PIYUNGAN ONLINE

Your RSS feed from RSSFWD.com.	Update your RSS subscription

PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan Minyak Dunia, BBM Indonesia, dan Kartu 4:45:41 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Dengan transaksi diikat ke Dollar sejak dekade 70-an, Amerika terhindar dari gejolak harga minyak dari sisi nilai tukar (kurs) mata uang. Dengan pusat transaksi di New York Merchantile Expo (NYMEX), Amerika jadi neggara "tuan rumah" penentu harga minyak. Dengan cadangan dalam perut buminya yang sangat melimpah, Amerika leluasa menyetel tingkat produksi minyaknya. Kalau minyak dunia sedang sepi pasokan, Amerika bisa masuk menstabilkan harga. Kalau minyak dunia lagi banjir-banjirnya, Amerika bisa tahan produksi. Kondisi sekarang: Amerika produksi tinggi. Harga minyak turun drastis. Negara-negara OPEC ngotot tetap pertahankan produksi. Dedengkot OPEC, Saudi Arabia, kali ini lebih memilih "wait and see", berharap Amerika turunkan produksi. Dan harga minyak pun mulai terjun di bawah 70 Dollar. Saudi dkk secara finansial sangat kuat menghadapi turunnya harga minyak dunia. Dalam arti, walau kolom penerimaan dalam APBN mereka turun, mereka tetap saja terima duit dari jualan minyak. Dan mereka punya duit cadangan untuk menyeimbangkan kolom belanja. Indonesia, yang statusnya sekarang adalah "nett importer" alias lebih banyak mengimpor daripada mengekspor minyaknya, hanya bisa berpasrah diri, dengan menjadikan kenaikan harga minyak dunia sebagai alasan menaikkan harga jual BBM dalam negeri. Eh, yang super aneh malah ini: harga dunia sedang turun drastis, harga dalam negeri Indonesia justru dinaikkan. Tanpa jauh-jauh mengkaji berapa cadangan dalam perut bumi kita, tanpa mempertimbangkan dampak sekunder dan tersier (naiknya harga barang dan tarif transportasi). Semuanya untuk menghidupkan 3 kartu ajaib, yang sudah telanjur di"simsalabim"kan. Tahun depan, harga dunia bisa jadi naik drastis. Lihat tarian Amerika-OPEC. Pada saat itu, Indonesia yang kepalang mematok harga dalam negeri ke harga dunia, hanya akan bisa menaikkan (lagi) harga dalam negeri-nya. Pada saat itu semua pihak akan menjerit tanpa kecuali. Dan penguasa pun kemungkinan besar tumbang. Makanya, Mas, menaikkan harga BBM jangan hanya demi kartu. (Canny Watae) Polri Lebih Represif di Rezim Jokowi 4:35:54 AM PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com Demo Mahasiswa di Makassar (foto: Tribunnews) Aksi represif kepolisian yang kini marak terjadi pasca Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden RI ini banyak menuai kecaman. Kepada mahasiswa, polisi begitu agresif ketika menghadapi penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah. IISIP, adalah salah satu elemen mahasiswa yang mengecam tindakan represif aparat kepolisian. IISIP yang tergabung dalam Forum Mahasiswa (Formasi) IISIP dan Kesatuan Aksi Mahasiswa (Kanita) IISIP konsisten menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. "Belum genap 100 hari saja rejim Jokowi-JK dalam menjaga kebijakannya telah bertindak keras terhadap unjuk rasa yang dilakukan rakyat. Sehingga dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan baik itu oleh buruh, petani, mahasiswa dan masyarakat selalu berujung represif dan jatuh korban bahkan 2 nyawa melayang dalam aksi menolak kenaikan bbm," ujar Ketua Formasi IISIP, Suaib, Sabtu 29 November 2014. Suaib mengatakan, ada setidaknya 6 buruh ditangkap dalam unjuk rasa di Bekasi, di Rembang, ibu-ibu petani harus ikut merasakan bogem mentah dari polisi, dan terakhir, 2 mahasiswa meninggal dunia di Makassar. "Ini jelas merupakan cara cara ORBA yang sedang dipraktekan rejim Jokowi-JK dimana dalam menghadapi unjuk rasa rakyat selalu dihadapkan dengan tindak kekerasaan," ucapnya. Pada kesempatan sama, Rengais Sekar Sari dari Kanita IISIP juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum perempuan. "Di saat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan masih diperingati, kepolisian malah mempertontonkan kekerasannya terhadap kaum perempuan. Di mana unjuk rasa yang dilakukan oleh ibu-ibu petani di Rembang dihadapi dengan pemukulan, dan penganiyaan," ujarnya. Sari mengingatkan, seharusnya rezim Jokowi-JK tidak memandang rakyat yang berunjuk rasa sebagai musuh pemerintah, apalagi hak mengepresikan pendapat  telah dijamin dalam UUD45 dan juga dalam UU Menyampaikan Pendapat. Formasi dan Kanita juga menilai rezim Jokowi-JK lebih memilih melindungi kepentingan kapital global ketimbang menghargai hak demokrasi rakyat yang melakukan unjuk rasa. Sikap pemerintah ini mempertegas fakta akan bangkitnya rezim yang jauh dari harapan serta mengkhianati terhadap suara rakyat pada pemilu 2014. Atas kejadian ini, Formasi dan Kanita IISIP menuntut Jokowi-JK mengusut tuntas semua kasus represif aparat terhadap rakyat. Mereka juga menuntut Jokowi-JK jangan cuci tangan tapi harus bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap rakyat.

RSSFWD - From RSS to Inbox

3600 O'Donnell Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224. (410) 230-0061