| PIYUNGAN ONLINE Portal Berita, Politik, Dakwah, Dunia Islam, Kemasyarakatan, Keumatan | Jokowi Sebut Kerugian Dwelling Time Rp 780 Triliun, Jonan: Itu Angka dari Mana? | | 3:30:00 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan merasa heran dengan kalkulasi perhitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kerugian yang diakibatkan dari dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan.
Jokowi menyebut, lambatnya dwelling time telah menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp 780 triliun per tahun. Jumlah yang disebutkan Jokowi tersebut, menurut Jonan terlampau besar.
"Saya sendiri heran itu angka Rp 780 triliun kerugian dari mana? Itu besar sekali. Wong GDP (Gross Domestic Product) Indonesia saja Rp 10 triliun. Masa ruginya sampai Rp 780 triliun?" ungkap Jonan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).
Meski begitu, Jonan menegaskan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait terus berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi masalah dwelling time di pelabuhan.
"Ya intinya, ini harus kerjasama dari semua pihak yang terkait karena ini kan menyangkut 18 kementerian/lembaga," tandas mantan dirut PT KAI ini. (chi/jpnn)
|
| Diperiksa Bareskrim, Abraham Samad: Ini Kasus Rekayasa dan Kriminalisasi | | 3:27:53 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|  | | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, 24 Juni 2015 (Antara/Vitalis Yogi Trisna) |
Kasihan Samad. Dulu ikut merekayasa kasus ustadz Luthfi Hasan Ishaq (LHI) atas korupsi "NOL" rupiah dan dipenjara 18 tahun.
Sekarang dia merasakan hal yang sama: mengalamai rekayasa hukum.
Seperti dilansir beritasatu.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Rumah Kaca sejak Februari lalu muncul untuk diperiksa di Bareskrim Rabu (24/6).
"Hari ini saya dapat panggilan walaupun di panggilan itu saya tidak mengerti. Saya anggap ini adalah rekayasa dan saya anggap kasus yang menimpa saya bagian dari kriminalisasi," kata Samad sebelum diperiksa.
Tapi, dia melanjutkan, sebagai warga yang baik maka dia datang mematuhi panggilan tersebut. "Saya anggap yang ada di surat panggilan saya ini sama sekali tidak punya dasar," tambahnya.
Seperti diketahui kasus ini adalah laporan sebuah LSM yang mengatasnamakan dirinya KPK Watch Indonesia. Pangkal masalahnya adalah pertemuan Samad terkait pihak yang berperkara di KPK.
Pasal yang dijeratkan pada Samad adalah Pasal 36 Ayat (1) junto Pasal 66 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, yaitu larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Pertemuan itu, yang selalu dibantah Samad itu, belakangan muncul di tulisan blog media nasional berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Isi pertemuan itu, menurut blog tersebut, Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi PDIP.
Pertemuan itu membahas sejumlah isu seperti penjajagan Samad menjadi Cawapres Jokowi dan termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi PDIP Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Di bagian lain Samad juga telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Polda Sulselbar. Yaitu dalam kasus yang terjadi pada 2007 lalu saat Samad diduga telah memalsukan KTP dan KK milik seorang perempuan bernama Feriyani Lim untuk keperluan pembuatan paspor.
***
Mumpung bulan Ramadhan, siapapun yang telah ikut mendzolimi ustadz Luthfi segeralah bertobat. Bagaimana cara bertaubat atas kedzoliman? Pertama, mengakui telah salah merekayasa, umumkan secara terbuka. Kedua, minta maaf pada yang bersangkutan. Semoga Allah SWT mengampuni dan menerima taubatnya.
|
| Beredar! Foto Andre Taulany bersama Imam Budi Hartono, untuk Pilkada Depok? | | 3:16:27 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Isu duet Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan Andre Taulany, tampaknya kian terbukti. Hal tersebut sebagaimana obrolan beberapa netizen di twitter yang sudah mulai meminta tanggapan dari publik untuk maju dalam Pilwalkot Depok.
Isu hangat tersebut pertama kali diunggah melalui akun @af1_ dan @SahabatBangIMAM sembari menyertakan foto duet Imam Budi Hartono bersama Andre Taulany sedang salaman di antara mereka berdua, dirinya appreciate jika duet politisi dan seniman ini maju dalam pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang.
"Kalau om @andretaulany74 maju dalam Pilkada Depok bareng @imambhartono nampaknya keren kali ya.. Depok BERIMAN", tulisnya, Kamis (25/6).
Bahkan akun @af1_ berterus terang bertanya kepada publik untuk menanyakan soal persetujuan duet maut tersebut
"Setuju gak kawan2 kalau pasangan @imambhartono & @andretaulany74 maju buat Pilkada Depok mendatang?", tanyanya
Adapun mengenai kepanjangan dari BERIMAN itu adalah Bersama Imam-Andre.
"Gw dukung Om @andretaulany74 maju Pilkada Depok bareng bang @imambhartono. Depok BERIMAN (BERsamaIMam-ANdre) sambut netizen lainnya.
Imam Budi Hartono adalah politisi PKS alumni UI yang sekarang menjadi anggota legislatif di DPRD Jawa Barat. Sejak dirinya berkuliah di jurusan Teknik Kimia UI pada 1987, Imam Budi Hartono sudah tinggal dan menetap di Depok. Imam pernah menjadi Ketua DPD Partai Keadilan Kota Depok pada 2000, selama dua periode menjadi Anggota DPRD Kota Depok sejak tahun 1999.
Sumber: http://suarajakarta.co/news/politik/beredar-foto-andre-taulany-bersama-imam-budi-hartono-untuk-pilkada-depok/
|
| Anis Matta: Pergantian Presiden PKS Mundur karena Pilkada Serentak | | 3:04:43 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan bahwa proses pergantian dan penetapan kepengurusan di internal partainya baru akan diselesaikan setelah digelarnya pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun ini. Hal tersebut mundur dari rencana pergantian dan penetapan pengurus baru PKS yang awalnya akan dilakukan pada akhir Juli-Agustus.
Anis menjelaskan, saat ini PKS ingin fokus pada persiapan menghadapi pilkada serentak. Pilkada serentak digelar 9 Desember 2015, adapun masa bakti kepengurusan PKS berakhir di bulan yang sama.
"Kita baru ini setelah urus pilkada selesai karena (ada) pekerjaan administrasi," kata Anis seusai buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPD RI, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).
Dalam proses pergantian kepemimpinan PKS, semua posisi pimpinan dan pengurus ditetapkan melalui musyawarah Dewan Syura PKS. Anis mengatakan, saat ini partainya tengah berkonsentrasi mempersiapkan segala hal untuk mengikuti pilkada.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya PKS Sumanjaya mengatakan bahwa proses pergantian dan penetapan kepemimpinan di partainya akan selesai pertengahan tahun ini. Semula ia memperkirakan Munas PKS akan digelar akhir Juli atau Agustus 2015 untuk menyampaikan hasil musyawarah Majelis Syura yang salah satunya menetapkan Presiden PKS serta Sekretaris Jenderal.
Saat ini 66 anggota Majelis Syura PKS periode 2015-2020 telah terpilih. Jumlah tersebut adalah batas minimal anggota Majelis Syura seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS.
Jumlah anggota Majelis Syura PKS kemungkinan besar menjadi 69 karena ditambah anggota tetap. Anggota tetap adalah kader PKS yang pernah menjadi Ketua Majelis Syura. Setelah resmi dilantik, anggota Majelis Syura dapat mulai bermusyawarah untuk menentukan penambahan jumlah anggotanya. Batas maksimal anggota Majelis Syura adalah 99 anggota.
Majelis Syura kemudian akan bermusyawarah untuk menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden PKS, Ketua Dewan Syariah Pusat, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Setelah terpilih, kelima nama pimpinan PKS itu langsung ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Proses Pemilihan Raya PKS telah dimulai sejak Desember 2014. Saat itu Badan Penyelenggara Pemilihan Raya PKS melakukan tabulasi data anggota, verifikasi, dan melakukan penjaringan serta penyaringan.
Semua kader yang dipilih menjadi bakal calon anggota Majelis Syura harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya harus anggota ahli yang sekurang-kurangnya 7 tahun menjadi kader dan pernah menjadi pengurus PKS di tingkat provinsi. Hasil musyawarah Majelis Syura akan disampaikan dalam Musyawarah Nasional PKS. Dalam munas tersebut akan hadir pengurus PKS dari seluruh Indonesia.
Sumber: KOMPAS
|
| PKS: Kenaikan Tarif Dasar Listrik 450/900 VA Derita Baru Rakyat | | 2:58:40 AM | PIYUNGAN ONLINEhttps://plus.google.com/114751447713313717725noreply@blogger.com |
|
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan langkah pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 450/900 VA. Menurut Andi Akmal, ini merupakan derita baru bagi rakyat pedesaan yang mayoritas berada di segmen golongan pengguna listrik 450 VA.
"Mayoritas pengguna listrik 450 watt adalah golongan miskin yang tersebar di pedesaan. Mereka petani, nelayan dan masyarakat hutan. Dan mereka masih harus berjuang untuk hidup memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Jangan menambah derita baru buat mereka," kata legislator yang bermitra dengan kementerian-kementerian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat pedesaan itu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Anggota Banggar DPR itu menambahkan, solusi yang diberikan Pemerintah dengan mengalihkan subsidi langsung berupa kartu yang dapat diuangkan untuk membayar listrik bukanlah persoalan yang mudah. Menurutnya, permasalahan baru bahkan bisa muncul di lingkungan masyarakat pengguna listrik 450 VA.
Sebelumnya, lanjut Andi Akmal, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengatakan, pengalihan subsidi yang disalurkan PLN akan dialihkan ke pengguna langsung berupa kartu-kartu program sosial yang akan diberikan kepada masyarakat golongan rumah tangga miskin.
Pemerintah, menurutnya, harus menyadari bahwa saat ini hingga beberapa tahun ke depan, daya beli masyarakat turun drastis akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), sehingga pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan menjadi prioritas utama.
"Program sosial yang telah digulirkan pemerintah, terbukti tidak memberi dampak signifikan terhadap kenaikan daya beli masyarakat," jelas politisi asal Sulawesi Selatan itu.
Program sosial dalam bentuk apapun, lanjut Andi Akmal, pada akhirnya akan berujung pada persoalan pangan. Sehingga subsidi yang akan dialihkan untuk listrik, kesehatan, pendidikan menjadi tidak berguna lagi. Langkah awal yang dilakukan pemerintah seharusnya sejahterakan dahulu penduduk miskin yang hampir mencapai angka 28 juta jiwa itu.
"Pemerintah sebaiknya membatalkan kenaikan tarif listrik 450/900 VA. Logika penyimpangan pada pengguna listrik golongan ini yang menurut Pemerintah tidak tepat sasaran merupakan argumen tidak berdasar," pungkasnya.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
|
|
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !