| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Hasil Survei: Rakyat yang Pilih Jokowi Mengaku Menyesal | | 8:35:47 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Sebanyak 11 persen masyarakat pada Pilpres 2014 lalu memilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden mengaku menyesal. Rata-rata semuanya merasa kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi tidak berjalan memuaskan.
Demikian terungkap dalam hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertema 'Kinerja Presiden Jokowi: Evaluasi Publik Nasional Setahun Terpilih Menjadi Presiden' yang dipaparkan di kantornya, Jalan Cisadane, Jakarta, Kamis (9/7).
Angka itu merupakan bagian dari seluruh publik yang menggunakan hak pilih pada Pilpres 2014 atau sebesar 5,8 persen.
Sementara, terdapat 87,9 persen dari seluruh pemilih yakni 46,8 persen yang mengaku tidak menyesal telah memilih Jokowi. Sedangkan 46,7 persen mengaku tidak memilih Jokowi dan 0,6 hingga 1,1 menyatakan tidak tahu.
Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan menjelaskan, bila jumlah itu digabung dengan yang tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014 maka yang tidak menyesal memilih Jokowi di bawah ambang psikologis 50 persen atau hanya 46,8 persen. Ini tidak jauh berbeda dari tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi sebagai Presiden yakni 40,7 persen.
"Artinya, Presiden Jokowi sedang berada dalam defisit legitimasi dari rakyat," bebernya.
Namun demikian, sebagian besar masyarakat tetap memercayai Jokowi untuk memimpin. Hanya sekitar 13,2 persen publik yang mendesak Jokowi harus diturunkan dari tampuk kekuasaannya hari ini. Sementara 67,9 persen menyatakan tidak boleh diturunkan, dan 18,9 persen mengaku tidak mau tahu.
"Jokowi masih memiliki dukungan cukup kuat walau melemah," kata Djayadi.
Menurutnya, hasil penelitian itu menunjukkan rakyat mendesak agar kinerja pemerintah diperbaiki dengan tetap menjaga proses politik secara konstitusional.
"Secara konstitusional, Presiden tidak boleh diberhentikan di luar pemilu hanya karena kinerjanya tidak memuaskan," tegas Djayadi. [sam/rmol
Source: http://fajar.co.id/headline/2015/07/09/hasil-survei-rakyat-yang-pilih-jokowi-mengaku-menyesal.html#sthash.sgOuXpcv.dpuf
*NB:
Dulu ketika melakukan survey elektabilitas Capres, SMRC menonjolkan pertanyaan-pertanyaan yang secara eksplisit maupun implisit menguntungkan Joko Widodo. Hasilnya: elektabilitas Joko bertengger tinggi.
Jelang hari H Pilpres, setelah melihat kampanye dan Debat, elektabilitas itu mulai merosot. Karena, para pemegang Hak Suara yang rasional tahu hal yang sebenarnya.
Dan, mereka-mereka yang tersisa hingga hari H pencobolasan, akhirnya sekarang banyak yang menyesal atas pilihannya. SMRC pun tak bisa lagi memungkiri hal ini dan memaparkan dalam temuan survey mereka.
Hanya dalam waktu 9 bulan, pencitraan yang dibangun selama 3 tahun dan disokong media-media besar, akhirnya ambrol. Lebih dari 50% rakyat saat ini tidak puas dengan performa Joko Widodo.
#ketika citra ternyata beda dengan kenyataan#
(Canny Watae)
|
| Hasil Survei: Mayoritas Masyarakat tidak Puas dengan Kinerja Jokowi | | 8:29:11 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan bahwa masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo, selama hampir sembilan bulan memerintah
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, secara umum sebesar 56 persen masyarakat merasa kurang atau tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sementara 41 persen sisanya merasa puas.
Djayadi melanjutkan, pemerintah harus sadar bahwa masyarakat terlihat cenderung tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Di bidang ekonomi, sekitar 31,5 persen warga menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, sementara yang menyatakan lebih baik hanya 24 persen.
Untuk bidang politik, Djayadi menyebutkan, hasil survei menunjukkan 37,5 persen warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 21,6 persen.
"Sedangkan, dalam hal hukum, 38 persen warga menyatakan kondisi hukum Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 32 persen," kata Djayadi di Jakarta, Kamis (9/7).
Ia menjelaskan, pandangan masyarakat dalam tiga bidang tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Apa yang dilihat oleh masyarakat melalui media pun lanjutnya, juga mempengaruhi pandangan dalam menilai kinerja pemerintahan.
"Bidang ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Dampak kenaikan harga BBM yang terasa langsung, misalnya pada biaya transportasi, harga sembako makin mahal, kemudian kerjaan makin susah," jelasnya.
"Kalau politik dan hukum itu dilihat masyarakat terutama dari televisi karena 75 persen masyarakat kita nonton televisi. Misal, berita tentang kisruh KPK-Polri, kemudian soal partai-partai yang maunya menambah uang untuk partai melulu," ujarnya.
Djayadi menyebutkan, jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY, citra Jokowi saat ini jauh tertinggal. Bila saat ini hanya 40,7 persen warga yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, dalam periode yang sama, lima tahun lalu, terdapat 70 persen warga menyatakan puas dengan kinerja SBY.
Meski begitu, Djayadi mengatakan, walaupun melemah, Jokowi masih memiliki dukungan yang cukup kuat. Hasil penelitian menunjukkan, orang-orang yang mendukung Jokowi dalam Pemilu 2014 masih tetap memberikan dukungan hingga waktu survei dilakukan.
"Hanya 11 persen warga yang dalam Pemilu 2014 memilih Jokowi sekarang menyesal memilih Jokowi. Sebaliknya, hampir 88 persen pemilih Jokowi menyatakan tidak menyesal memilih Jokowi pada 2014," ujarnya.
Survei yang dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2015 tersebut menggunakan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pemilu, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Responden yang dipilih secara acak diwawancara dengan tatap muka. Margin of error rata-rata dari survei tersebut, yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa rakyat menginginkan agar kinerja pemerintah Jokowi diperbaiki secepatnya, namun dengan tetap menjaga proses politik secara konstitusional. Menurut Djayadi, secara konstitusional, presiden tidak boleh diberhentikan di luar Pemilu hanya karena kinerjanya tidak memuaskan.
"Namun, Jokowi harus mencegah kondisi nasional terus memburuk, terutama di bidang ekonomi, agar masyarakat tidak menjadi anarkis dan meruntuhkan demokrasi," ujarnya.
Sumber: Republika Online
|
| "Membaca isyarat.. Membaca arah sang pemimpin" by @Fahrihamzah | | 8:07:37 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
[Renungan Fahri Hamzah tentang kondisi Indonesia dan pemimpinnya saat ini]
Membaca isyarat....
Membaca arah sang pemimpin....
Fatwa hati lebih penting didengarkan....hati kita sendiri takkan menipu...
Hati Yg kuat akan menjadi jaminan konsistensi...tapi soal kita adalah...agar hati tetap kuat...
Dalam abad fitnah...hati digoncang oleh kebisingan...Yg rapuh akan pecah...
Mungkinkah ada suatu masa ketika semua hati tak utuh lagi?
Ketika kata tak lagi bisa didengar...apalagi dipegang...
Ketika keputusan tak lagi bisa diandalkan...dan hukum tak lagi memberi kepastian...
Lalu apa yang bisa diandalkan? Apa tempat menitipkan jaminan?
Lalu siapa yang bisa ditanyakan ketika semua jawaban meragukan?
Usulku: berkumpul lah dengan orang baik....
Usulku: lalu.... Bertanyalah pada hatimu...
Karena kelak kita bertanggungjawab di hadapanNya sendiri...
Yang ditanya akan mengelak...Dan mereka sibuk dengan Diri sendiri...
Yang diandalkan akan lari...
Pada akhirnya hanya ada aku...
*dari twit @Fahrihamzah (saat sahur, 10/7/2015)
|
| Terlalu Bergantung, Jokowi Buat Indonesia Ibarat Negara Bagian Cina | | 8:00:02 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa pihaknya lebih takut jika krisis ekonomi terjadi Cina dari pada yang terjadi pada krisis di Yunani sangat wajar. Sebab, di era pemerintahan Jokowi-JK, ekonomi Indonesia sangat bergantung kepada Cina.
"Jika sebuah negara hanya bisa bergantung kepada negara lain seperti saat ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sangat mustahil bisa lepas dari rongrongan aseng dan asing," jelas pengamat politik Jajat Nurjaman dalam pernyataannya (Kamis, 9/7).
"Lantas yang menjadi pertanyaan sejauh mana Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka jika terus menerus diatur aseng dan asing? Saya kira JK sudah membuktikan hal ini dengan pernyataan beliau. Saat ini memang kita bisa diibaratkan sebagai negara bagian Cina," sindir Jajat.
Jajat menilai, melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. Padahal sebagai pemimpin yang lahir dari rahim PDIP yang mana ideologi bung Karno menjadi landasannya, seharusnya Jokowi bisa membawa Indonesia tidak hanya bergantung kepada aseng dan asing.
Apalagi, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Bung Karno dengan jelas telah disebutkan, tidak mungkin unsur-unsur luar negeri membuat tanah air kita makmur dan sejahtera, gemah ripah kerta rahadja, jikalau bangsa Indonesia sendiri hanya jadi penonton dan penikmat dari hasil yang digali oleh modal orang lain.
"Sepertinya, Jokowi-JK tidak pernah membaca buku dan belajar tentang Soekarno," demikian pengamat yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.
Kemarin, JK menegaskan Pemerintah tak terlalu mengkhawatirkan krisis yang terjadi di Yunani. Karena gagal bayarnya Yunani membayar utang (default) kepada International Monetary Fund (IMF) tak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
"Greek crisis is nothing compared to Tiongkok. Pasti (krisis Yunani tidak ada pengaruh ke Indonesia). Lebih ke krisis Tiongkok," ujar JK, sembari memperlihatkan artikel CNNMoney, kepada wartawan, di kantornya.[zul] Sumber: www.rmol.co
Baca juga: INVESTASI ATAU "PENJAJAHAN" CHINA?
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !