| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Pertama Kali Merauke Kirim Seribu Ton Beras ke 4 Kabupaten, Hasil Rintisan SBY Dinikmati Jokowi | | 3:28:13 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Ada yang unjukkan ke saya, betapa hebatnya Pemerintahan Pak Jokowi berikut Menteri Pertaniannya karena untuk yang Pertama Kali, Merauke Kirim Seribu Ton Beras ke 4 Kabupaten
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/13/090683617/pertama-kali-merauke-kirim-seribu-ton-beras-ke-4-kabupaten
SAYA JAWAB: EMANG INI MURNI KARENA PEMERINTAHAN JOKOWI?! PASTINYA ADALAH TIDAK!!!
Suksesnya Panen Raya di Kabupaten Merauke Papua tahun ini, tidak lepas dari inisiatif terobosan Kebijakan Pemerintah di Jaman SBY.
Betul, Pak SBY lah yang MENGEMBANGKAN "Merauke Integrated Food and Energy Estate". Pemerintah daerah Papua menyediakan lahan sekitar 570.000 ha. Adapun alokasi dalam APBN 2011 untuk memuluskan jalannya program itu mencapai Rp 490 miliar.
Baca LINK berikut :
PROGRAM PENCETAKAN SAWAH, Pemerintah ajak swasta cetak sawah lewat program food estate
[20/3/2011] Pemerintah menggandeng sektor swasta untuk terlibat dalam program mencetak sawah baru. Caranya melalui program budidaya tanaman pangan skala luas atau food estate yang saat ini telah bergulir.
Tahun ini pemerintah menargetkan bisa mencetak sawah baru seluas 70.000 hektare (ha). "Kita berharap pihak swasta bisa melakukan hal yang sama," ujar Menteri Pertanian Suswono akhir pekan lalu. (NB: Suswono ini menteri dari PKS loh hehe.. )
Menurut Suswono sektor swasta bisa menanamkan modalnya untuk pencetakan sawah baru melalui program food estate itu. Dengan demikian, kata dia, tidak hanya mengandalkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah mengembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate di provinsi Papua. Pemerintah daerah Papua menyediakan lahan sekitar 570.000 ha. Adapun alokasi dalam APBN 2011 untuk memuluskan jalannya program itu mencapai Rp 490 miliar . Sebab, setiap ha mencetak sawah baru membutuhkan dana sekitar Rp 7 juta.
Lokasi pencetakan sawah baru itu tidak hanya di pulau Jawa saja lantaran lahan pertaniannya banyak yang beralih fungsi. Program tersebut juga akan bergulir di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua.
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-ajak-swasta-cetak-sawah-lewat-program-food-estate-1
***
JADI, sukses Panen Raya di Merauke tahun 2015 ini, itu tidak terjadi secara ujug-ujug bin tiba-tiba. Semua ada proses-nya DAN proses itu jauh di mulai sejak tahun 2011 di jaman Pemerintah SBY.
DAN PULA....
Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Pak SBY itu "Titip" 40.000 Hektar Sawah ke Pemerintahan Baru melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 (RAPBN).
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/17/121500126/SBY.Titip.40.000.Hektar.Sawah.ke.Pemerintahan.Baru
KESIMPULAN
Semua adalah kontinuitas/kesinambungan.. jadi untuk Die Hardest Pak Jokowi, jangan suka asal main klaim yaa.. :)
(Tara Palasara)
|
| Ahok Nilai Ada Konspirasi BPK dan DPRD Terkait Laporan Keuangan DKI | | 3:07:28 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada permainan politik antara BPK dan DPRD DKI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI 2014. Hal ini menurut Ahok bisa dilihat dari penyerahan LHP yang dilakukan secara diam-diam melalui Sekda DKI Saefullah.
Ahok menilai DPRD DKI dan BPK tidak suka kepada dirinya. Terutama dalam persoalan gaya memimpin di Ibu Kota.
"Kalau enggak demen sama sama saya, saya juga seneng aja. Kalau kamu enggak demen ketahuan 2014 banyak maling kan. Itu masih terlalu kecil malingnya padahal dia belum periksa semua," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Selasa (14/7), seperti dilansir merdeka.com.
Ahok menyebut telah menemukan kesepakatan terselubung antara DPRD DKI dengan BPK. Kesepakatan itu berupa surat dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta.
"Ini tidak lazim, ada surat kesepakatan supaya tidak menyerahkan hasil pemeriksaan ke gubernur. Terus mereka menyangkal telah memberikannya ke sekretaris daerah (Sekda)," ujarnya.
Menurutnya, BPK baru menyerahkan LHP setelah dirinya melayangkan protes ke lembaga pemeriksa keuangan tersebut. Dia menduga ada maksud tidak baik atas kesepakatan tersebut.
"Sudah saya protes baru kasih ke Sekda makanya saya tanya BPK ini ada apa? Saya mengkritisi mereka, kayaknya ada oknum yang main di sana," kata Ahok.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil audit BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD. Temuan itu senilai Rp 2,16 triliun, terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. kemudian, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
Atas temuan BPK dengan jumlah spekatakuler ini belum ada pernyataan dari KPK yang biasanya sangat getol memburu dan mengungkap koruptor. Hal ini sangat disayangkan oleh Pakar Hukum Prof. Romli Atmasasmita.
"Gub bengkulu tsk (tersangka) krn negara rugi 365 jt; pemda DKI negara rugi 7T mrt bpk ri aneh tdk ada langkah konkrit!" ujarnya melalui akun twitter @romliatma, Rabu (15/7).
Menurut Prof. Romli, kalau kerugian negara dengan nilai triliunan di kasus DKI tidak diusut KPK, Kejagung maupun Polri, maka ini bentuk diskriminasi perlakukan hukum.
"Saya katakan diskrimantif karena gubernur2 lain sudah ditetapkan tersangka ketika ditemukan unsur kerugian negara dan masuk ranah UU Tipikor," ujarnya.
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !