| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Ribuan Balita Alami Gizi Buruk, Jokowi dan Gubernur NTT Akan Digugat | | 9:18:04 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya bakal digugat oleh sejumlah advokat NTT di Kupang dan Jakarta, lantaran sebanyak1.918 balita di NTT menderita gizi buruk.
"Sejumlah advokat NTT di Kupang dan Jakarta, akan mengajukan gugatan secara class action kepada Gubernur NTT dan Bupati, bahkan sampai kepada Presiden Jokowi, atas tidak adanya perbaikan dan perubahan terhadap kondisi gizi buruk di NTT," kata koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, Sabtu (27/6/2015) sore.
Menurut Selestinus, Gubernur NTT Frans Leburaya bisa digugat dalam perbuatan melawan hukum karena selama 15 tahun dalam memimpin Provinsi NTT telah lalai mengatasi keadaan busung lapar atau gizi buruk yang menimpa ribuan atau puluhan ribu balita NTT selama 15 tahun.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya dianggap lalai, lanjut Selestinus, karena APBD yang setiap tahun dianggarkan untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat diduga diselewengkan.
Selain itu, ada dana bantuan pemerintah pusat melalui dana bantuan sosial (Bansos) pemerintah provinsi NTT, penggunaannya diselewengkan sehingga masyarakat NTT di tiga Kabupaten yakni Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Sumba Barat Daya (SBD), mengalami kelaparan akut dan gizi buruk atau busung lapar.
"Gubernur Frans Lebu Raya dan bupati-bupati, sepertinya tidak punya tanggung jawab moral, hukum dan sosial, bahkan tidak punya rasa malu kepada masyarakat dan dunia luar, atas makin besarnya angka jumlah korban gizi buruk dan busung lapar yang kian membengkak," kata Selestinus.
Selestinus mengatakan, sejumlah media massa di Jakarta, dalam minggu ini menempatkan berita gizi buruk dan busung lapar balita NTT dengan jumlah yang mencengangkan, sebagai akibat pemerintah lalai atau abaikan kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Padahal kata dia, dana bansos yang berdasarkan LHP-BPK-RI-NTT, terdapat temuan penyimpangan secara spektakular yang diduga dilakukan oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya.
"Sebagai putra daerah NTT di perantauan, kita prihatin dan merasa malu, ketika membaca berita tentang ribuan balita NTT mengalami busung lapar dan gizi buruk, bahkan puluhan bayi sudah meninggal. Karena itu momentum kelalaian pemerintah provinsi NTT mengatasi kondisi busung lapar dan gizi buruk balita di NTT, selain digugat secara perdata oleh sejumlah advokat TPDI dan Save NTT, juga akan meminta KPK mengusut dugaan korupsi Gubernur Frans Lebu Raya terkait dengan LHP-BPK RI-NTT," kata Selestinus.
Dalam LHP-BPK RI-NTT tersebut kata Selestinus, jelas telah mengungkap bukti-bukti penyimpangan dan penyalahgunaan dana bansos NTT, yang tidak diperuntukan bagi rakyat miskin yang membutuhkan, tetapi oleh Gubernur NTT, digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan peruntukan dana bansos, termasuk ongkos-ongkos politik dan sebagainya.
"Antara peristiwa busung lapar dan gizi buruk yang terus menerus dialami oleh balita NTT pada setiap tahun hingga sekarang, memiliki kaitan langsung dengan penggunaan dana bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Gubernur Frans Lebu Raya dan bupati-bupati di NTT," tegas Selestinus.
Karena itu, lanjutnya, kini saatnya masyarakat NTT menyatukan langkah melawan pemerintah provinsi dan Kabupaten di NTT, yang tidak kapok-kapok menyalahgunakan wewenang, terutama dalam membelokan anggaran dana bansos dari yang diperuntukan bagi perbaikan gizi buruk balita NTT, sampai pada urusan pencitraan dan untuk memperkaya diri.
Selestinus juga meminta KPK segera membuka penyidikan kasus dugaan korupsi dana bansos NTT sehingga dalam waktu dekat, TPDI dan SAVE NTT akan melengkapi bukti-bukti, sekaligus memperbaharui laporan dugaan korupsi dana bansos NTT, ke KPK sekaligus mendesak KPK mempercepat penyidikannya.
Sumber: KOMPAS
Baca juga: 11 Anak di NTT Meninggal karena Gizi Buruk, Mana Jokowi?
|
| 11 Anak di NTT Meninggal karena Gizi Buruk, Mana Jokowi? | | 9:17:23 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Kondisi memprihatinkan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang luput dari perhatian pemerintah. Sebanyak 11 anak meninggal dunia lantaran mengalami gizi buruk.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2015).
"Dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2015, ada 1.918 anak mengalami gizi buruk dan 11 di antaranya meninggal. Kemana Presiden saat ini?" ujar Okky.
Indonesia, beber Okky, menempati peringkat pertama kasus anak atau bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpandangan, pemerintah belum memiliki orientasi pada persoalan ketahanan keluarga, khususnya soal pemenuhan gizi anak dan balita.
Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga dijadikan sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.
"Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang," ketus Okky.(yn)
Sumber: TeropongSenayan
Baca juga: Ribuan Balita Alami Gizi Buruk, Jokowi dan Gubernur NTT Akan Digugat
|
| [catatan untuk para istri] Tanpa Izin Suami, Dewi Sandra Tak Berani Keluar Rumah | | 9:09:37 PM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Pelajaran berharga bagi seorang isteri. Belajar dari Dewi Sandra.
Vokalis, artis peran, sekaligus pembawa acara Dewi Sandra (34) mengaku tak berani meninggalkan rumah dan bekerja tanpa izin dari sang suami, Agus Rahman.
"Keluar dari rumah saya enggak berani, karena kan restu itu blessing juga. Segala kegiatan, sebelum saya terima kerjaan, tentunya atas izin suami," kata Dewi dalam wawancara di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2014) malam.
"Karena, pekerjaan saya nomor satu adalah sebagai istri. Dia pun tahu saya kerja dengan siapa, ceritanya apa, dan tujuannya apa," kata Dewi lagi.
Dewi, yang menikah dengan Agus pada 11 Desember 2011, merasa beruntung memiliki pasangan hidup yang begitu perhatian.
"Mas Agus orangnya sangat detil dan dia seorang partner dan teman yang alhamdulillah berkah juga," ujar Dewi.
Sumber: KOMPAS
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !