| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | 50 Tahun Usia Harian KOMPAS, Ingatlah Selalu Wasiat P.K. Ojong #HBDKompas | | 11:30:51 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Tahun ini begitu spesial bagi keluarga besar harian Kompas. Hari ini, Minggu, 28 Juni 2015, Kompas genap berusia 50 tahun.
Harian Kompas lahir dari sebuah cita-cita, menjadi "Amanat Hati Nurani Rakyat".
Dikutip dari wikipedia, ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor in-chief pertamanya.
Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat. Salah satu alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang Flores. Majalah Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi Kompas, pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.
Setelah mengumpulkan tanda bukti 3000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965.
Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah Intisari.
Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat halaman dengan iklan yang hanya berjumlah enam buah. Selanjutnya, pada masa-masa awal berdirinya (1965) Koran Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar.
Dan saat ini, Harian Kompas merupakan koran dengan 2 juta pembaca dan oplah sebesar 530.000 eksemplar. Tak heran, Kompas memimpin media cetak di Indonesia.
Wasiat P.K. Ojong
"Secara intituitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama pers adalah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah. Wartawan jangan sekali-sekali meminta dan menerima fasilitas dari pejabat. Sekali hal itu terjadi, ia tidak bebas lagi menghadapi pejabat itu dalam profesinya. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa." (P.K. Ojong, pendiri KOMPAS)
Semoga di usia setengah abad ini, harian KOMPAS selalu menjadi 'kompas' bagi perjalanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur.
#HBDKompas
[Redaksi PIYUNGAN ONLINE]
|
| Menteri Susi Bocor... Bocor... Bocor... | | 11:30:01 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Masih Mau meledek Bocor Bocor lagi ...???
dan Masih Belum Percaya bahwa Negara ini mengalami kerugian atau bisa disebut Kebocoran yang berasal dari segala macam tindakan Kriminal mulai dari Korupsi sampai pencurian kekayaan alam Indonesia .
Sebelum Pilpres ...
Prabowo : "Setelah kita pelajari setiap tahun kebocoran sekitar Rp1160 triliun kebocoran. Tapi informasi dari KPK bukan 1000 triliun yang bocor itu mendekati Rp3000 triliun. Ini adalah inti masalah Indonesia," katanya .
"Kalau tidak ada perubahan lima tahun lagi kita akan hilang Rp5000 triliun. 10 tahun Rp10.000 triliun," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/04/03/n3f9sz-prabowo-ingatkan-lagi-kebocoran-anggaran-rp-1000-triliun-per-tahun
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/24/kebocoran-uang-negara-rp-1000-triliun-seharusnya-untuk-masyarakat
Prabowo Tidak Sakit Hati Diejek Soal Kebocoran
http://politik.news.viva.co.id/news/read/518211-prabowo-tidak-sakit-hati-diejek-soal-kebocoran
Fakta ......
Susi: Kerugian Negara Rp 3.000 Triliun Itu Sungguhan!
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 3.000 triliun karena tindak pencurian ikan dan beragam tindak pidana bukanlah angka buatan tetapi melalui perhitungan. "Kerugian Rp 2.000 triliun-3.000 triliun itu bukan angka buatan," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Chief Editor Meeting di Jakarta, Selasa.
Susi mengingatkan bahwa Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani mengemukakan kerugian sebesar US$ 20 miliar, maka jumlah tersebut tidaklah jauh dari perkiraan dirinya. Menteri Kelautan dan Perikanan juga memberikan satu gambaran bahwa ada penurunan impor BBM jenis solar hampir 36 persen juga ada andil dari kontribusi pemberantasan pencurian ikan. "Mereka pasti tidak membawa BBM dari negara mereka,"
(http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/23/090677717/susi-kerugian-negara-rp-3-000-triliun-itu-sungguhan)
*dari fb Lukman Ibrahim
|
| HNW: PKS Tak Pernah Minta Dana Parpol, Justru Itu Usulan Pemerintah | | 11:00:03 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak tidak pernah mengusulkan dan meminta anggaran dana bantuan partai. Apalagi sampai 10 kali lipat. Pernyataan itu disampaikan politikus PKS, Hidayat Nur Wahid.
"Yang pasti PKS tidak pernah meminta dan mengusulkan peningkatan anggaran dana parpol ini. Bahkan saya menganggap aneh pemerintah yang mengusulkan dan mereka juga yang tidak meneruskan," ujarnya di kediamannya, Sabtu (27/6).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga tidak mempermasalahkan jika akhirnya pemerintah tidak melanjutkan pembahasan dana parpol. Menurutnya, untuk menghidupi partai, PKS masih dapat mengandalkan dana dari seluruh kader.
"Buat PKS ada dana parpol Alhamdulillah, tidak ada dana parpol biaya parpol masih ada dari seluruh kantong kader. Tidak ada masalah buat kami," ucap dia.
PKS pun, sambung Jazuli, tidak akan menagih pemerintah untuk kembali menggulirkan pembahasan dana parpol meskipun sejatinya dana tersebut dapat membantu partai dalam pembinaan politik dan demokrasi.
"Karena membangun politik dan demokrasi tanggung jawab negara juga, tapi kalau pemerintah punya kebijakan, buat PKS tidak ada masalah. Kami tidak ngotot untuk dapat dana itu. Kalau ngotot kami dibilang minta duit terus," ungkapnya.
Saat ditanya apakah sikap pemerintah tidak konsisten, Jazuli pun mempersilakan masyarakat menilai sikap pemerintah yang pertama kali menggulirkan dana parpol lalu kemudian membatalkannya. "Kami serahkan ke masyarakat, pemerintah mengajukan lalu sekarang mencabut sendiri itu bagaimana," ujarnya. (ROL)
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !