| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Ketika Partai Pemerintah Pecah Akibat Dana Aspirasi | | 9:22:02 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pecah terkait dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Fraksi Partai Nasional Demokrat menyampaikan sikap resmi fraksi menolak dana aspirasi ini.
"Lebih baik konsentrasi dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Kalau ada dalam musrenbang dalam APBN ada yang belum masuk, bisa masuk dalam musrenbang, paksa. Kami menolak itu, untuk menjaga efisiensi anggaran negara," kata Wakil Ketua Fraksi Jhony G Plate di Gedung DPR, Senin 15 Juni 2015.
Jhony mengatakan, tidak ada mekanisme yang jelas dalam program ini. Sehingga rawan disalahgunakan. Dia juga menyoroti fungsi DPR. Sebab, kalau dana aspirasi disetujui, maka legislatif telah mengambil peran eksekutif.
PDIP Dukung Dana Aspirasi
Namun, hal lain diutarakan oleh Fraksi PDIP. Anggota dari Fraksi PDIP, Sudin, mengatakan partainya mendukung penuh adanya program ini.
Setiap daerah pemilihan dialokasikan maksimal Rp20 miliar setiap anggota per tahunnya. Bahkan Sudin menyebut, kalau ada anggota PDIP yang menolak, maka itu hanyalah oknum.
"Kalau ada yang menolak dari Fraksi PDIP, mereka adalah oknum. Saya pribadi mendukung penuh dana aspirasi tersebut," kata Sudin di DPR, Jakarta, Senin 15 Juni 2015.
Dia mencontohkan di dapil Lampung I. Kepala daerah yang kalah pada dapil tertentu tidak akan mengefektifkan program pembangunan.
"Dengan adanya program ini, semua pembangunan merata. Program ini adalah untuk menghilangkan like and dislike dari kepala daerah," kata Sudin.
Terkait aksi penolakan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Sudin juga mempertanyakannya. Walau sesama pendukung pemerintah, Sudin menyentil partai pimpinan Surya Paloh itu.
"Mereka (Nasdem) hadir dan setuju dana aspirasi kok dalam rapat Tim 30. Kalau sekarang mereka menolak, apa dasarnya," katanya.
Partai dari KIH lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa, juga menyatakan menerima program UP2DP ini. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy bahkan mengemukakan ada 25 alasan yang ia sampaikan kenapa harus menerima program yang akrab disebut dana aspirasi ini.
"Pertama, untuk mengisi kekosongan anggaran (backlock) bagi daerah yang tidak tersentuh program APBN," kata Lukman.
Banyak juga kebutuhan mendesak, kata Lukman, yang tidak bisa ter-cover oleh APBN. Lalu, memenuhi kebutuhan program reaksi cepat pemerintah saat ini.
Lukman mengatakan, dengan dana aspirasi ini maka pergerakan uang juga terjadi di daerah. Selain itu, juga membantu masyarakat untuk membangun akuntabilitas terhadap wakilnya. Selain memang untuk memenuhi janji politik.
"Untuk mengikis membesarnya floating mass, kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi," kata Lukman.
Menurut Lukman, dana aspirasi ini baik untuk mengurangi mafia anggaran di DPR dan untuk pendidikan politik bagi bangsa.
*sumber: VIVAnews
|
| Sebelum Terlambat, Sebaiknya Reklamasi Teluk Jakarta Dipansuskan DPR | | 9:11:27 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Senator asal Jakarta Fahira Idris meminta reklamasi Pantai Utara Jakarta sebaiknya di pansuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, persoalan tersebut dinilai melibatkan banyak pihak dan pemegang kekuasaan.
"Hemat saya, sebelum terlambat, reklamasi Teluk Jakarta ini harus segera dipansuskan oleh DPR. Kenapa oleh DPR, karena persoalan ini melibatkan banyak pihak mulai dari Gubernur dan DPRD DKI Jakarta, Kementerian KKP dan Lingkungan Hidup, termasuk LSM Lingkungan Hidup, bahkan jika perlu perusahaan-perusahaan yang ikut dalam kegiatan reklamasi ini juga dipanggil," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima RMOLJakarta, Senin (15/6).
Menurut Wakil Ketua Komite III DPD ini, Pansus diperlukan untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sesuai dengan semua persyaratan dan undang-undang.
Selain itu, lanjut Fahira, juga untuk mencari tahu secara pasti apakah proyek reklamasi ini benar-benar dibutuhkan semua warga Jakarta atau hanya bermanfaat bagi segilintir orang saja.
"Paling penting dari kerja Pansus nanti adalah, warga DKI Jakarta mendapat informasi yang ilmiah sejauh mana proyek reklamasi Teluk Jakarta ini mempunya dampak terhadap kelestarian lingkungan," ungkapnya.
Selain itu, Fahira juga mengkritisi rencana DPRD DKI Jakarta yang akan membuat Pansus Reklamasi. Bukan cuma itu, berbagai pihak mulai dari DPRD DKI Jakarta dan Komisi IV DPR sudah merekomendasikan agar proyek reklamasi ini dihentikan untuk sementara waktu. Begitu pula dengan rencana Walhi Jakarta yang akan menggugat reklamasi Teluk Jakarta melalui jalur hukum.
"Tapi sampai sekarang masih wacana saja. Hingga detik ini proyek reklamai terus berjalan. Wacananya terlalu lama," ejek Fahira.
Sejak pertama kali digulirkan, lanjut Fahira, proyek reklamasi Teluk Jakarta memang sudah menuai kontroversi. Mulai dari dinilai melanggar UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Peraturan Pemerintah (PP) No 122/2012 tentang Reklamasi Pantai, sampai pada Izin reklamasi merupakan kewenangan KKP bukan guburnur.
"Begitu pula dengan aktivitas penjualan hunian di Pluit City (Pulau G) yang merupakan salah satu pulau hasil reklamasi oleh PT Muara Wisesa Samudra (MWS), yang dianggap menyalahi aturan karena perusahaan yang bersangkutan baru mengantongi izin reklamasi," tuturnya
Dan yang terbaru, tambah Fahira, adanya dugaan pencurian pasir untuk reklamasi Teluk Jakarta, yang benar-benar akan merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga Jakarta.
"Sebagai senator Jakarta saya berharap Komisi IV DPR bisa bergerak cepat membentuk Pansus Reklamasi Teluk Jakarta untuk menilai layak tidaknya proyek ini dilanjutkan. Ini bukan hanya untuk kepentingan warga Jakarta saja yang saya lihat juga sudah mulai resah dengan reklamasi ini. Tetapi juga untuk kepentingan nasional. Ingat, Laut pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional, jadi tidak bisa sembarangan dikelola, apalagi oleh swasta yang tujuannya murni untuk bisnis," pungkasnya. [zul]
Sumber: RMOL Jakarta
|
| Thailand, Surga Pedagang Kaki Lima Tanpa Kenal 'Gusuran' | | 9:00:01 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
SURGA EKONOMI KERAKYATAN di Asia Tenggara paling mudah ditemukan di Thailand. Mungkin yang terbesar di Asia dan menjadi yang paling unik di dunia.
"Penggusuran" lapak rakyat harus berpikir 100x lipat, bahkan 1 juta kali lipat. Hampir 70% perekonomian Thailand ditopang oleh sektor informal. Solidaritasnya sangat tinggi. Terserah mau atas nama apa, atau alasan apapun, penggusuran lapak rakyat oleh pejabat publik sama saja tindakan BUNUH DIRI POLITIK. Jangan gunakan kalimat "Penertiban", karena itu sama saja akan dapat memicu terjadinya MOGOK NASIONAL.
Gambaran ekonomi kerakyatan di Thailand inilah yang agaknya mencerminkan pemikiran Prof Mubyarto. Kebijakannya membangun sistem sosial dan sistem perekonomian yang berbasis pada kerakyatan.
Dengan memanusiakan mereka tanpa diskriminasi membuat Thailand dikenal sebagai negara dengan penjaja makanan jalanan terbesar di dunia yang sekaligus menjadi obyek wisata internasional.
Jangan berharap akan ditemukan pejabat yang bicaranya kotor tentang mereka para pelaku sektor informal. Mau liberal atau sosialis, semua partai politik harus berpihak kepada WONG CILIK.
(Leo Kusuma)
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !