| Pemerintah Bentuk Tim Pemantau Kaset Pengajian |
| 9:30:33 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Pemerintah membentuk tim memantau pemutaran kaset-kaset pengajian di masjid-masjid. Lewat tim ini, pemerintah bermaksud menghimpun fakta di lapangan untuk mengukur tingkat kebisingan suara kaset pengajian.
Menurut PBNU ini sudah berlebihan.
"Orang seperti saya yang tumbuh di lingkungan pesantren, setiap hari mendengar orang tua mengajar ngaji, mendengar anak-anak pepujian, itu nikmat sekali. Walau sedang tidur pun mendengarnya nikmat," kata Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf kepada Republika, Kamis (23/7).
"Saya kira ini berlebih, tetapi ini juga sekaligus bahan mawas diri dari kalangan umat Islam untuk tidak berdakwah dengan cara yang provokatif," lanjutnya.
Menurut Slamet, jalan terbaik bukan dengan cara negara memantau kegiatan dakwah seperti itu. Ia pun mempertanyakan, apa yang akan dilakukan apabila memang di lapangan ditemukan realita yang tidak dikehendaki. Tradisi beribadah tidak bisa diatur sedemikian rupa dengan ketat.
Slamet melanjutkan, mungkin memang ada sebagian orang yang mengeluh tentang speaker masjid, tapi itu tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia menilai persoalan speaker ini merupakan subjektivitas orang, bergantung lingkungan tempat orang itu tumbuh dan hidup.
Sebelumnya, juru bicara JK, Husain Abdullah, menyebutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla membentuk tim memantau pemutaran kaset-kaset pengajian di masjid-masjid. Lewat tim ini, JK bermaksud menghimpun fakta di lapangan untuk mengukur tingkat kebisingan suara kaset pengajian.
Sumber: ROL
|
| 7 PERNYATAAN SIKAP Komite Umat untuk Tolikara |
| 9:00:02 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Komite Umat untuk Tolikara (Komat) yang digagas oleh para figur publik menyatakan sikap terhadap dinamika insiden terkini di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.
Terdapat tujuh pernyataan sikap terhadap insiden Tolikara, sebagaimana keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (23/7).
1. Menolak pihak-pihak yang menghambat masuknya bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan resmi dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Tolikara.
2. Meminta semua ormas dan elemen masyarakat bersama-sama menyalurkan bantuannya secara terkoordinasi melalui BAZNAS dan LAZNAS yang dikoordinasikan oleh FOZ, agar pemulihan dan pembangunan perekonomian di Tolikara berjalan dengan efektif.
3. Mendorong pihak keamanan untuk memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Muslim di Tolikara dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, pascainsiden penyerangan shalat Idul Fitri.
4. Diambilnya langkah hukum yang tegas, adil dan transparan terhadap aktor intelektual atau oknum-oknum yang terindikasi melakukan gerakan radikalisme, separatisme dan terorisme. Langkah hukum harus tetap dilakukan untuk mewujudkan keadilan.
5. Masalah Tolikara adalah perkara dalam negeri. Semua pihak perlu mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI. TNI dan POLRI harus menindak unsur-unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab.
6. Mendorong semua pihak untuk mewujudkan kondisi damai dan toleransi di Kabupaten Tolikara.
7. Mendukung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mencabut peraturan daerah yang telah diakui oleh Bupati Tolikara tentang aturan pembatasan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tolikara karena bertentangan dengan regulasi dan tidak kondusif untuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama khususnya di Tolikara.
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/508424/pernyataan-sikap-komite-umat-untuk-tolikara
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !