| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Lembaga Adat Papua Buru Pendeta GIDI Yang Buat Surat Larangan Shalat Ied | | 7:45:35 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Masyarakat adat Papua, mengaku terusik dengan beredarnya surat larangan bagi umat Islam merayakan Idul Fitri di Kabupaten Tolikara. Ketua Lembaga Adat Papua, Lenis Kogoya mengecam adanya surat yang diduga bikinan Jemaat Gereja Injili Indonesia (Gidi) tersebut.
Ditegaskan Lenis, masyarakat adat di Papua tak mengenal konflik beda agama. Masyarakat di tanah kelahirannya itu, menerima semua keberadaan pemeluk agama. Termasuk Islam, sebagai kaum mayoritas di Tanah Air.
Penerimaan itu kata dia, pun membebaskan pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Karena itu, dia menyatakan sedang mencari Ketua Jemaat Gereja Gidi di Wilayah Tolikara, Nayus Wenda, dan Sekretaris Marthen Jingga.
"Itu yang sekarang akan diburu. Siapa yang tulis surat itu. Siapa yang sebarkan itu. Benar tidak itu," kata Lenis, ketika ditemui di Gedung Watimpres, Jakarta, Sabtu (18/7).
Lenis, yang juga adalah staf khusus kepresidenan ini menerangkan, dua nama tadi adalah pendeta. Dua pendeta itu terang namanya dalam surat edaran yang isinya mengungkap ketidaksukaan masyarakat Kristen terhadap Islam di Papua.
"Kami sudah cari dia. Kami minta ke Polres. Sampai hari ini kita cari dia," ujar Lenis.
Diterangkan Lenis, pencarian dua pendeta tersebut sebenarnya hendak menanyakan soal maksud dan tujuan surat edaran tersebut. Sebab, surat bertanggal 11 Juli itu diduga sebagai rangkaian awal peristiwa pembakaran masjid di Kabupaten Tolikara, ketika umat Islam sedang melaksanakan shalat Idul Fitri, Jumat (17/7).
Sebuah masjid di Tolikara dibakar sekelompok masa yang diduga jemaat dari Gereja Gidi. Pembakaran tersebut buntut dari protes jemaat Gereja Gidi terhadap umat Islam yang melaksanakan shalat Ied.
Protes mereka lakukan sebab dikatakan sudah ada surat pemberitahuan tentang larangan merayakan hari raya Idul Fitri di wilayah tersebut.
Dikatakan dalam surat tersebut, larangan berlebaran itu lantaran berbarengan dengan kegiatan kepemudaan jemaat Gereja Gidi. Mereka pun meminta agar pemeluk Islam perempuan dilarang mengenakan jilbab saat gelaran jemaat Gereja Gidi itu berlangsung.
Sumber: ROL
|
| Kemenag: Surat GIDI Yang Melarang Muslim Ibadah Adalah ASLI | | 7:30:00 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Dilansir KOMPAS (19/7), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolikara, Yusak Mauri membenarkan adanya surat pemberitahuan dari Badan Pekerja Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Wilayah Toli Nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Menurutnya, surat pemberitahuan yang ditandatangani Ketua Badan Pekerja Wilayah Toli, Pendeta Nayus Wenda dan Sekretaris, Pendeta Marthen Jingga, dikeluarkan tanggal 11 Juli 2015.
Saat Yusak menanyakan alasan keluarnya surat kontroversial ini, Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli, Marthen Jingga, berdalih pelarangan dilakukan karena pada saat yang sama berlangsung kegiatan seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Pemuda GIDI tingkat Internasional di Karubaga. Di dalam surat yang beredar luas melalui media sosial tersebut, ada juga larangan bagi umat Nasrani lain mendirikan gereja serta melaksanakan ibadah. Di dalam surat itu, pihak GIDI mewajibkan umat Nasrani lainnya bergabung ke dalamnya. "Beberapa kali kami mengadakan pertemuan yang menghadirkan tokoh agama se-Kabupaten Tolikara, namun pihak Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli selalu menolak dengan dalih keputusan larangan tersebut sebagai hal mutlak berlaku di wilayah Tolikara karena merupakan hasil Sidang Sinode GIDI," ungkap Yusak saat ditemui di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Sabtu (18/7/2015).
Dijelaskan Yusak, sikap keras yang ditunjukkan Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli membuat sampai saat ini pihaknya tak dapat membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Tolikara. Bahkan sejumlah gereja denominasi yang mencoba mengajukan pendirian bangunan gereja justru selalu dihambat.
Menurut Yusak, pihak GIDI pernah menutup paksa gereja denominasi Kristen Protestan lainnya. Pihak GIDI mewajibkan pemeluk gereja tersebut bergabung dengan GIDI. "Kami menduga sikap Sinode GIDI yang berkeras tak membolehkan adanya gereja lain dan kepercayaan lain di Tolikara, karena mereka mengklaim Tolikara sebagai tempat awal mereka mengenal injil dan terbentuknya Gereja Injili di Indonesia," ungkap Yusak.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolikara yang dipimpin Kapolda Papua didampingi Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G Siahaan, terungkap surat pemberitahuan kontroversial inilah pemicu aksi penyerangan terhadap umat Muslim yang tengah melakukan shalat id di Karubaga. Menurut Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, dalam rapat Forkompinda tersebut, Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo selaku pimpinan Sinode GIDI mengaku telah menolak dan melarang surat pemberitahuan tersebut. Dorman mengklaim surat pemberitahuan tersebut sebagai inisiatif dari Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli.
Kepada wartawan di Mapolda Papua, Sabtu (18/7/2015) sore, Yotje menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki pelaku penyebaran surat kontroversial ini yang berakibat penyerangan terhadap umat Muslim yang sedang melaksanakan Sholat Id dan pembakaran 54 rumah kios masjid Baitul Muttaqin, masjid satu-satunya di Karabuga, ibukota kabupaten Tolikara, Papua.
Korban peristiwa Karubaga Tolikara masih di pengungsian
Dilaporkan ANTARA, Sebanyak 153 korban di Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tiom, hingga kini masih mengungsi ke tempat aman, kata Kepala Polda Papua Irjen Pol Yotje Mende.
"Para korban ditampung di sekitar Koramil Karubaga, di dalam tenda yang didirikan di sekitar halaman Koramil," katanya di Jayapura, Sabtu (18/7) malam.
Dia mengatakan para korban saat ini membutuhkan bantuan, terutama pakaian karena mereka hanya memiliki pakaian yang di badan.
"Kami masih menunggu data lengkap dari Polres Tolikara tentang korban terutama jenis kelamin dan usia karena hingga kini belum ada," katanya.
|
| Saat Papua Masih Berduka, Presiden Jokowi Cekikikan Nonton Bioskop Film Komedi. Apa Pantas? | | 7:21:13 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Di hari lebaran ke 3 atau H+3 ini Jokowi bersama keluarga besarnya menonton film Comic 8: Casino King, Minggu malam (19/07) di Mall Paragon Solo.
Di saat tragedi Tolikara Papua masih belum selesai ditangani, Presiden Jokowi malah asik ke bioskop nonton film komedi 'Comic 8'.
Presiden Jokowi memborong 30 tiket untuk nonton bareng bersama keluarga besarnya di Cinema XXI Solo Paragon Mall.
Publik social media menilai Presiden Jokowi tak punya empati, disaat tragedi Tolikara Papua belum terselesaikan, dimana sebanyak 153 orang masih mengungsi setelah 38 rumah, 63 kios dan masjid dibakar massa GIDI pada Jumat (17/7) kemarin.
"Percuma ada laporpresiden.org kalo pas lagi ada konflik presidennya malah asik nonton film. Keren kan." cuit netizen @gatse8.
"Hanya psikopat yg nonton film komedi sementara anaknya kesetrum listrik...!!" singgung @ypaonganan.
"Katanya presiden wong cilik. ko wong cilik lgi menderita presidennya gembira??.. #Gila" komen @nadanet02.
"Ada yg tertawa. Ada yg menangis #PemimpinAbal2" cuit netizen @Laskar_RI.
"Ratusan pengungsi muslim papua meringkuk dlm dingin dan ketakutan pasca pembakaran, semntr presiden cekikikan menonton bioskop. Apa pantas?" ungkap netizen yang lain.
Bahkan tokoh motivator nasional Jamil Azzaini ikut prihatin dengan sikap Presiden Jokowi yang tak peka dengan penderitaan rakyat.
Melalui akun twitternya @JamilAzzaini, Pendiri Akademi Trainer ini menulis:
01. Pak @jokowi maaf jika saya harus menyampaikan hal ini lewat social media karena saya tak punya akses langsung ke bpk
02. Sedih saya membaca ini. Dikala Papua berduka, di NTT ada kelaparan bpk justeru menonton
03. Saya tahu, menonton adalah hak setiap warga negara. Tetapi ada "rasa" yg perlu bapak @jokowi jaga sebagai presiden
04. Tentu seyognyanya bapak @jokowi punya rasa empati yg tinggi karena sering blusukan. Tapi maaf pak...
05. Menonton film lucu disaat ada kejadian yg melukai rakyat yg bapak @jokowi pimpin tentu bukan bentuk empati pak
06. Bapak @jokowi orang Solo tentu hati dan rasa empatinya tentu seharusnya lebih peka terhadap "perasaan" orang lain
07. Saya tidak hendak mengajari bapak @jokowi tentang "perasaan" rakyat. Bpk pasti lebih paham dibandingkan saya
08. Semoga kesediaan bpk @jokowi nonton film lucu ditengah2 perasaan sebagian rakyat yg terluka bukan kesengajaan
09. Maaf pak @jokowi saya tdk sanggup meneruskan kultwet ini. Semoga "perasaan" bpk untuk selanjutnya lebih peka
10. Maaf bila ada yg kurang berkenan pak @jokowi doa saya untuk kebaikan bapak
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !