| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Perwakilan Daerah dan Luar Negeri Antusias Hadiri Munas ke-4 PKS | | 2:00:04 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Ribuan kader siap meramaikan Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan dihelat 14-15 September mendatang di Depok, Jawa Barat. Kader-kader tersebut merupakan perwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia.
"Jumlahnya cukup besar sekitar seribu lebih," ujar Ketua Panitia Pengarah Munas ke-4 PKS, Dr Suswono di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Selasa (1/9).
Suswono menjelaskan, sebagaimana yang tertulis dalam AD/ART PKS, peserta Munas partai terdiri dari unsur Anggota Majelis Syuro (MS), unsur Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), unsur Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta Dewan Pengurus Daerah (DPD).
"Munas nanti akan dihadiri Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), unsur wilayah, dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia," terang Suswono.
Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kalimantan Selatan, Hendra mengungkapkan wilayahnya akan diwakili ketua, sekretaris, bendahara, serta satu orang unsur bidang perempuan dalam Munas ke-4 PKS tersebut.
Tak hanya unsur DPW Kalimantan Selatan, Hendra juga menuturkan tim DPD PKS Kota Banjarmasin pun akan turut serta dalam perhelatan Munas tersebut.
"Tim dari DPD PKS Kota Banjarmasin akan turut serta sebagai penggembira karena DPD Banjarmasin sedang berjuang dalam Pilkada Kota Banjarmasin. Kali ini kami mengusung Ketua DPW Kalimantan Selatan, Ibnu Sina sebagai Calon Wali Kota Banjarmasin," terang Hendra.
Ketua DPW PKS Gorontalo, Helmi Adam menambahkan delegasi Gorontalo akan hadir 10 orang pada Munas ke-4 PKS tersebut.
"Akan ada 6 orang dari perwakilan DPD di Provinsi Gorontalo, 3 orang unsur DPTW (DPW, MPW, DSW), dan satu orang unsur bidang perempuan," jelas Helmi.
Helmi pun berharap Munas PKS kali ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa merumuskan arah kebijakan yang terbaik untuk perjalanan PKS lima tahun yang akan datang.
"Munas kali ini adalah tempat bersinggah sementara, dimana bahan bakar dan pembekalan diisi supaya cukup hingga sampai di tempat persinggahan selanjutnya," tutur Helmi.
Tak hanya kader dari seluruh penjuru Indonesia yang akan menghadiri Munas kali ini, Suswono menambahkan para utusan kader PKS di luar negeri yang terhimpun dalam Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS pun akan turut menghadiri perhelatan akbar tersebut.
"Kader yang ada di luar negeri termasuk yang akan diundang pada Munas kali ini, bahkan sangat terasa antusias mereka untuk hadir," lanjut Suswono.
Suswono menambahkan, acara akan bertambah meriah karena dalam rangkaian Munas ke-4 PKS tersebut akan diadakan kegiatan bersama masyarakat dan aksi sosial serempak di seluruh wilayah yang digarap para kader PKS.
"Kita sengaja buat rangkaian Munas seperti itu, agar silaturahim dengan masyarakat juga terbangun. Agar tercipta dialog antara masyarakat dengan pimpinan partai," pungkas mantan menteri pertanian tersebut.
Sumber: pks.id
|
| Presiden PKS: Pemerintah Harus Respon Tuntutan Buruh | | 1:30:00 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman meminta pemerintah merespon tuntutan buruh.
"Tuntutan mereka harus direspon dan didengarkan," kata Sohibul yang juga Anggota DPR itu sesaat sebelum memasuki Ruang Paripurna, Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9).
Pemerintah harus mengambil langkah pendek dan jangka panjang terkait tuntutan buruh tersebut, terlebih saat ini perekonomian nasional sedang melemah.
Soal aksi massa buruh yang dikhawatirkan membuat perekonomian semakin lambat dan mengganggu ketertiban Ibukota, Sohibul tidak melihatnya.
"Selama dilakukan sesuai prosedur ada izin saya kira tak apa. Yang jelas mereka punya izin dan legal," demikian kata mantan Wakil Ketua DPR itu.
Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (1/9) kemarin, ribuan massa buru melakukan aksi damai serentak di 20 provinsi se-Indonesia, di Jakarta dipusatkan di Istana Kepresidenan.
Berikut 10 tuntutan massa buruh:
1. Turunkan harga barang pokok (sembako) dan harga BBM.
2. Menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK.
3. Tolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.
4. Naikkan upah minimal 22 persen pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah. Selain itu, menolak keras RPP Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus & PDB serta Revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.
5. Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh, sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS), bukan Rp300 ribu/bulan.
6. Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes No 59 Tahun 2014 yang membuat tarif murah, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik di luar BPJS bisa digunakkan untuk COB.
7. Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga.
8. Angkat para pekerja outsourcing, terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja outsourcing. Serta permasalahan guru honor dengan upah hanya sekitar 100 ribuan hingga 300 ribuan.
9. Penjarakan Presiden Direktur PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang dan 31 lainnya terancam PHK. Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga kerap terjadi, dimana banyak aktivis buruh yang dipenjarakan, satu sisi ketika perusahaan salah, dari pihak kepolisian lambat sekali menindaknya. Dan copot Menaker dari jabatannya karena tidak berbuat apapun dalam setiap kasus yang melibatkan buruh.
10. Hapuskan perbudakan modern dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Sumber: rmol.co
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !