| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Jokowi Bisa Tiru Yunani Lakukan Referendum 'Nasionalisasi Freeport' | | 5:25:12 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
by @ragilnugroho1
1. Hasil referendum Yunani menolak bantuan kreditur. Rupanya mrk memilih hidup sulit drp menjadi budak asing. (Baca: Referendum Yunani Hasilkan Penolakan atas Desakan Eropa)
2. Yang ditakuti barat ketika pemimpin konsisten u demokratis. Seperti Yunani yg memberikan referendum u rakyat
3. Venuezuela salah satu negara yg menjadikan referendum sbg pengambil keputusan, termasuk program2 anti neoliberalisme. Barat hy bs gigit jari
4. Walaupun media barat selalu propaganda Yunani akan bangkrut klu tak mengikuti resep IMF, rakyat Yunani menumpuh jalannya sendiri
5. Klu Jokowi berani menggelar referendum apakah freeport akan dinasionalisasi/tidak, mslg utang Indonesia akan beres. Bhkn bs ngasih hutang
6. Dengan referendum legitimasinya kuat krn rakyat yang menghendaki, bukan elit2 politik yang korup
7. Barat cara menundukan negara yg akan dijajah lewat neolib melalui dua jalur: damai dan perang.
8. Damai klu negara yg akan dijajah lewat neolib mau menerima syarat2 IMF dg kesepakatan yg kemudian dibuatkan UU: Indonesia contohnya
9. Lewat perang ketika negara2 tak mau tunduk dg neolib barat: Irak, Afganistan, Libia, Suriah, contohnya
10. Irak diperangi krn Sadam gak mau kasih cadangan minyaknya. Khadafi jg serupa. Afganistan n Suriah jg sama.
11. Alasan barat u memerangi macem2: sebagian melalu tuduhan terorisme n isu ham. Tp tak pernah mampu dibuktikan
12. Yunani bisa jadi akan diserang atau tentara didorong u melakukan kudeta agar Barat bs menguasai tambang emasnya
|
| Indonesia's President Jokowi lacks leadership on corruption | | 5:13:58 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Kekurangmampuan Joko Widodo dalam memimpin pada level Negara, dipaparkan dengan jelas oleh peneliti luar negeri dalam paper ilmiah ini. Juga dipaparkan bagaimana Joko Widodo kelihatan tak berdaya di hadapan Ms. Putri.
Apakah peneliti ini termasuk ke dalam golongan "hater" juga? Hehe..
(Canny Watae)
***
Indonesia's President Jokowi lacks leadership on corruption
Author: Liam Gammon, ANU*
The higher they rise, the harder they fall. No politician in post-Suharto Indonesia has risen higher and faster than Joko Widodo (Jokowi), whose win in the 2014 presidential elections was considered a breath of fresh air for a vibrant but corrupt democracy. The reality of his presidency, though, is not what civil society, foreign governments and investors were crossing their fingers for.
After eight months in office Jokowi looks surprisingly conservative, out of touch, and out of his depth.
As an outsider to the Jakarta establishment, his tenure was always going to marked by a mishmash of deal making and confrontation, especially with his own PDI-P party and its leader, former president Megawati Sukarnoputri. Her determination to dictate to the president on personnel and policy matters has far exceeded analysts' predictions. Jokowi's surprising weakness in the face of lobbying from Megawati and other oligarchs has vindicated critics who brand him a 'puppet' of party bosses.
Serious moves to shake up over-regulated and protected sections of the economy are off the table so long as his relationship with the political elite remains tense. A widely-applauded boost to infrastructure spending is being largely channelled through state-owned firms to keep rent seekers and ideologues happy. Fear of bad polls is also behind the partial reversal of the brave decision, made during his brief political honeymoon, to scrap Indonesia's ruinously expensive petrol subsidies. It seems that, under Jokowi, Indonesia's economy will continue to muddle through, with reform as constrained by the political economy of corruption as ever.
Politics has also spilled over into Indonesia's foreign relations. Jokowi's lack of interest in the wider world was expected to lead to foreign policy technocrats taking the lead. To some extent this has been true. Yet the president's focus on the home front means that decisions made for domestic political reasons, such as executing foreign drug convicts and sinking illegal fishing boats, are made without serious consideration of their effects on Indonesia's reputation and relationships abroad.
The fight against high-level corruption has also suffered. Under pressure from Megawati, Jokowi shocked the public with an attempt to appoint a police chief tainted by serious allegations of graft. Indonesia's most respected law enforcement institution, the Corruption Eradication Commission (KPK), has been cowed by sustained attacks from a police force increasingly hostile to reform.
Jokowi's appointment of political party figures to head the Attorney-General's department and law ministry shows how little importance he places on cleaning up the justice system. More concerning still have been quiet efforts by the military to get back into areas of civilian governance - such as delivering rural development programs and providing security for government facilities - from which reformers had extricated it.
Jokowi still has several years to prove he is capable of making Indonesia's economy more competitive and its government less corrupt - that is, if he wants to. But some insiders now worry that he simply lacks the appetite to take on vested interests whatever the political circumstances.[]
*Liam Gammon is a PhD candidate at the College of Asia and the Pacific, the Australian National University.
This article appeared in the most recent edition of the East Asia Forum Quarterly, 'Leadership in the region'.
Sumber: http://www.eastasiaforum.org/2015/07/03/jokowi-lacks-leadership-on-corruption/
|
| Pesta Sabu Jelang Sahur, Anggota DPRD Fraksi-PDIP Ditangkap Polisi | | 4:52:45 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Nyabu, Oknum DPRD Kota Diringkus
Polisi menangkap seorang anggota DPRD Kota Tangerang saat pesta sabu. Anggota dewan dari Fraksi PDIP bernama Pambuadi ditangkap di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat bersama seorang teman perempuannya. Penangkapan dilakukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (3/7) malam.
Informasi penangkapan Pambuadi dibenarkan Pendi, Ketua RT 01/04 di lingkungan rumah Pambuadi, Neglasari, Kota Tangerang. Menurut Pendi, dia mendapat laporan warga bahwa Sabtu (4/7) malam lalu, polisi datang menggeledah rumah Pambuadi. Saat penggeledahan, Pambuadi juga ikut menyaksikan. Usai menggeledah, polisi kembali membawa pergi Pambuadi. Dalam waktu yang bersamaan, polisi juga mengamankan seorang ketua RT berinisial R karena diduga terlibat.
Kabar tertangkapnya P sudah beredar luas di internal PDIP sejak malam penangkapan. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Hendri Zein pun sudah mendengar kabar tersebut. Meski begitu, Hendri Zien belum menerima pemberitahuan resmi penangkapan kader PDIP tersebut dari kepolisian.
"Ya rumorsnya sudah meluas. Laporannya sudah masuk ke saya," ujar Hendri Zein saat dikonfirmasi Tangerang Ekspres, Minggu (5/7). Hendri Zien mengaku belum dapat berkomunikasi dengan P. Untuk itu, dia mengatakan akan melakukan kroscek kebenaran penangkapan tersebut. Sementara jika P terbukti bersalah, PDIP akan memberikan sanksi dan akan melakukan pemecatan terhadap oknum tersebut.
Petinggi parpol berlambang banteng moncong putih itu pun sudah banyak yang mendengar kabar penangkapan P. Kabar itu pun sudah sampai di telinga Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Ditemui saat acara santunan anak yatim dan Bulan Bung Karno di Serang kemarin, Ribka langsung menggelar rapat dadakan saat ditanya wartawan perihat penangkapan P. Ia sempat mencari informasi ke sejumlah pengurus PDIP Kota Tangerang via telepon.
"Ya, saya sudah mendengar dan sekarang masih kita tunggu kebenarannya. Kalau terbukti, DPD nanti akan bikin surat ke DPP Bidang Kehormatan partai, di situ akan diproses. Proses hukum berlanjut dan tidak ada ampun," ujar Ribka.
Dalam kasus anggota partai terjerat narkoba, Ribka menyatakan bahwa PDIP tegas terhadap kadernya yang menggunakan narkoba. "Secara kepartaian, Ibu Ketua Umum selalu mengingatkan setiap pidato di mana-mana. Kalau orang itu masih ndablek make (konsumsi narkoba) yaudah dia berarti udah siap dipecat. Kan dia bukan anak kecil," tegasnya.
Sementara itu, pasca-kabar penangkapan tersebut, rumah P di kawasan Jalan Dr Sitanala, Neglasari, Kota Tangerang digeledah polisi. Namun belum diperoleh keterangan hasil dari penggeledehan tersebut. Kasat Narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Juang mengaku mengetahui ada penggeledahan sebuah rumah di Neglasari. Tapi, ia mastikan bukan anggota Polres Metro Tangerang yang melakukannya. "Itu anggota Satnarkoba Jakarta Barat," jelasnya.
Kabar tertangkapnya oknum anggota Dewan Kota Tangerang ini, menjadi sorotan Ketua Dewan Pembina Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia (LKPI) Hasanudin Bije. Ia mengatakan, belum genap satu tahun dilantik, DPRD Kota Tangerang harus mendapat sorotan negatif dari publik akibat ulah oknum anggotanya.
"Naif bener rakyat Kota Tangerang ini, punya wakil rakyat pecandu narkoba," katanya. Ia menilai, oknum anggota Dewan itu telah mencemarkan nama baik lembaga DPRD yang terhormat.
"Apalagi Kota Tangerang adalah kota akhlaqul kharimah, kota yang telah memperdakan larangan minumam beralkohol, apalagi narkoba. Ini sangat memalukan apalagi dilakukan pada saat umat Islam sedang khusuk menjalankan ibadah puasa," lanjutnya.
Ia menilai, selayak PDIP bertanggung jawab terhadap rakyat yang diwakilinya. "Jika mungkin, harus tes urine di jajaran pengurus PDIP Kota Tangerang. Demikian juga kepada pimpinan DPRD agar meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan tes urine kepada seluruh anggota Dewan, untuk memastikan yang lain bersih dari narkoba," tegasnya. (mg-14)
Sumber: http://tangerangekspres.com/nyabu-oknum-dprd-kota-diringkus/
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !