menolak kenaikan BBM di berbagai daerah. Para mahasiswa itu berhadapan dengan polisi kejam dan bengis yang mengejar, memukul dan menembak dengan gas air mata hingga ke dalam masjid dan mushala. Rezim Jokowi akan memecahbelah bangsa ini dan membiarkan bangsa asing mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan kelompok penguasa. Haruskah kita tinggal diam? [*] Baca juga: Demonstrasi Tuntut Kemerdekaan Papua Dibiarkan

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061